Kebudayaan Kita dalam Dialog Antarbudaya - Oleh: Musa Maliki, Dosen UPN Veteran Jakarta

Acara United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) di Nusa Dua Bali (29-30/8/ 2014) silam merupakan kegiatan dalam rangka memfasilitasi pemerintahan yang baik dan efektif untuk mendukung toleransi dan dialog antarbudaya dan agama dalam menciptakan perdamaian dalam masyarakat.Harapannya adalah keberagaman yang ada di Indonesia dapat menginspirasi ragam program inovatif untuk dialog antarbudaya.

Pihak penyelenggara, United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) dan BMW Group secara konkret memberi apresiasi kepada para pembuat proposal yang mengadakan kegiatan dialog antarbudaya. Sebanyak 600 proposal berasal dari seluruh dunia dipangkas menjadi 25 proposal pilihan.

Mengapa Indonesia sebagai tuan rumah? Menurut Vice President BMW Group, Bill McA drews, Indonesia banyak aktivitas-aktivitas akar rumput dan dia berkeyakinan bahwa tahun depan masyarakat Indonesia akan lebih banyak berpartisipasi.

Contoh programnya diantaranya, aplikasi smartphone dari Australia dalam rangka peningkatan kesadaran tentang rasisme, komik pengalaman imigran dari Italia, sirkus untuk terapi dari Libanon, dan penelitian tentang kondisi setelah konflik Bosnia Herzegovina.

Dari semua peserta, acara ini memberi penghargaan berupa The Intercultural Innovation Award 2014 dan uang sebesar USD100.500 beserta program pelatihan selama setahun.

Kebudayaan Kita

Acara di atas memberi kesadaran penuh bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk memperkuat kebudayaan kita agar identitas keindonesiaan yang dibangga-banggakan tidak punah atau hanya etalase kebudayaan tanpa spirit dan tanpa makna kehidupan.

Program PBB di atas seharusnya memberi kebijakan budaya yang lebih progresif tidak sekedar program tontonan simbolik pengais etalase industri pariwisata kita yang bulan-bulan ini ramai diadakan.

Kebijakan pemerintah Indonesia seharusnya memberikan rasa aman secara eksistensial bagi warganya untuk menghayati hidup bersama dengan kebudayaannya. Oleh sebab itu, apa yang seharusnya pemerintah lakukan dalam menyikapi acara The Intercultural Innovation Award 2014 adalah mengkaji ulang sejauh mana program pemerintah memberi ruang luas bagi setiap ragam budaya kita untuk mengapresiasikan diri.

Keamanan budaya adalah rasa aman secara fisik dan batiniah dalam hidup dengan identitas dan lingkungan kebudayaannya. Keamanan lebih bersifat eksistensial, sebab hal itu hanya dapat dirasakan, bukan dimaterialkan.Keamanan budaya mempunyai dua pemahaman, di satu sisi menciptakan keamanan bagi Indonesia dari budaya globalisasi, di sisi lain menjaga kelestarian identitas budaya lokal sendiri agar dapat berdialog dengan budaya lainnya.

Indonesia adalah bayangan yang ada dalam imajinasi komunitas di dalamnya. Sekecil apapun komunitas tersebut sebaiknya diayomi. Sebaliknya, jika ada suku yang hampir punah dengan jumlah yang semakin berkurang dan tidak dirangkul oleh pemerintah Indonesia, maka Indonesia tidak hanya menjadi bukan-Indonesia.

Lebih spesifik, komunitas Sunda Wiwitan yang tersingkir dari kebijakan pemerintah. Misalnya mereka belum bisa membuat KTP, sekolah, kesulitan mengurus berbagai adminsitrasi sosial-ekonomi, terpinggirkan, ketidakjelasan pengakuan kepercayaannya, dll. Hal semacam inilah yang menurunkan legitimasi pemerintah Indonesia yang berusaha menghilangkan keindonesiaan.

Yang harus diketahui adalah Indonesia hadir sesudah Sunda Wiwitan.

Oleh sebab itu, Indonesia harus merangkul dan memfasilitasi Sunda Wiwitan, tidak hanya untuk eksistensi Indonesia sendiri sebagai negara yang memiliki suku bangsa beragam, tetapi demi kemanusiaan dan kebudayaan Sunda Wiwitan juga. Banyak hal yang harus dipelajari dari Sunda Wiwitan yang seharusnya dapat didokumentasikan, lalu diceritakan ke luar Indonesia sebagai salah satu bentuk dialog antarbudaya.

Seremoni dan tontonan simbolik (festival) memang diperlukan bagi Indonesia, tetapi yang lebih utama adalah menjaga dan internalisasi nilai-nilai primordial secara inklusif. Masyarakat Indonesia menjadi Indonesia bukan karena dia tanpa identitas, sebab Indonesia ditopang oleh beragam suku, etnis, agama, kepercayaan, dll, bukan sebaliknya.

Menjadi orang Indonesia artinya warganya mempunyai nilai-nilai primordial yang dibanggakan dalam payung keindonesiaan. Misalnya menjadi seorang Padang, dia tidak hanya paham betul tentang ide ke-Padang-an, tetapi dia harus tahu betul gagasan besarnya, sadar dan menjalankan nilai-nilainya, tahu bentuk hasil kebudayaannya. Implikasinya, interaksi dengan suku atau etnis lain yang berbeda-beda dapat mewujudkan dialog antarbudaya. Mereka bisa saling mengenal, menghormati dan belajar satu sama lain.

Jadi jangan disalahartikan sebaliknya bahwa Indonesia (pemerintah) yang membantu, menopang, mengeksiskan Padang. Implikasinya, pemerintah Indonesia membuat berbagai macam program modernisasi agar warga Padang modern. Hal inilah yang dinamakan salah kebijakan budaya yang sifatnya top-down.

Jangan pula disalahartikan bahwa menjadi seorang Padang justru menjadi primordialisme, yakni sangat mencintai sukunya sehingga suku lain dan pemerintah rendah dihadapannya. Ide, nilai dan hasil budaya suku padang benar sedangkan yang lain salah. Pemahaman semacam ini berbahaya bagi keberlangsungan keindonesiaan, sebab Indonesia akan mengalami disintegrasi (chauvinisme, rasisme, sukuisme).

Demikian juga konteks agama. Jangan mentang-mentang mayoritas, lalu merasa paling benar. Islam atas nama otoritas institusional (ilmiah) mengatakan bahwa kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Samin, Dayak, dll adalah salah (kafir). Hal ini akan membuat konflik sosial dan merambah pada instabilitas negara.Minoritas pun jangan mentang-mentang minoritas lalu berbuat seenaknya, sehingga merasa tertindas, lalu mengangkat isu HAM ke

level internasional.

Agar Indonesia terwujud, maka suku, ras, dan agama harus primordial-inklusif, sehingga kebanggan akan identitasnya justru menguatkan keindonesiaan. Kuatnya keindonesiaan dapat mewujudkan dialog antar budaya yang lebih luas di level internasional, sehingga globalisasi pun dapat diatasi

Kebijakan Budaya Pemerintah

Dengan menjadi tuan rumah acara The Intercultural Innovation Award 2014, pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan budaya yang lebih substantif dan bermakna bagi komunitas lokal yang menghidupi identitas keberagaman Indonesia. Tanpa mereka, Indonesia kosong tak bemakna.

Dalam acara The Intercultural Innovation Award 2014, hanya ada seorang peserta dari Indonesia. Semoga harapan penyelenggara bahwa peserta dari Indoensia akan lebih banyak bergerak dari akar rumput dapat terwujud.

Hal yang utama harus dilakukan pemerintah adalah adanya program-program kebijakan budaya yang berlangsung jangka panjang dan substantive dan bila perlu mengubah undang-undang, sehingga keberadaan komunitas lokal bisa dimasukkan ke dalam dokumen dan administrasi kenegaraan. (haluankepri.com)

Related posts