NERACA

Jakarta - Pemerintahan baru Jokowi-Jk berencana untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selain untuk perbaikan anggaran, langkah ini juga baik bagi kesehatan Pertamina.

"Pertamina juga diuntungkan dengan naiknya harga BBM, cash in lebih bagus, jadi outstanding akan makin kecil, beban subsidi energi juga terserap berkurang," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya Yuktyanta, di Jakarta, Rabu (24/9).

Sementara itu, dia mengatakan harapannya kepada pemerintahan baru mendatang agar membuat anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur BBM di daerah-daerah.

"Kita berharap supaya APBD ada anggaran untuk pembangunan infrastruktur BBM, sekarang kan sudah ada untuk infrastruktur sekolah, pasar, kesehatan, nah saya minta tambah untuk BBM," jelasnya.

Menurutnya, bila kenaikan tersebut terjadi, maka Pertamina siap membantu secara teknisnya dalam hal perdistribusian ke lokasi-lokasi SPBU. "Yang menjadi kendala tidak ada yang mau membangun SPBU yang omzetnya hanya 500 liter per hari," tuturnya.

Dia menambahkan, untuk membangun satu SPBU, hanya dibutuhkan dana sebesar Rp1 miliar. Sehingga bila ada dana Rp15 miliar, di daerah-daerah terpencil akan sangat membantu dalam pengadaan SPBU tersebut.

"Kalau ada dananya di Papua bisa dibangun, jadi bukan tidak ada BBM-nya, tetapi tidak ada investasi yang masuk. Ini salah satu hal yang harus dilakukan pemerintah," paparnya.

Adapun disinggung mengenai rencan pemerintah baru untuk membubarkan anak usaha perseroan yaitu PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Menurut dia, hanya pasrah jika pemerintah baru merealisasikannya.

menurutnya, pertamina merupakan perusahaan negara yang sahamnya dimiliki oleh negara jadi akan menerima apapun keputusan yang diambil pemerintah.

"Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) akan nurut pemegang saham, Kami menuruti arahan pemegang saham. Apapun keputusan pemerintah Pertamina siap," pungkasnya. [agus]