Hati-hati Naikkan Harga BBM - JEBAKAN INFLASI TINGGI SUDAH MENANTI

Jakarta – Presiden terpilih Jokowi diminta berhati-hati menetapkan besaran nilai kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah kondisi sosial, ekonomi dan politik baik internal maupun eksternal yang tidak menentu pada tahun 2015. Sementara kalangan pengamat menilai kenaikan harga BBM sebaiknya dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.

NERACA

Bank Indonesia (BI) menyatakan, setiap kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000 akan berdampak pada kenaikan inflasi sebesar 1,1%-1,2%. "Kalau naik Rp 2.000, maka inflasi naik sekitar 2,2% sampai 2,4%. Naik Rp 3.000 per liter sekitar 3,3%-3,4%,” ujar Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Gedung DPR, Senin malam (22/9).

Sementara pemerintah dan DPR sepakat menetapkan asumsi makro RAPBN 2015 antara lain inflasi 4,4%, pertumbuhan ekonomi 5,8%, dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6,0%.

Sebelumnya presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana menaikkan harga BBM bersubsidi saat mulai memerintah sekitar November-Desember tahun ini. Besaran kenaikan harga BBM di kisaran Rp 1.000-Rp 3.000 per liter dari harga yang berlaku sekarang Rp 6.500 untuk premium.

Mirza mengungkapkan, capaian inflasi yang terpantau hingga saat ini masih sejalan dengan target bank sentral yang mematok inflasi hingga akhir tahun 2014 mencapai 4,5 plus minus 1 persen. Ini artinya tanpa kenaikan harga BBM.

Secara terpisah, peneliti Harvard Kennedy School, Carmen M. Reinhart, mengingatkan Indonesia dan negara-negara berkembang akan menghadapi kondisi perekonomian yang tidak mudah dalam beberapa tahun ke depan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan langkah konkret mengantisipasi keadaan tersebut.

"Indonesia, seperti pemain besar di emerging market, berada di rough water. Kabar buruknya, lingkungan global berubah menjadi semakin buruk," ujar Reinhart di acara seminar internasional di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, keadaan ini akan secara langsung menyerang defisit neraca berjalan di Indonesia. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa salah satu kerapuhan Indonesia adalah kebergantungan pada utang eksternal. Karena itu, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada utang eksternal yang rentan dengan kondisi di luar negeri.

Menurut guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, secara perekonomian, pemerintahan Jokowi nanti bisa saja terjebak dalam masalah ekonomi akibat dampak kenaikan harga BBM. Namun, sebelum menaikkan harga BBM, harus dipertimbangkan dampak dari hulu hingga ke hilirnya.

“Pertimbangan ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Pasalnya, dampak menaikkan harga BBM itu luas, termasuk ekonomi dan politik. Jadi jangan sampai masyarakat miskin yang seharusnya dapat bantuan, justru kesulitan," ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Menurut dia, terobosan yang perlu dilakukan dalam waktu dekat ini tidak hanya menaikkan harga BBM tapi perlu juga pemberantasan penyeludupan dan mafia impor minyak.

Erani menjelaskan kebijakan kenaikan BBM ini terkait erat dengan kebijakan energi yang lebih berani dan memberikan dampak optimal. Salah satunya adalah menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap. Pemerintah sebetulnya bisa belajar dari kenaikan tarif listrik pada 2013 sebesar 15% yang dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan.

“Kebijakan itu bisa dibilang sukses. Masyarakat tidak banyak memprotes meskipun secara riil kenaikannya cukup besar. Pola ini juga tidak memicu spekulasi, sehingga inflasi praktis bisa dijaga dalam kisaran yang aman. Semestinya, pemerintah menjadikan kenaikan tarif listrik 2013 itu sebagai model untuk kenaikan harga BBM bersubsidi,” jelas dia.

Dia menambahkan secara ekonomi harga BBM saat ini harus dinaikkan dengan mengurangi BBM bersubsidi yang memberatkan ekonomi Indonesia. Konsumsi BBM bersubsidi yang setiap tahun selalu melewati kuota yang ditetapkan dalam anggaran negara. Dampaknya, beban subsidi energi selalu lebih besar dari yang dianggarkan.

“Pemerintah dapat menempuh cara dalam menaikkan harga yakni secara bertahap sehingga tidak akan memberatkan masyarakat,” ungkap Erani.

Daya Beli Masyarakat

Erani juga mengutarakan kenaikan BBM secara bertahap ini akan mengurangi atas dampak terpukulnya masyarakat dengan kenaikan harga BBM ini karena sudah dipastikan harga-harga barang akan merangkak naik. Pemerintah harus mampu mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM.

Pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, sebaiknya pemerintah mendatang bisa menaikkan harga BBM secara bertahap. Pasalnya, jika pemerintah menaikan harga secara langsung dengan besaran yang tinggi, maka dampaknya akan besar. “Kalau baiknya memang secara bertahap karena dampaknya tidak terlalu besar. Akan tetapi jika dinaikkan secara langsung dan cukup besar kenaikannya maka dampaknya akan besar juga,” ujarnya.

Dia menilai fundamental ekonomi Indonesia belum cukup kuat jika pemerintah ingin menaikkan secara langsung dengan besaran yang tinggi. “Baik secara langsung maupun tidak langsung, kenaikan BBM akan berdampak luas di masyarakat. Yang paling utama adalah daya beli masyarakat, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu didukung oleh daya beli, ketika daya beli turun maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi juga turun,” jelasnya.

Berdasarkan hitung-hitungan Purbaya, jika harga BBM dinaikkan secara langsung maka inflasi bakal melonjak hingga menembus 10,6%. “Karena kalau langsung itu naiknya 80% (dari Rp 6.500 jadi Rp 11.500) kali 0,7% sama dengan 5,6%, ditambah 5%, jadi 10, 6%. Kalau inflasi begitu, BI bisa langsung meningkatkan suku bunganya,” jelas dia.

Menurut dia, selama ini saban kali terjadi kenaikan harga BBM selalu dibarengi dengan kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan. Kondisi ini berimbas panjang, pertumbuhan ekonomi bisa terkoreksi menjauh dari 6%. Akibatnya, muncul sentimen negatif di pasar. Sehingga kebijakan kenaikan harga BBM harus diperhitungkan baik-baik. “Harus ada kebijakan dari bank sentral agar tidak terjadi perlambatan akibat kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Guru besar ekonomi UGM Prof Sri Adiningsih mengatakan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM tidaklah sedikit setiap tahunnya bisa menyedot anggaran APBN hingga Rp 300 trilliunan lebih. Oleh karenanya subsidi BBM akan menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh presiden terpilih.

“Dengan tingginya subsidi saat ini alangkah baiknya pemerintah baru bisa menaikan harga BBM, tapi memang harus bertahap, karena jika langsung akan berimplikasi terhadap masyarakat. Adapun kenaikan bertahap itu bisa dilakukan bisa 3 kali dalam setahun, paling besar per kenaikan Rp 1500” ujarnya kemarin.

Namun yang perlu diingatkan, menurut dia, jika memang pemerintah ingin menaikan BBM subsidi, kenaikan itu pun anggarannya harus segera disiapkan untuk dialokasikan ke yang lain seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis hingga SMA, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur di pelosok dan desa-desa agar terjadi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat sampai saat ini subsidi BBM banyak dinikmati oleh orang kaya, dan tidak tepat sasaran.

“Harga sebesar apa pun jika masyarakat Indonesia sejahtera tidak lah mahal, tapi sebaliknya jika pendapatan masyarakat kecil daya beli rendah semurah apap pun harga BBM akan mahal. Jadi tugas dari pemerintah adalah bagaimana menjadikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat lebih baik,” imbuhnya.

Selain itu juga, lanjut Sri lagi penyiapan yang pemerintah tentu pada energi alternatif. Karena apa, Indonesia tidak bisa terus-terusan bergantung pada minyak, karena harga minyak setiap tahun terus naik, belum lagi fluktuasi rupiah yang masih terus terjadi. Makanya energy seperti gas, energy terbarukan juga harus segera disiapkan. Disamping itu juga sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, dan murah. “Tingginya konsumsi BBM karena masyarakat enggan menggunakan transportasi umum, jika pemerintah bisa membenahi itu maka masyarakat mau beralih ke transportasi umum. Sehingga konsumsi BBM bisa ditekan, otomatis lambat laun pemerintah sudah tidak lagi mensubsidi BBM, pos anggaran subsidi BBM bisa dialihkan ke yang lain,” tuturnya. bari/agus/mohar

Related posts