Atur Migrasi Gas Subsidi Perlu Penegakan Hukum - Konsumen Dihimbau Tetap Pakai Elpiji 12 Kg

NERACA

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengimbau masyarakat yang terbiasa menggunakan elpiji ukuran 12 kilogram untuk tidak beralih ke ukuran tiga kg atau yang disubsidi oleh pemerintah. "Sebaiknya masyarakat tidak berpindah ke elpiji tiga kilogram kalau biasanya memakai 12 kg karena itu mengambil hak orang lain," kata Anggota Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Rabu (24/9).

Menurut dia, selain imbauan tersebut, hal yang jauh lebih penting terkait masalah migrasi elpiji adalah peraturan pemerintah dalam membatasi distribusi pada masyarakat menengah ke bawah. “Yang penting harus ada hukum yang mengatur orang-orang yang tidak berhak tidak dapat mengambil yang tiga kilogram atau yang disubsidi itu,” katanya.

Ia mengatakan imbauan pada masyarakat akan lebih efektif jika didampingi peraturan dan tindakan hukum yang jelas dalam melarang penggunaan elpiji bersubsidi oleh masyarakat yang mampu itu. Sebelumnya, Pertamina mengatakan telah mengatasi perpindahan pengguna elpiji nonsubsidi tabung 12kg ke 3kg bersubsidi setelah haraga elpiji 12kg naik pada 10 September 2014, serta memperkirakan potensi migrasi hanya dua persen atau 18 ribu ton.

Salah satu konsumen pengguna gas elpiji 12 kg merasa terpukul dengan kenaikan harga tersebut. Pemilik warung nasi di wilayah Warung Jambu kota Bogor, Tuti bahkan mengaku akan beralih menggunakan gas ukuran 3 kg. Ia mengaku dengan menggunakan elpiji 3 kg, maka omzetnya bisa terselamatkan, karena tidak harus menaikkan harga makanan yang mereka jual. “Saya terpaksa beralih menggunakan elpiji ukuran 3 kg untuk masak. Sebenarnya cukup boros jika dibandingkan memakai elpiji 12 kg. Tapi mau bagaimana lagi, harga elpiji 12 kg mahal sekali,” katanya.

Tuti menjelaskan, langkah tersebut dia tempuh karena takut kehilangan pelangan. Harga elpiji yang cukup mahal menurut dia tidak bisa menutupi biaya produksi wartegnya. Namun, jika dia menaikkan harga jualannya, maka risikonya, para pelanggan wartegnya akan lari. Maka itu, Tuti berharap pemerintah bisa menekan kembali harga elpiji 12 kg tersebut.

Namun, pengamat Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai prediksi Pertamina soal migrasi elpiji dari 12 kg ke 3 kg yang diperkirakan hanya dua persen cenderung manipulatif.

Menurut dia kenaikan harga elpiji 12 kg memberatkan masyarakat dan UKM sehingga membuat mereka berganti ke gas 3 kg karena pertimbangan ongkos produksi. Suroto juga memantau hingga kini para pedagang kecil sudah mulai banyak yang migrasi dan keputusan ini juga merepotkan mereka karena di beberapa tempat persediaan gas 3 kg mulai sulit didapat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Niaga dan Pemasaran PT.Pertamina (Persero) Hanung Budya. Ia mengatakan kenaikan harga gas elpiji telah mengakibatkan 2% konsumen gas elpiji 12 kg migrasi ke gas elpiji 3 kg (gas melon). Namun, dia mengatakan, kondisi ini diyakini tidak akan memberatkan Pertamina karena kuota elpiji 3 kg masih cukup.

“Kami sudah lakukan antisipasi. Memang ada migrasi 2% saja dan itu kami sudah hitung tidak akan melampaui kuota 2014 yang sebesar 5,013 juta metrik ton. Kita juga pantau melalui program Simolek dari agen ke pangkalan,” ucap dia.

Lebih lanjut Hanung mengatakan, perusahaan minyak dan gas (migas) negara tersebut mengusulkan untuk proyek gas subsidi 3 kg sebanyak 5,766 juta metrik ton. Jumlah itu naik 15% dari kuota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014. “Peningkatan 15% karena keberhasilan konversi minyak tanah ke gas. Meningkatnya industri mikro serta adanya peningkatan daya beli masyarakat dan pertambahan penduduk,” tutupnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, dampak kenaikan elpiji 12 kg tidak terlalu besar terhadap inflasi. “Ada yang langsung dan tidak langsung. Tapi tidak terlalu besar. Apalagi bulan ini kenaikannya di tanggal 10 sehingga pengaruhnya terhadap 20 hari ke depan tidak terlalu besar," ujarnya beberapa waktu lalu.

BERITA TERKAIT

Peradi Dukung Program Bantuan Hukum Rakyat Miskin

Peradi Dukung Program Bantuan Hukum Rakyat Miskin NERACA Jakarta - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah Ketua Umum Fauzie Yusuf…

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK NERACA Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor - Kemenperin Beri Masukan Kebijakan KITE Bagi IKM

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan…

Tingkatkan Daya Saing - Standar Keamanan Produk Perluas Ekspor Mamin

NERACA Jakarta – Pengembangan inovasi dan penerapan standar keamanan produk mampu memacu daya saing industri makanan dan minuman (mamin) nasional…

Perdagangan Bilateral - Indonesia-Australia Jajaki Tarif BM Nol Persen

NERACA Jakarta – Indonesia dan Australia tengah menjajaki kerja sama bilateral untuk pemberlakuan tarif bea masuk nol persen (0%) terhadap…