Memburu Mafia Perminyakan

Tim Transisi bentukan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo- Jusuf Kalla rupany mengendus adanya mafia minyak  yang menyebabkan bocornya keuntungan Pertamina sebagai perusahaan negara penyedia minyak  nasional.

 

Di antara yang diendus adalah anak perusahaan Pertamina bernama Pertamina Trading Limited (Petral) yang berkantor di Singapura. Perusahaan itulah yang ditugasi Pertamina untuk mengimpor minyak mentah, premium, dan solar karena produksi domestik tak mencukupi.  Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya kini tengah mengkaji gagasan pembekuan sementara PT Petral yang bertindak sebagai brokernya Pertamina.

 

Menurut dia, gagasan tersebut awalnya dimunculkan salah seorang tokoh perminyakan di Indonesia. Namun, Hasto enggan menyebut jati dirinya. Tim Transisi mendapat masukan bahwa ada kepentingan politis di baling usaha Petral, hingga peran pemerintah menjadi tak maksimal. Modusnya, keberadaan Petral sebagai broker perminyakan. "Itu akar persoalan di sektor energi, yang menjadi salah satu persoalan dalam mencapai target di bidang energi," kata Hasto awal pecan ini (23/9).

 

Hasto yang juga politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan pula, agar informasi tentang peranan Petral akurat, termasuk adanya tudingan perusahaan itu termasuk jaringan mafia perminyakan, diperlukan audit efektivitas Petral, apakah keberadaannya menguntunkan pemerintah atau tidak. Dengan dibekukannya Petral, kata dia, tentu pemerintah bisa memulai melakukan transaksi pembelian BBM langsung ke negara asal tanpa harus melalui pihak ketiga, yaitu perusahaan broker.

 

Hasil kajian Tim Transisi kemudian diserahkan ke Jokowi-JK. Tim menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk menerima atau menolak hasil kajian tersebut. Tapi Hasto yakin, keberadaan broker itu telah memperpanjang mata rantai proses jual beli BBM dalam jumlah besar. Dan, itulah yang disebut mafia perminyakan.  

 

 

Perlu Kalkukasi

Apa sikap Jokowi dan JK terhadap masukan dari Tim Transisi? Gubernur DKI Jakarta yang terpilih menjadi presiden peride 2014-2019 itu tak ingin bertindak gegabah.  Masih ada perhitungan atau kalkukasi yang harus ditempuh untuk bisa menyimpulkan bahwa Petral harus dibekukan atau dicabut ‘lisensinya’ sebagai broker resmi Pertamina.

 

"Belum sampai ke saya. Saya enggak tahu. Jika dibekukan apa itu efisien? Ya itu kan saya belum mengerti. Karena setahu saya yang namanya Petral itu trading company, yang dipunyai Pertamina yang berada di Hong Kong dan Singapura. Apakah perusahaan ini yang menjadikan harga tidak efisien, itu tidak tahu," ujarnya tak lama setelah munculnya hasil kajian Tim Transisi tersebut (24/9). 

 

Hal senada diungkapkan Jusuf Kalla. Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), mengaku belum tahu wacana pembubaran anak perusahaan PT. Pertamina yang bernama Pertamina Trading Limited (Petral). Dia membenarkan Tim Transisi sedangmembahas soal keberadaan Petral. Senada dengan  Jokowi, JK pun menepis wacana pembubaran atau pembekuan anak perusahaan Pertamina tersebut. “Wacana-wacana pembubaran lembaga negara belum saatnya dibicarakan sekarang. Nanti ada kabinet, baru dibicarakan itu, sekarang tidak di bicarakan," katanya diplomatis.

 

Kendat demikian, JK mengapresiasi iktikad Tim Transisi yang mencoba membantu membongkar adanya mafia perminyakan. "Menghilangkan tindakan mafia pasti nanti dibicarakan oleh Jokowi - JK," ujarnya.

 

Sementara itu, usulan Tim Transisi cepat direspons oleh pejabat Pertamina. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina  Hanung Budya mengatakan, Pertamina merupakan perusahaan negara yang sahamnya dimiliki oleh negara. Jadi, kata dia, tak ada alasan untuk menolak setiap sikap dan tindakan pemerintah terhadap Petral.

"Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) akan nurut pemegang saham, Kami menuruti arahan pemegang saham. Apapun keputusan pemerintah Pertamina siap," kata Hanung di Jakarta, Rabu (24/9).

 

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengusulkan, untuk memutuskan mata rantai mafia perminyakan, pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla perlu melebur dua perusahaan atau lembaga bisnsi pemerintah, yaitu Petral dan  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)  menjadi satu perusahaan  BUMN.

"Terus Petral kita tarik dan kita lebur. Pertamina jalan terus meski Petral dilikuidasi. Tidak ada lagi fungsi Petral, jadi bisa di bawah Pertamina. Kan fungsinya ekspor dan impor. Untuk apa ada entitas di luar negeri yang uncontrole," kata Effendi yang juga anggota Fraksi PDIP DPR.

 

Menurut politisi dari daerah pemilihan Jakarta Barat itu menjelaskan pula, rencananya penyatuan kedua lembaga tersebut akan dilakukan 1 Januari 2015. "Semangatnya pada 1 Januari 2015," ujarnya. (saksono)

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…