Memburu Mafia Perminyakan

Tim Transisi bentukan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo- Jusuf Kalla rupany mengendus adanya mafia minyak yang menyebabkan bocornya keuntungan Pertamina sebagai perusahaan negara penyedia minyak nasional.

Di antara yang diendus adalah anak perusahaan Pertamina bernama Pertamina Trading Limited (Petral) yang berkantor di Singapura. Perusahaan itulah yang ditugasi Pertamina untuk mengimpor minyak mentah, premium, dan solar karena produksi domestik tak mencukupi. Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya kini tengah mengkaji gagasan pembekuan sementara PT Petral yang bertindak sebagai brokernya Pertamina.

Menurut dia, gagasan tersebut awalnya dimunculkan salah seorang tokoh perminyakan di Indonesia. Namun, Hasto enggan menyebut jati dirinya. Tim Transisi mendapat masukan bahwa ada kepentingan politis di baling usaha Petral, hingga peran pemerintah menjadi tak maksimal. Modusnya, keberadaan Petral sebagai broker perminyakan. "Itu akar persoalan di sektor energi, yang menjadi salah satu persoalan dalam mencapai target di bidang energi," kata Hasto awal pecan ini (23/9).

Hasto yang juga politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan pula, agar informasi tentang peranan Petral akurat, termasuk adanya tudingan perusahaan itu termasuk jaringan mafia perminyakan, diperlukan audit efektivitas Petral, apakah keberadaannya menguntunkan pemerintah atau tidak. Dengan dibekukannya Petral, kata dia, tentu pemerintah bisa memulai melakukan transaksi pembelian BBM langsung ke negara asal tanpa harus melalui pihak ketiga, yaitu perusahaan broker.

Hasil kajian Tim Transisi kemudian diserahkan ke Jokowi-JK. Tim menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk menerima atau menolak hasil kajian tersebut. Tapi Hasto yakin, keberadaan broker itu telah memperpanjang mata rantai proses jual beli BBM dalam jumlah besar. Dan, itulah yang disebut mafia perminyakan.

Perlu Kalkukasi

Apa sikap Jokowi dan JK terhadap masukan dari Tim Transisi? Gubernur DKI Jakarta yang terpilih menjadi presiden peride 2014-2019 itu tak ingin bertindak gegabah. Masih ada perhitungan atau kalkukasi yang harus ditempuh untuk bisa menyimpulkan bahwa Petral harus dibekukan atau dicabut ‘lisensinya’ sebagai broker resmi Pertamina.

"Belum sampai ke saya. Saya enggak tahu. Jika dibekukan apa itu efisien? Ya itu kan saya belum mengerti. Karena setahu saya yang namanya Petral itu trading company, yang dipunyai Pertamina yang berada di Hong Kong dan Singapura. Apakah perusahaan ini yang menjadikan harga tidak efisien, itu tidak tahu," ujarnya tak lama setelah munculnya hasil kajian Tim Transisi tersebut (24/9).

Hal senada diungkapkan Jusuf Kalla. Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), mengaku belum tahu wacana pembubaran anak perusahaan PT. Pertamina yang bernama Pertamina Trading Limited (Petral). Dia membenarkan Tim Transisi sedangmembahas soal keberadaan Petral. Senada dengan Jokowi, JK pun menepis wacana pembubaran atau pembekuan anak perusahaan Pertamina tersebut. “Wacana-wacana pembubaran lembaga negara belum saatnya dibicarakan sekarang. Nanti ada kabinet, baru dibicarakan itu, sekarang tidak di bicarakan," katanya diplomatis.

Kendat demikian, JK mengapresiasi iktikad Tim Transisi yang mencoba membantu membongkar adanya mafia perminyakan. "Menghilangkan tindakan mafia pasti nanti dibicarakan oleh Jokowi - JK," ujarnya.

Sementara itu, usulan Tim Transisi cepat direspons oleh pejabat Pertamina. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, Pertamina merupakan perusahaannegarayang sahamnya dimiliki oleh negara. Jadi, kata dia, tak ada alasan untuk menolak setiap sikap dan tindakan pemerintah terhadap Petral.

"Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) akan nurut pemegangsaham, Kami menuruti arahan pemegang saham. Apapun keputusan pemerintah Pertamina siap," kata Hanung di Jakarta, Rabu (24/9).

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengusulkan, untuk memutuskan mata rantai mafia perminyakan, pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla perlu melebur dua perusahaan atau lembaga bisnsi pemerintah, yaitu Petral dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana KegiatanHuluMinyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi satu perusahaan BUMN.

"TerusPetralkita tarik dan kita lebur. Pertamina jalan terus meskiPetral dilikuidasi. Tidak ada lagi fungsiPetral, jadi bisa di bawah Pertamina.Kan fungsinya ekspor dan impor. Untuk apa ada entitas di luar negeri yang uncontrole," kata Effendi yang juga anggota Fraksi PDIP DPR.

Menurut politisi dari daerah pemilihan Jakarta Barat itu menjelaskan pula, rencananya penyatuan kedua lembaga tersebut akan dilakukan 1 Januari 2015. "Semangatnya pada 1 Januari 2015," ujarnya. (saksono)

BERITA TERKAIT

Menteri Kelautan dan Perikanan - Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif

Susi Pudjiastuti  Menteri Kelautan dan Perikanan Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif Depok - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti…

Pansus Duga Ada Mafia Penyitaan Aset di KPK

Pansus Duga Ada Mafia Penyitaan Aset di KPK NERACA Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait Tugas…

KIARA Harap Mafia Impor Garam Segera Diberantas - Perdagangan Pangan

NERACA Jakarta – Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beberapa waktu lalu yang menyebut ada kartel dalam impor garam…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Hidup di Negeri 1001 Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP) menyebutkan, data sementara kejadian bencana alam sejak 1 Januari hingga 20 November, ada 2.057 bencana…

Mengukur Dampak Siklon Cempaka dan Dahlia

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Siklon Tropis Cempaka dan Dahlia yang melanda sebagian wilayah Jawa belum lama ini merupakan…

Bencana Alam Jadi “Magnet” Menarik Wisatawan?

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, masyarakat di seluruh dunia tertarik untuk menyaksikan erupsi Gunung…