Tata Ulang Kerjasama Global

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Salah satu strategi yang harus dijalankan oleh pemerintah adalah menata ulang kerjasama internasional di bidang ekonomi dan industri, baik di kawasan ASEAN, Asia Pasifik maupun pada tataran global. Upaya ini penting dalam rangka membangun posisi tawar Indonesia dalam kerjasama ekonomi dan industri pada forum internasional.

Kerjasama internasional tidak harus selalu diembel-embeli dengan isu tentang perdagangan bebas. Isu yang lebih penting adalah bukan free trade tetapi fair trade. Kelancaran arus barang dan jasa ekspor dan impor adalah hal yang penting, tetapi fenomena ini tidak serta merta bersifat sama dan sebangun dengan isu perdagangan bebas.

Fenomena kelancaran arus barang dan jasa ekspor-impor antar negara di dunia sejatinya adalah lebih tepat disebut sebagai isu efisiensi dan efektifitas sistem pelayanan dan sistem logistik masing-masing negara pihak.

Karena itu, ke depan isu sentral yang harus dibangun dalam rangka kerjasama ekonomi dan industri adalah lebih mengedepankan azas kemitraan dengan bobot utama saling memberikan kesempatan untuk melakukan capacity building agar sistem ekonomi dan industri di dalam negerinya masing-masing kuat dan berdaya saing.

Dalam sistem ekonomi dunia yang semakin terbuka akibat kemajuan di bidang teknologi informasi, tindakan protektif untuk mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing negara pasti akan dilakukan semua negara di dunia tanpa kecuali apakah itu dilakukan oleh negara maju maupun oleh negara berkembang. Proteksi yang bersifat permanen pasti tidak akan terjadi karena dampaknya pasti merugikan bagi negara yang melakukannya.

Bangsa Indonesia dalam membangun sistem perekonomian dan sistem industri nasionalnya tidak akan menggunakan strategi yang bersifat hard, misal dengan mengatakan secara ekstrim go to held forign capital. Rasanya tidak harus demikian. Strategi yang dijalankan akan bersifat soft dalam pengertian bahwa Indonesia dalam kerjasama internasional di bidang ekonomi dan industri akan lebih mengedepankan pada prinsip kerjasama membangun kemitraan strategis, melakukan capacity building, dan karena itu kerjasama internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan investasi di masa yang akan datang harus ditata ulang secara menyeluruh.

Alasannya negara-negara emerging economy seperti Indonesia sangat memerlukan format kerjasama internasional yang lebih adil dengan tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masing-masing negara untuk berbenah.

Kelancaran arus barang dan jasa dalam kegiatan ekspor dan impor adalah sebuah keniscayaan. Namun konsep ini tidak harus dibaca bahwa tatanan yang seperti itu adalah bentuk yang sama dan sebangun dengan sistem perdagangan bebas yang selama ini menjadi mainstream dalam sistem perdagangan dunia.

Pemerintah baru harus mampu mengembangkan sistem perekonomian nasionalnya dengan menggerakkan kembali sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam strategis, Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang kuat dan inovatif, serta melakukan industrialisasi pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas.

BERITA TERKAIT

Tinjau Ulang Zakat Potong Gaji ASN

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini meminta peninjauan ulang soal kebijakan pemerintah yang akan memotong langsung gaji…

RI-Inggris Berpeluang Tingkatkan Kerjasama Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Inggris berpeluang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif terutama di sektor industri. Untuk itu,…

Garuda Targetkan Pendapatan US$ 1 Juta - Gandeng Kerjasama JD.ID

NERACA Jakarta – Kejar pertumbuhan bisnis di luar tiket pesawat, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berupaya mengembangkan bisnis non tiket…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Keuangan Inklusif yang Ekslusif

  Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pada 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus…

Penggabungan PGN Ke Pertamina - Oleh : Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for budget Analysis (CBA)

Hingga september 2017 total aset Perusahaan Gas Negara (PGN) mencapai USD6.307.676.412 atau setara Rp83.892.096.279.600 (Kurs Rupiah Rp 13.300). Bahkan PGN…

Impor, Kenapa Takut?

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Jangan marah dulu dengan judul tulisan ini. Atau jangan buru-buru emosi…