Swasta Diingatkan Berhati-hati - Pinjaman Luar Negeri

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia mengingatkan perusahaan swasta agar berhati-hati melakukan pinjaman luar negeri. Pasalnya, bila Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) meningkatkan suku bunga, maka pelunasan utang luar negeri swasta bisa melebihi estimasi awal.

Direktur Ekskutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan, pihaknya membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang ditargetkan, yakni mencapai 5,8%. Namun, ruang fiskal tersebut sulit didapatkan karena alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terlalu besar.

“Harus ada reformasi energi. BI sekarang fokus bidang moneter dan stabilitas perekonomian, namun kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah di bidang ekonomi ini. BI hanya terus berusaha menjaga stabilitas agar pasar bisa berjalan dengan baik dan stabil”, ungkap Tirta, di Jakarta, Selasa (23/9).

Selain kecilnya ruang fiskal, sambung Tirta, persoalan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi juga disebabkan besarnya porsi utang luar negeri, terutama utang luar negeri swasta. Ini cukup membahayakan. Pasalnya, bila ada perubahan struktur di perekonomian dunia maka bisa berdampak pada kemampuan pelunasan utang tersebut.

“Swasta perlu berhati-hati. Kalau The Fed mengetatkan kebijakan, suku bunga atau rupiah bisa berpengaruh. Nantinya membayar utang luar negeri bisa lebih besar lagi. Selain itu, persoalan defisit transaksi berjalan (current account deficits) juga menjadi tantangan”, tandas Tirta.

Sebelumnya, BI berencana mengeluarkan aturan pembatasan utang luar negeri (ULN), khususnya bagi swasta bertujuan memitigasi risiko yang dapat ditimbulkan oleh ULN tersebut."Intinya, aturan itu bersifat mendorong kehati-hatian perusahaan yang utang dari luar negeri, baik dari sisi memitigasi risiko mata uang dan memitigasi risiko likuiditas valuta asing," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Juda Agung.

Dia menuturkan, aturan tersebut bukan merupakan upaya membatasi dan melarang korporasi untuk dapat berutang ke luar negeri."Boleh (berutang ke luar negeri), tetapi dengan rambu-rambu. Misalnya, melalui hedging (lindung nilai). Dia (korporasi) harus melakukan hedging," jelasnya.Hingga Juli 2014 utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat sebesar 8,6 miliar dolar AS menjadi 284,9 miliar dolar AS. Kenaikan utang sebesar 3,1% tersebut dipengaruhi peningkatan kepemilikan nonresiden atas surat utang maupun pinjaman sektor swasta dan publik.Peningkatan kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan sektor swasta mencapai 4,2 miliar dolar AS dan sektor publik senilai 1,2 miliar dolar AS. Sedangkan, pinjaman luar negeri sektor swasta sebesar 1,6 miliar dolar AS yang melampaui turunnya pinjaman luar negeri sektor publik senilai 0,8 miliar dolar AS. [ardi]

BERITA TERKAIT

Teror Pinjaman Online

Belakangan ini masyarakat resah di tengah maraknya tawaran pinjaman berbasis teknologi (online) akibat teror yang dilakukan pihak perusahaan Fintech. Teror…

Raih Pinjaman Rp 2,5 Triliun - Indoritel Jaminkan Saham Anak Usaha

NERACA Jakarta – Kantugi pinjaman senilai Rp 2,5 triliun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Indoritel Makmur Internasional…

Infotek Raih Pinjaman Rp 500 Miliar - Kini Likuiditas Sarana Menara Makin Tebal

NERACA Jakarta – Setelah PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) berhasil mendapatkan fasilitas pinjaman sekita Rp 721,03 miliar dari Sumitomo…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…