Tata Ulang Kerjasama Global

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Salah satu strategi yang harus dijalankan oleh pemerintah adalah menata ulang kerjasama internasional di bidang ekonomi dan industri, baik di kawasan ASEAN, Asia Pasifik maupun pada tataran global. Upaya ini penting dalam rangka membangun posisi tawar Indonesia dalam kerjasama ekonomi dan industri pada forum internasional.

Kerjasama internasional tidak harus selalu diembel-embeli dengan isu tentang perdagangan bebas. Isu yang lebih penting adalah bukan free trade tetapi fair trade. Kelancaran arus barang dan jasa ekspor dan impor adalah hal yang penting, tetapi fenomena ini tidak serta merta bersifat sama dan sebangun dengan isu perdagangan bebas.

Fenomena kelancaran arus barang dan jasa ekspor-impor antar negara di dunia sejatinya adalah lebih tepat disebut sebagai isu efisiensi dan efektifitas sistem pelayanan dan sistem logistik masing-masing negara pihak.

Karena itu, ke depan isu sentral yang harus dibangun dalam rangka kerjasama ekonomi dan industri adalah lebih mengedepankan azas kemitraan dengan bobot utama saling memberikan kesempatan untuk melakukan capacity building agar sistem ekonomi dan industri di dalam negerinya masing-masing kuat dan berdaya saing.

Dalam sistem ekonomi dunia yang semakin terbuka akibat kemajuan di bidang teknologi informasi, tindakan protektif untuk mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing negara pasti akan dilakukan semua negara di dunia tanpa kecuali apakah itu dilakukan oleh negara maju maupun oleh negara berkembang. Proteksi yang bersifat permanen pasti tidak akan terjadi karena dampaknya pasti merugikan bagi negara yang melakukannya.

Bangsa Indonesia dalam membangun sistem perekonomian dan sistem industri nasionalnya tidak akan menggunakan strategi yang bersifat hard, misal dengan mengatakan secara ekstrim go to held forign capital. Rasanya tidak harus demikian. Strategi yang dijalankan akan bersifat soft dalam pengertian bahwa Indonesia dalam kerjasama internasional di bidang ekonomi dan industri akan lebih mengedepankan pada prinsip kerjasama membangun kemitraan strategis, melakukan capacity building, dan karena itu kerjasama internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan investasi di masa yang akan datang harus ditata ulang secara menyeluruh.

Alasannya negara-negara emerging economy seperti Indonesia sangat memerlukan format kerjasama internasional yang lebih adil dengan tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masing-masing negara untuk berbenah.

Kelancaran arus barang dan jasa dalam kegiatan ekspor dan impor adalah sebuah keniscayaan. Namun konsep ini tidak harus dibaca bahwa tatanan yang seperti itu adalah bentuk yang sama dan sebangun dengan sistem perdagangan bebas yang selama ini menjadi mainstream dalam sistem perdagangan dunia.

Pemerintah baru harus mampu mengembangkan sistem perekonomian nasionalnya dengan menggerakkan kembali sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam strategis, Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang kuat dan inovatif, serta melakukan industrialisasi pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas.

BERITA TERKAIT

Panca Global Bagi Dividen Rp 10 Persaham

PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) segera membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Berdasarkan pengumuman di situs Kustodian Sentral Efek…

KERJASAMA RISET TENAGA KERJA

kiri ke kanan. Pejabat Eksekutif Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan, Executive Director Mandiri Institute Anton H. Gunawan, Chairman of Advisory…

JAGADIRI Rilis Layanan One Stop Digital Insurance - Gandeng Kerjasama WE+ dan Alfamart

NERACA Jakarta – Menyadari kebanyakan konsumennya berdasarkan kalangan generasi milenial yang melek akan layanan digital, PT Central Asia Financial sebagai…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pemudik Kampungan

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca   Meski klaim pemerintah bahwa angka kecelakaan mudik tahun ini menurun cukup…

OTT Lagi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang lebaran lalu KPK kembali melakukan OTT untuk…

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…