Waspadai 68 Juta Orang Indonesia Jatuh Miskin - Bank Dunia

NERACA

Jakarta - Bank Dunia mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinandi Indonesia berjalan melambat. Bahkan sekitar 68 juta penduduk Indonesia rentan jatuh miskin karena pendapatan merak hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin.

"Guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, dengan mudah dapat membuat mereka kembali jatuh miskin," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chavez dalam acara Big Ideas Conference, Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan, di Jakarta, Selasa (23/9).

Kabar baiknya, berdasarkan laporan Bank Dunia, meski angka penurunan kemiskinan di Indonesia terus melamba, namun ini hanya 0,7 persen kurun 2012 sampai 2013. Tingkat penurunan tersebut terkecil dalam satu dekade terakhir.

Sedangkan ketimpangan, mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut berpotensi menciptakan konflik sosial. Tentunya juga akan mengurangi manfaat dari tingginya pertumbuhan.

Koefisien gini yang mengukur ketimpangan konsumsi, telah meningkat dari 0,30 tahun 2000 menjadi 0,41 pada 2013. Meningkatnya ketimpangan membuat si miskin lebih sulit keluar darikemiskinan.

"Mengentaskankemiskinandan ketimpangan akan menjadi tantangan paling penting bagi pemerintah Indonesia mendatang. Dengan merlakukan implementasi kebijakan-kebijakan publik yang efektif, juga dengan membangun kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil," ujarnya.

Pada kesemptan yang sama, menurut Wakil Presiden (Wapres) Boediono menyatakan untuk mengentaskankemiskinandan ketimpangan sosial, pemerintah harus melakukannya dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penyediaan lapangan kerja.

Di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus bertumpu pada basis yang luas sehingga ada pemerataan."Pertumbuhan dibarengi penciptaan lapangan kerja produktif yang memadai bagi angkat kerja usia muda," katanya.

Menurut dia, kebijakan tersebut sudah ada sejak masa pemerintahan orde baru. Namun hal tersebut harus diperbaiki dalam pelaksanaannya.

"Unsur utama kebijakan makro seperti saya sebutkan tadi sudah ada sudah dulakukan di sini sejak orde baru, barangkali masih tetap relevan dan tidak perlu diubah, yang perlu diperbaiki pelaksanaannya dalam praktek," ungkapnya.

Boediono menambahkan, saat ini sudah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim tersebut bekerja membuat program pengentasankemiskinan, data dari tim tersebut juga digunakan instansi pemerintah lain untuk mengatasi kemiskinan.

"Kebijakan dasar tersebut, pemerintah membuat Tim Nasional Percerpatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Yang saya ceritakan di sini adalah mengenai aspek kelembagaan dalam perumusan pelaksanaan programkemiskinan," pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha - Kemenperin Dorong Santripreneur Manfaatkan Teknologi Digital

NERACA Bandar Lampung - Direktur Jenderal Industri Kecil dan Aneka, Gati Wibawaningsing mengatakan terus melakukan pembinaan dan pelatihan santri berindustri…

Vivendi Investasi US$ 500 Juta - Global Mediacom Rencanakan IPO Anak Usaha

NERACA Jakarta – Teka teki siapa yang berniat invetasi MNC Group, akhirnya terbuka juga informasi. PT Global Mediacom Tbk (BMTR)…

Target Kapasitas 7,2 Juta Ton - MARK Bidik Pendapatan Tumbuh Dua Digit

NERACA Jakarta - PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) optimistis dapat meraih pertumbuhan pendapatan dan laba bersih  dua digit pada…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…