Pelaku Usaha Minta Pemerintah Baru Pertahankan KKP - Perkuat Pembangunan Kelautan dan Perikanan

NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menegaskan bahwa peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah penting sehingga mesti dipertahankan dan jangan dilebur ke dalam kementerian lainnya. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, peleburan KKP dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia yang selama ini sudah berjalan.

Menurut Yugi, wacana peleburan KKP digabung dengan Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan dinilai merupakan langkah yang kurang tepat oleh kalangan dunia usaha. Hal itu, ujar dia, akan mengecilkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang saat ini belum tergarap secara optimal. Ia mengungkapkan, konon peleburan dua kementerian tersebut dimaksudkan untuk merampingkan kabinet pemerintahan yang ditaksir dapat menghemat anggaran sebesar Rp3,8 triliun.

"Jika wacana peleburan KKP ini memang hanya didasarkan pada penghematan anggaran, seyogyanya kita lihat juga potensi ekonomi dari sektor ini yang bisa mencapai 255 triliun rupiah per tahun," jelas Yugi, dikutip dari Antara, Rabu (24/9).

Hingga saat ini, lanjutnya, potensi sebesar itu belum tercapai karena belum diberdayakan secara optimal. Menurut Yugi, kelautan dan perikanan tidak terbatas pada aspek pangannya saja, tetapi ada aspek lainnya seperti bioteknoliginya, wisata bahari, minyak bumi, transportasi laut hingga pembangunan SDM.

Selama ini, kata dia, fokus program-program yang dilakukan KKP sudah cukup terarah dan targetnya terukur. "Kita khawatir aktivitas sektor Kelautan dan Perikanan yang mulai membaik justru malah nantinya tidak bergairah," katanya.

Wakil Ketua Kadin juga mengingatkan bahwa porsi anggaran KKP diperkirakan hanya 1/3 dari Kementerian Pertanian saat ini. Hal itu sama saja mengindikasikan pembangunan ekonomi tampaknya masih berorientasi di darat saja. Ia juga berpendapat, peleburan KKP sebenarnya tidak sejalan dengan semangat yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Sebagaimana diketahui, Presiden Terpilih Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan menyebutkan ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Terkait hal ini, pada kesempatan sebelumnya, Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) yang merupakan konfederasi dari 8 organisasi perikanan nasional mendukung rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Untuk itu MPN mengusulkan agar Kabinet Jokowi-JK mempertahankan dan memperkuat KKP.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) Muhamad Taufik secara tertulis kepada Neraca, Rabu (17/9). MPN sendiri beranggotakan Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO), Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI), Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (PERHIPTANI), Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI), dan BUMN Perikanan.

Menurut Taufik, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sejalan dengan keinginan kembali menuju kejayaan masa lalu pada saat Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menguasai dan memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan dalam memenuhi berbagai aspek kepentingan. Keberadaan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih luas dari daratan (perairan Indonesia 3,25 juta km2, ZEEI 2,55 juta km2, daratan 2,01 juta km2) dan jumlah pulau 17.504 (bernama 13.466), memerlukan manajemen atau pengelolaan sumberdaya yang lebih fokus, terarah dan efektif.

“Keberadaan sektor perikanan sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional memiliki peluang ekonomi sangat besar, memerlukan penanganan yang mampu memanfaatan sumberdaya ikan dapat lebih optimal, termasuk dalam bidang akuakultur dan bioteknologi. Perikanan sebagai sebuah system, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pengelolaannya dalam beberapa kementerian,” ujarnya.

Hal senada pernah disampaikan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Pusat Kajian Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM). Keduanya menyebut rencana menggabungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan sebagai sebuah kemunduran, meski sumber daya perikanan merupakan bagian pokok pangan bangsa. Rencana penggabungan kedua kementerian tersebut bertentangan dengan visi-misi jokowi selama ini yang sangat mengedepankan visi pembangunan sumber daya kelautan.

“Merujuk kepada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka Kementerian kelautan, dan perikanan merupakan kementerian urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya telah disebutkan dalam UUD 1945,” kata Abdul Halim, Sekjen KIARA, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers bersama dua lembaga itu ke redaksi, belum lama ini.

Dalam pandangan Halim, walaupun tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri tetapi pembentukan dan pengubahan kementerian harus dengan mempertimbangkan 8 (delapan) aspek. Yakni, efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; perkembangan lingkungan global; perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi; peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah; kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri; dan/atau kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang.

“Presiden tidak dapat langsung membubarkan Kementerian Kelautan Dan Perikanan tetapi harus mendapatkan pertimbangan dari DPR. Presiden dapat menjadikan Kementerian Kedaulatan Pangan, sebagai kementerian koordinasi terkait dengan kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian khususnya di bidang pangan,” lanjut Halim.

Related posts