NERACA

Jakarta- Pemerintah melalui Menko Perekonomian menargetkan penurunan biaya logistik dari 25% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 23% terhadap PDB pada 2015. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan penerapan sistem logistik nasional (sislognas) yang berkesinambungan. Penurunan biaya logistik tersebut, juga berdampak terhadap peringkat daya saing indeks kinerja logistik Indonesia di dunia.

"Berdasarkan laporan internasional sekarang kita sudah hampir mendekati angka 23%. Peringkat kita di data terbaru naik menjadi 53 dari sebelumnya 59, padahal tahun lalu masih berada di peringkat 79. Ini hal yang sangat baik," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Perniagaan dan Kewirausahaan, Eddy Putra Irawandi, dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, pihaknya masih berusaha menekan biaya logistik di pelabuhan guna mengurangi total biaya yang harus dikeluarkan. "Menko meminta biaya logistik pelabuhan turun dari 14,08 persen terhadap biaya produksi menjadi 10 persen terhadap biaya produksi," katanya.

Penurunan biaya di pelabuhan itu, dia katakan awalnya akan dilaksanakan di Tanjung Priok, karena pelabuhan tersebut nantinya akan menjadi percontohan bagi seluruh pelabuhan di Indonesia. Namun hal tersebut mesih memiliki dua hambatan yaitu waktu tunggu serta penumpukan barang di pelabuhan. "Untuk masalah itu bukan hanya bergantung terhadap sistem namun juga sarana dan prasarana, oleh karenanya akan kita perbaiki secara bertahap," ujarnya.

Sebelumnya, disebutkan, Indonesia harus mulai memperbaiki kualitas daya saing usaha di dalam negeri. Salah satunya adalah mengurangi biaya logistik yang harganya bisa lebih dari negara Asean lainnya bahkan 2 kali lipat lebih tinggi dari negara tetangga seperti Malaysia. “Kalau kita lihat biaya angkut logistik di indonesia itu dua kali lebih tinggi dari Malaysia," kata Ekonom Senior Bank Dunia Vivi Alatas.

Pihaknya juga menilai Indonesia tidak lebih baik dari negara-negara di kawasan Asia lainnya. Seperti Bangladesh yang hanya 20% dari biaya logistik di Indonesia. Kemudian China, Vietnam dan Thailand yang berada di bawah Indonesia. “Paling tidak beda jauh dengan Filipina, ya itu pun bedanya juga sangat tipis. Kita kan inginkan perbedaan itu tampak mencolok dengan negara yang lebih baik, an harusnya kita bisa kan,” jelasnya.

Vivi menambahkan kondisi dapat menghambat pertumbuhan dan meningkatkan kompetitif usaha. Secara sistematis, ini akan berlanjut kepada ketersediaan lapangan kerja. "Kalau biaya logistiknya tinggi, kan akan semakin sulit harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain," ujarnya.

Vivi menambahkan kondisi dapat menghambat pertumbuhan dan meningkatkan kompetitif usaha. Secara sistematis, ini akan berlanjut kepada ketersediaan lapangan kerja. "Kalau biaya logistiknya tinggi, kan akan semakin sulit harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain," ujarnya.

Kedepan Vivi mengharapkan pemerintah ikut serta untuk menyelesaikan persoalan ini. Terutama dalam membangun infrastruktur dasar dan penunjang usaha. "Ya itu kan harusnya ada upaya pemerintah membangun infrastruktur dan kelancara transportasi. Biar biaya logistiknya tidak terlalu mahal," terang Vivi.

Menurut Sekretaris Jendral (Sekjen) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)  M Akbar Johan menuturkan, biaya pengiriman logistik Indonesia berada pada kisaran 24%-27%dari harga produk. Jumlah tersebut terbilang besar mengingat di negara ASEAN yang lain biaya logistik hanya di bawah 10%. "Biaya logistik Indonesia sampai dua digit, di negara ASEAN lainnya bawah single digit, di bawah 10%," katanya.

Namun meskipun cukup tinggi, pertumbuhan pasar logistik Indonesia cukup bagus. Dalam kurun dua tahun besaran pasar sekitar Rp 1.400 triliun. Tahun ini diprediksi lebih besar mencapai Rp 1.700 triliun. Peningkatan pasar untuk sektor logistik imbuh dia ditunjang adanya peningkatan retail sektor domestik  dan kelas menengah.

Pengiriman logistik untuk wilayah domestik masih menguasai dengan porsi 60%-70%. Angka ini diprediksi akan naik menjadi 80%. Sedangkan pengiriman logistik untuk ekspor impor terbilang rendah hanya berada pada kisaran 10%-15%.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mengeluhkan biaya logistik yang tinggi di Indonesia. Hal itu berdampak pada industri dalam negeri yang tertinggal dari negara lain dalam hal efisiensi. Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengatakan selain regulasi, minimnya infrastruktur juga menjadi faktor penyebab ongkos industri jasa melambung tinggi. “Cost logistic (biaya logistik) kita masih sangat tinggi mencapai 14%, Sehingga industri dalam negeri bisa tertinggal,” kata Sofjan.

Menurut Sofjan, banyak hal yang harus diperbaiki untuk mendorong pertumbuhan industri diantaranya dari sisi regulasi dan infrastruktur. Apindo telah mengusulkan kepada pemerintah agar ada prioritas pembenahan infrastruktur. "Listrik, gas atau infrastruktur lain, kita akan usulkan," ungkapnya. Sofjan juga mengungkapkan, pentingnya bagi Indonesia untuk mengejar negara maju dalam pertumbuhan industri. Sehingga Apindo menganggap komunikasi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik sangat penting.

Dalam kesempatan yang berbeda, Pendiri Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, mengatakan sistem logistik Indonesia belum mampu berperan sebagaimana mestinya meskipun peran utamanya sebagai pendukung konektivitas antar wilayah demi mencapai kesejahteraan masyarakat. “Indikasi persoalan ini dapat dilihat dari ketersediaan tingkat harga, fluktuasi harga dan disparitas harga antar wilayah untuk beberapa barang, komoditas pokok dan strategis di Indonesia. Imbasnya terhadap biaya dan mempengaruhi daya saing barang baik di dalam maupun luar negeri,” kata Setijadi.