Waspadai Gejolak Ekonomi

Makin terdepresiasinya nilai tukar rupiah rupiah terhadap dolar AS yang diperkirakan cenderung melaju ke level Rp 12.000-Rp 13.000 per US$, mengindikasikan derasnya aliran modal masuk (hot money) dalam bentuk portofolio dan membengkaknya defisit perdagangan Indonesia, sebagai dampak dari derasnya barang impor. Hal ini dapat menimbulkan potensi mengganggu ekonomi nasional pada tahun depan, apalagi kebijakan The Fed tak menentu nanti.

Karena, apabila terjadi misalokasi sumber daya akibat ketidakjelasan prioritas pembangunan. Sedikit saja berakselerasi misalnya, ekonomi dipacu tumbuh 5,8% sesuai skenario RAPBN 2015, ekonomi RI langsung mengalami gejalaovershoot yang ditandai oleh tingginya tekanan inflasi dan meningkatnya defisit transaksi neraca berjalan.

Apalagi belakangan ini surplus neraca berjalan cenderung turun, bahkan negatif pada awal 2012 akibat pengaruh perlambatan ekonomi global, ekspor cenderung turun. Sementara itu, impor barang konsumsi, terutama dari China cenderung meningkat. Status investment grade juga memicu aliran investasi ke sektor riil yang pada gilirannya juga mendorong naiknya impor barang modal seperti mesin-mesin/peralatan dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi di dalam negeri.

Selain itu, peningkatan defisit perdagangan juga dipicu oleh naiknya konsumsi BBM domestik dan rendahnya lifting minyak Indonesia. Di sisi lain, neraca jasa tak dapat diharapkan karena secara historis Indonesia selalu mengalami defisit neraca jasa terutama dari yang bersifat tradable, mengingat langkanya nilai tambah ekspor nonmigas.

Tidak hanya itu. Tren kenaikan jumlah penduduk kelas menengah yang kini mencapai 56% dari total penduduk Indonesia, juga cenderung konsumtif sehingga berpotensi mendorong naiknya angka defisit dan inflasi. Apalagi jika peningkatan konsumsi tersebut tak diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi domestik, maka impor pun cenderung meningkat.

Tren ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Sebab, bila kapasitas produksi domestik tak kunjung meningkat, negeri ini cepat atau lambat dapat masuk ke dalam kondisi yang disebut sebagai perangkap kelas menengah (middle income trap) seperti yang dialami beberapa negara di Amerika Latin. Dalam kondisi ini, pendapatan per kapita akan cenderung stagnan, sementara proses multiplier ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berjalan amat lamban.

Jelas, untuk menghindari situasi demikian, maka pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur baik melalui politik anggaran maupun regulasi yang mendukung. Persoalan misalokasi sumber daya, terkait subsidi energi yang salah sasaran juga perlu dipecahkan segera, di samping prioritas lain terkait soal governance dan penyederhanaan birokrasi di kementerian/lembaga (K/L).

Untuk itu, dukungan terhadap keberadaan industri dasar kini mutlak diperlukan. Keputusan pemerintah yang melarang ekspor bahan baku (kebijakan hilirisasi) merupakan salah satu langkah awal yang baik dalam menciptakan industri dalam negeri yang kuat.

Jika dibiarkan berlarut, kecenderungan ini dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya bubble pada sektor tertentu seperti di pasar modal, sektor properti dan otomotif. Khusus di sektor otomotif, keadaan lebih diperparah lagi oleh kebijakan subsidi BBM yang mendorong alokasi modal yang berlebihan ke sektor tersebut, sementara kondisi infrastruktur dan transportasi publik justru terbengkalai.

Patut diingat, bahwa Indonesia pernah mendapatkan investment grade pada 1992, namun karena pengelolaan negara tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, Indonesia akhirnya terkena krisis enam tahun kemudian pada 1998. Semoga kita jangan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, jika pemerintah kurang mengantisipasi kondisi ekonomi saat ini.

Related posts