Persoalan jebolnya pagu subsidi BBM dalam APBN beberapa tahun terakhir ini  patut ditengarai adanya hubungan antara penyelundupan BBM yang marak terjadi di beberapa daerah.  Anehnya,  pemerintah maupun penegak hukum selama ini tidak berdaya menghadapi  persoalan ini. Sehingga kesan bahwa penyelundupan BBM merupakan tindakan konspiratif atau korupsi berjamaah. Presiden terpilih Jokowi harus merespon mengambil langkah tegas terhadap masalah ini dalam jangka pendek.
 
Pasalnya, jumlah kerugian negara dari penyelundupan BBM secara kumulatif sangatlah besar.  Nilai kerugian bisa mencapai angka puluhan triliunan rupiah per tahunnya. Dampaknya lainnya adalah tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sangat luar biasa, apalagi kalau terkait dengan penyelundupan BBM bersubsidi.
 
Bayangkan saja, saat pemerintah  dan DPR bersitegang  karena pagu subsidi BBM berpotensi  jebol,  yang sering dijadikan kambing hitam adalah peningkatan volume konsumsi masyarakat.  Argumentasi ini, selain tak berdasar atau ngawur, juga tidak lebih dari pembelaan diri untuk menutupi kegagalan.

Adapun penyebab jebolnya pagu BBM bersubsidi yaitu kegagalan manajemen pemerintah mendistribusikan BBM bersubsidi ke sasaran yang tepat. Dan tingginya intensitas penyelundupan BBM, termasuk BBM bersubsidi.  Itu sebabnya, antrean konsumen di SPBU menjadi pemandangan rutin di sejumlah kota di negeri ini.
  
Banyak pihak sudah lama menduga  mekanisme ini seperti modus korupsi berjamaah. Sebab, di satu sisi pemerintah dan penegak hukum cenderung minimalis bertindak tegas  terhadap penyelundupan BBM yang nyaris sudah menjadi sebuah rutinitas di lapangan. Dan,  di sisi lain, pemerintah serta DPR berulang-ulang menempuh cara pintas untuk mengatasi jebolnya pagu subsidi BBM melalui strategi  APBN-P setiap tahun anggaran.  
 
Mengapa konspirasi penyelundupan BBM itu terus terjadi? Karena logika konspirasi itu sederhana dan mudah dipahami. Mereka terus mencuri atau menyelundupkan BBM bersubsidi. Toh, sebelum pagu BBM bersubsidi jebol, pemerintah pasti berinisiatif mengajak DPR untuk menambah subsidi BBM. Konspirasi itu sangat yakin bahwa Pemerintah dan DPR tak berani membiarkan stok BBM bersubsidi habis. Sebab, kalau risiko itu yang diambil, pemerintah dan DPR akan berhadapan dengan rakyat yang sudah pasti sangat marah.
 
Contoh terbaru bisa disimak pada APBN-P 2014. Baru-baru ini, Pemerintah dan Panitia Kerja RAPBN-P 2014 Badan Anggaran DPR bersepakat menaikkan anggaran subsidi BBM tahun 2014 menjadi Rp 246,494 triliun. Dengan volume yang disepakati dalam APBN-P itu, subsidi BBM 2014 ditambah sebesar Rp Rp 35,759 triliun dari sebelumnya Rp 210,735 triliun. Angka ini terus naik menjadi Rp 276 triliun pada RAPBN 2015.
 
Lalu siapa saja yang menikmati hasil dari penyelundupan BBM itu? Mereka adalah oknum birokrat dari sejumah institusi lintas sektoral.  Dan, sudah barang tentu wewenang para oknum itu berkait langsung dengan tata kelola pengadaan, pendistribusian, pengawasan dan pengamanan BBM bersubsidi. Kalau para oknum itu tidak menikmati untung, penyelundupan BBM tak akan menjadi sebuah rutinitas.
   
Memang, kita perlu memberikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan aparat menangkap pelaku  penyelundupan BBM.  Namun, beberapa pihak curiga bahwa pelakunya kemungkinan coba bermain sendiri, atau tidak berkonspirasi dengan para oknum yang selama ini berwenang mengatur, mengawasi dan mengamankan aksi-aksi penyelundupan itu. Andaikan pelakunya kooperatif dan mau berkonspirasi, bukan tidak mungkin penyelundupan itu akan berlangsung mulus. Cara seperti ini bukankah modus mafia migas?
 
Penyelundupan BBM idealnya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) karena merugikan negara. Bahkan penyelundupan BBM bersubsidi memenuhi unsur Tipikor karena subsidi BBM untuk rakyat dibiayai dengan APBN.  Maka, penyelundupan BBM bersubsidi praktis sama dan setara dengan kasus-kasus yang bernuansa manipulasi proyek APBN. Dengan begitu, tambahan pagu subsidi BBM dalam APBN-P pun bukan tidak mungkin berlatarbelakang rekayasa atau mark up.