Swasta Diingatkan Berhati-hati - Pinjaman Luar Negeri

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia mengingatkan perusahaan swasta agar berhati-hati melakukan pinjaman luar negeri. Pasalnya, bila Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) meningkatkan suku bunga, maka pelunasan utang luar negeri swasta bisa melebihi estimasi awal.

Direktur Ekskutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan, pihaknya membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang ditargetkan, yakni mencapai 5,8%. Namun, ruang fiskal tersebut sulit didapatkan karena alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terlalu besar.

“Harus ada reformasi energi. BI sekarang fokus bidang moneter dan stabilitas perekonomian, namun kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah di bidang ekonomi ini. BI hanya terus berusaha menjaga stabilitas agar pasar bisa berjalan dengan baik dan stabil”, ungkap Tirta, di Jakarta, Selasa (23/9).

Selain kecilnya ruang fiskal, sambung Tirta, persoalan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi juga disebabkan besarnya porsi utang luar negeri, terutama utang luar negeri swasta. Ini cukup membahayakan. Pasalnya, bila ada perubahan struktur di perekonomian dunia maka bisa berdampak pada kemampuan pelunasan utang tersebut.

“Swasta perlu berhati-hati. Kalau The Fed mengetatkan kebijakan, suku bunga atau rupiah bisa berpengaruh. Nantinya membayar utang luar negeri bisa lebih besar lagi. Selain itu, persoalan defisit transaksi berjalan (current account deficits) juga menjadi tantangan”, tandas Tirta.

Sebelumnya, BI berencana mengeluarkan aturan pembatasan utang luar negeri (ULN), khususnya bagi swasta bertujuan memitigasi risiko yang dapat ditimbulkan oleh ULN tersebut."Intinya, aturan itu bersifat mendorong kehati-hatian perusahaan yang utang dari luar negeri, baik dari sisi memitigasi risiko mata uang dan memitigasi risiko likuiditas valuta asing," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Juda Agung.

Dia menuturkan, aturan tersebut bukan merupakan upaya membatasi dan melarang korporasi untuk dapat berutang ke luar negeri."Boleh (berutang ke luar negeri), tetapi dengan rambu-rambu. Misalnya, melalui hedging (lindung nilai). Dia (korporasi) harus melakukan hedging," jelasnya.Hingga Juli 2014 utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat sebesar 8,6 miliar dolar AS menjadi 284,9 miliar dolar AS. Kenaikan utang sebesar 3,1% tersebut dipengaruhi peningkatan kepemilikan nonresiden atas surat utang maupun pinjaman sektor swasta dan publik.Peningkatan kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan sektor swasta mencapai 4,2 miliar dolar AS dan sektor publik senilai 1,2 miliar dolar AS. Sedangkan, pinjaman luar negeri sektor swasta sebesar 1,6 miliar dolar AS yang melampaui turunnya pinjaman luar negeri sektor publik senilai 0,8 miliar dolar AS. [ardi]

BERITA TERKAIT

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…

Pemerintah akan Libatkan Swasta di Bisnis Jalan Tol

  NERACA   Jakarta - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) kembali dihidupkan setelah berhenti selama 20 tahun untuk melibatkan sektor…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…