NERACA

Jakarta – Guna meningkatkan pertumbuhan dan penjualan reksa dana dan meningkatkan likuiditas pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberi kesempatan bagi lembaga non-bank untuk menjadi agen penjual efek reksa dana (APERD).

Kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, kesempatan lembaga non bank menjadi agen penjual efek reksa dana dimaksudkan pula untuk memperluas basis pemodal domestic,” "Saya yakin jumlah investor domestik khususnya ritel akan meningkat cukup progresif di 2015 mendatang dengan dukungan lembaga non-bank yang berfungsi sebagai APERD,”ujarnya di Jakarta, Kamis (25/9).

Menurutnya, semua lembaga non bank dengan jaringan yang luas dan pengalaman panjang sebagai pemasar produk keuangan bisa ikut berpartisipasi menjadi agen penjual efek reksa dana, seperti perusahaan perasuransian, perusahan pembiayaan, pergadaian, bahkan perusahaan jasa pos bisa mengajukan permohonan sebagai APERD mulai tahun depan.

Dia menjelaskan, partisipasi dari lembaga non bank itu merupakan salah satu strategi khusus untuk mendorong pendalaman pasar keuangan oleh OJK. Selain itu, guna mendorong jumlah pemodal domestik, OJK juga terus mengembangkan infrastruktur di pasar modal,”OJK bersama KSEI akan memperluas penerapan 'Single Investor Identification' (SID) yang sebelumnya hanya untuk investor yang tercatat di KSEI akan diperluas untuk investor reksa dana, investor yang terdaftar di BAE, dan investor Surat Berharga Negara," tuturnya.

Nurhaida menambahkan, sistem penyelesaian transaksi juga akan semakin disempurnakan dengan pengembangan "C-Best Next Generation" (C-BEST NG) milik kustodian sentral efek Indonesia (KSEI), "e-Clears" milik kliring penjamin emisi Indonesia (KPEI), dilibatkannya Bank Kustodian sebagai "settlement agent", dan dukungan Bank Indonesia untuk penyelesaian transaksi yang lebih efisien.

Khusus di segmen surat utang, Nurhaida mengemukakan bahwa OJK akan menerbitkan aturan khusus yang menjadi pedoman umum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai saham atau repo yang sudah diatur dalam "General Master Repurchase Agreement" (GMRA),”Regulasi baru tersebut akan dilengkapi pula dengan aturan terkait lainnya yang mengatur intermediaries dan aspek transparansi dalam penyelesaian transaksi surat utang. Selain penerapan 'Electronic Trading Platform' (ETP) untuk surat utang, pada 2015 nanti juga akan diluncurkan Bond Index,”tandasnya.

Tercatat total dana kelolaan (asset under management/AUM) reksa dana per akhir Agustus 2014 mencapai Rp203,59 triliun atau naik sekitar Rp1,5 triliun dibandingkan dengan posisi akhir Juli sebesar Rp202,09 triliun. Analis Riset PT Infovesta Vilia Wati pernah bilang, kenaikan dana kelolaan hingga Agustus lalu ditopang oleh kenaikan nilai pasar portofolio reksa dana yang terlihat dari kinerja rata-rata reksa dana selama Agustus yang tercatat positif, “Di sisi lain, unit penyertaan reksa dana juga tercatat mengalami peningkatan di bulan Agustus lalu ditopang oleh subscription investor,”ujarnya. (bani)