Kadin Minta Pemerintah Lebih Aktif Bangun Perbatasan

NERACA

Jakarta - Pembangunan garda depan wilayah Indonesia dinilai masih belum menjadi prioritas. Secara faktual kawasan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga masih jauh tertinggal. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar lebih aktif lagi membangun daerah dimulai dari wilayah terluar sehingga pembangunan ekonominya bisa lebih jauh berkembang.

“Pemerintah harus mengaktifkan lagi pembangunan kawasan perbatasan karna wilayah ini merupakan beranda negara kita. Aksesnya harus mudah, tidak seperti sekarang yang infrastrukturnya masih minim, demikian halnya dengan ketersediaan listrik dan BBM yang langka,” kata Plt. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan James Budiono di sela-sela Business Meeting Kadin dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, (23/9).

James menjelaskan, saat ini hanya satu atau dua daerah perbatasan Indonesia yang kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti daerah Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. “Sementara wilayah perbatasan yang paling luas adalah dengan Malaysia dan kesejahteraan masyarakat kita masih jauh tertinggal,” lanjut James.

Dia menuturkan, Kadin sudah sering mengunjungi daerah perbatasan dan masalah utamanya adalah infrastruktur sehingga banyak dari investor menarik kembali niatnya untuk berinvestasi di wilayah perbatasan. “Banyak wilayah perbatasan memiliki potensi perikanan, sebenarnya pengadaan cold storage bisa diusahakan akan tetapi ternyata listrik pun belum mendukung. Jangankan untuk industri, untuk kebutuhan sehari-hari saja sulit,” ungkap James.

Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan melalui pemasaran produk komoditas-komoditas, membangun industri dan mengundang investor potensial dari dalam maupun luar negeri. “Kita ingin pemerintahan yang akan datang memperhatikan kendala-kendala yang ada agar segera ditindaklanjuti,” tegas James.

Menurut dia, regulasi dari pemerintah sudah mendukung meskipun memang ada satu atau dua yang perlu ditambah, misalnya kemudahan untuk memasukan barang atau alat berat dari negara tetangga yang harusnya bisa dimungkinkan dengan penerapan bea masuk 0 persen untuk kepentingan pembangunan.

“Intinya kita harapkan pemerintah yang akan datang bisa memberikan porsi yang lebih banyak dan memberi perhatian khusus karena wilayah NKRI harus dijaga keseluruhannya dari berbagai aspek. Kadin sudah berkomitmen untuk terus menjalankan nota kesepahaman dengan BNPP agar kawasan perbatasan bisa lebih berkembang melalui potensi produk komoditas, jasa sampai pariwisatanya,” pungkas James.

Untuk di Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Sulut Sinyo Sarundajang mengatakan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan kawasan kepulauan, menjadi salah satu prioritas pembangunan Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2015. Ia mengatakan, beberapa program prioritas pembangunan 2015, yang ditetapkan dalam nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2015. “Program prioritas itu diantaranya pembangunan infrastuktur dasar di wilayah perbatasan, kawasan kepulauan perlu dipercepat untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah,” kata Sarundajang.

Dia mengatakan, kemudian program mitigasi dan penanganan daerah rawan bencana terutama pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan, saluran irigasi dan pembangunan talud. Kebijakan pemerintah dalam rangka mengantisipasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dengan tarif dasar listrik dan bahan pokok.

Pencapaian target Milenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang diterjemahkan dengan peningkatan akses pelayan publik seperti pendidikan, kesehatan, akses sanitasi air bersih dan manajemen persamphan. “Penguatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, kabupten/kota sebagai antisipasi terhadap ditetapkannnya daerah otonom baru, diantaranya Provibnsi Bolmong Raya, Kota Langowan, Kota Tahuna, Talaud Selatan,” katanya.

Dia mengatakan, saat ini telah memasuki tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 23015. Sehingga perencanan pembangunan di tahun 2015 bersifat sangat strategis dan politis, karena tahun depan menghadapi evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk membuktikan pencapaian pembangunan daerah "Nyiur melambai".

Related posts