Tata Ulang Kerjasama Global

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Salah satu strategi yang harus dijalankan oleh pemerintah adalah menata ulang kerjasama internasional di bidang ekonomi dan industri, baik di kawasan ASEAN, Asia Pasifik maupun pada tataran global. Upaya ini penting dalam rangka membangun posisi tawar Indonesia dalam kerjasama ekonomi dan industri pada forum internasional.

Kerjasama internasional tidak harus selalu diembel-embeli dengan isu tentang perdagangan bebas. Isu yang lebih penting adalah bukan free trade tetapi fair trade. Kelancaran arus barang dan jasa ekspor dan impor adalah hal yang penting, tetapi fenomena ini tidak serta merta bersifat sama dan sebangun dengan isu perdagangan bebas.

Fenomena kelancaran arus barang dan jasa ekspor-impor antar negara di dunia sejatinya adalah lebih tepat disebut sebagai isu efisiensi dan efektifitas sistem pelayanan dan sistem logistik masing-masing negara pihak.

Karena itu, ke depan isu sentral yang harus dibangun dalam rangka kerjasama ekonomi dan industri adalah lebih mengedepankan azas kemitraan dengan bobot utama saling memberikan kesempatan untuk melakukan capacity building agar sistem ekonomi dan industri di dalam negerinya masing-masing kuat dan berdaya saing.

Dalam sistem ekonomi dunia yang semakin terbuka akibat kemajuan di bidang teknologi informasi, tindakan protektif untuk mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing negara pasti akan dilakukan semua negara di dunia tanpa kecuali apakah itu dilakukan oleh negara maju maupun oleh negara berkembang. Proteksi yang bersifat permanen pasti tidak akan terjadi karena dampaknya pasti merugikan bagi negara yang melakukannya.

Bangsa Indonesia dalam membangun sistem perekonomian dan sistem industri nasionalnya tidak akan menggunakan strategi yang bersifat hard, misal dengan mengatakan secara ekstrim go to held forign capital. Rasanya tidak harus demikian. Strategi yang dijalankan akan bersifat soft dalam pengertian bahwa Indonesia dalam kerjasama internasional di bidang ekonomi dan industri akan lebih mengedepankan pada prinsip kerjasama membangun kemitraan strategis, melakukan capacity building, dan karena itu kerjasama internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan investasi di masa yang akan datang harus ditata ulang secara menyeluruh.

Alasannya negara-negara emerging economy seperti Indonesia sangat memerlukan format kerjasama internasional yang lebih adil dengan tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masing-masing negara untuk berbenah.

Kelancaran arus barang dan jasa dalam kegiatan ekspor dan impor adalah sebuah keniscayaan. Namun konsep ini tidak harus dibaca bahwa tatanan yang seperti itu adalah bentuk yang sama dan sebangun dengan sistem perdagangan bebas yang selama ini menjadi mainstream dalam sistem perdagangan dunia.

Pemerintah baru harus mampu mengembangkan sistem perekonomian nasionalnya dengan menggerakkan kembali sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam strategis, Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang kuat dan inovatif, serta melakukan industrialisasi pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas.

BERITA TERKAIT

BNI Belum Putuskan Soal Kerjasama WeChat dan Alipay

    NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (BNI) masih belum menentukan keberlanjutan kerja sama dengan dua perusahaan…

KERJASAMA PEMBIAYAAN

SEVP Ritel dan Jaringan BNI Syariah IwanAbdi, Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo, Senior Director PT Ciputra Residence Marius…

Gandeng Jamdatun, PII Terapkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik

      NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dan Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama terkait…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Relasi Pasar Domestik dan Pasar Internasional

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Fenomena globalisasi dan liberalisasi yang ditopang oleh sistem ekonomi digital yang marak…

Debat Capres

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Debat pilpres tahap pertama akan dilaksanakan pada 17…

Sharia Good Governance

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Tata kelola perusahaan yang baik selama ini dikenal dalam istilah Good Corporate Governance…