Jakarta – Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani dan guru besar ekonomi Prof Dr Ina Primiana serta kalangan pengamat menilai sangat berat bagi Indonesia untuk menggapai pertumbuhan ekonomi minimal 7%, karena ada lima syarat yang harus terpenuhi secara bersamaan waktunya.

NERACA

Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% maka perlu mengerjakan kelima syarat tersebut. "Lebih baik, semua syarat tersebut bisa dipenuhi oleh pemerintah mendatang. Bahkan ketika telah memenuhi kelima syarat tersebut secara bersamaan, maka pertumbuhan ekonomi di atas 7% bisa saja terjadi," ujar Ina kepada Neraca, Senin (22/9).

Menurut dia, salah satu syarat yang mudah untuk dikerjakan oleh pemerintah adalah dengan menaikkan harga BBM. Pasalnya, pemerintaah saat ini sudah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga sampai akhir jabatan, sehingga kenaikan BBM menjadi momentum pertama yang dilakukan oleh pemerintah mendatang untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Selain itu, Ina juga mengatakan salah satu untuk cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengembangkan industri padat karya. Akan tetapi, kata dia, hal itu yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pasalnya, hambatan-hambata seperti infrastruktur dan upah buruh tetap menjadi kendala utama yang dialami oleh industri padat karya. “Ketika industri padat karya meningkat, maka penyerapan tenaga kerja akan banyak. Artinya hal itu akan mengurangi tingkat kemiskinan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ina juga mengatakan suku bunga acuan yang tinggi juga menjadi kendala bagi dunia usaha, terlebih jika nanti pemerintah menaikkan harga BBM. “Jika pemerintah menaikkan harga BBM maka kemampuan daya belu masyarakat akan cenderung menurun. Hal itu juga nantinya akan berdampak negatif pada industri,” katanya.

Maka dari itu, ia berharap agar pemerintah dan otoritas perbankan bisa menerapkan suku bunga yang wajar terhadap dunia usaha. Karena saat ini suku bunga kredit perbankan di Indonesia telah mencapai double digit. “Jika suku bunga mahal, maka masyarakat enggan untuk berusaha. Akibatnya pengembangan usaha tidak jalan dan hasilnya adalah pengangguran bisa meningkat,” ujarnya.  

Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% persen sejak 2014 hingga 2019.

"Untuk mencapai angka itu dibutuhkan investasi infrastruktur setidaknya sebesar Rp6.500 triliun," kata Deputi Bidang Infrastruktur, Perumahan Rakyat dan Transportasi Kantor Transisi Jokowi-JK Akbar Faizal di Jakarta, akhir pekan lalu.

Masyarakat Miskin

Menurut direktur pelaksana Bank Dunia yang juga matan Menkeu Sri Mulyani, langkah pertama adalah menaikkan harga BBM dan mengalokasikan dana subsidi BBM ke masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur. Kedua, memberikan akses kepada masyarakat bawah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. "Kartu Sehat dan Kartu Pintar yang hendak diperluas Jokowi ke seluruh warga Indonesia sudah tepat arah. Program itu sangat penting bagi rakyat kecil," ujarnya di Singapura, Jumat (20/9).

Ketiga, melanjutkan reformasi birokrasi di semua kementerian dan semua level. Menurut Sri Mulyani, peran birokrasi sangat penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Tanpa birokrasi yang baik, yang melayani, dan yang tidak menghambat, berbagai program pemerintah tidak bisa terimplementasi dengan baik.

Keempat, Sri Mulyani menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi di semua lini. Berbagai posisi penting di pemerintahan harus dipercayakan kepada mereka yang memiliki kapabilitas dan integritas. Kompetensi dan integritas harus menjadi pertimbangan utama dalam berbagai promosi jabatan.

Kelima, pembenahan penerimaan sistem pajak secara menyeluruh yang dilakukan bersamaan dengan penegakan hukum. Sistem perpajakan harus bisa menutup aneka peluang bagi para wajib pajak untuk melakukan penghindaran atau tax avoider.

Pengamat ekonomi LIPI Latief Adam mengatakan, lima syarat tersebut akan sulit dilakukan dalam waktu dekat ini, apalagi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) idealnya dilakukan pada tahun 2015, karena dapat dibarengi dengan program pendukung dari naiknya harga bahan bakar. Secara ekonomi harga BBM saat ini harus dinaikkan dengan mengurangi BBM bersubsudi yang memberatkan ekonomi Indonesia.

"Persoalan BBM sudah menjadi penyakit kronis, sebab dana yang dialokasikan untuk subsidi cukup besar. Apabila dinaikkan dalam tahun 2014 tidak mungkin, sebab belum ada kebijakan terhadap antisipasi kenaikan harga bahan bakar itu. Artinya, kenaikan harga BBM akan menimbulkan biaya dan biaya yang muncul untuk meminimalisasi terhadap dampak naiknya bahan bakar harus dibicarakan kembali dengan DPR. Saya berharap kenaikan harga bahan bakar itu dapat disiapkan dengan formula khusus terhadap berbagai kebijakan manfaat yang disiapkan pemerintah," kata dia.

Sedangkan mengenai penerimaan pajak, lanjut dia, Ditjen harus lebih menyasar Wajib Pajak (WP) badan baru bila ingin meningkatkan penerimaan pajak. Proporsi WP badan masih sangat rendah. Ditjen Pajak masih fokus meningkatkan jumlah WP perorangan. Padahal, ruang untuk mengoptimalkan WP badan masih terbuka lebar.

“WP badan harus dijadikan target utama. Apabila pemerintah menginginkan kenaikan penerimaan perpajakan, pemerintah bisa melakukannya dengan meningkatkan kepatuhan pembayar pajak besar," ujarnya.

"Sedangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, reformasi birokrasi di semua kementerian, serta pentingnya penerapan sistem meritokrasi di semua lini bisa saja dilakukan dalam jangka waktu pendek ini jika pemerintah serius untuk menatanya lebih baik lagi. Kemudian syarat kenaikan BBM dan penerimaan pajak bisa dibilang sulit dilakukan dalam jangka pendek ini, namun penerapan syarat ini memang perlu dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia," tambah dia.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan indikator angka PDB mengecil, namun tergantung apakah APBN masih mengalami defisit atau tidak. Pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan dengan melakukan upaya konkret dimana pemerintah bisa memperkecil utang dengan memprioritaskan perubahan struktur APBN agar lebih efektif dan produktif.

Pengamat ekonomi UI Budi Frensidy mengatakan, untuk bisa mengejar pertumbuhan ekonomi di angka 7 %, sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh presiden terpilih Jokowi akan terasa sulit dicapai dalam jangka pendek. Melihat indikator pertumbuhan ekonomi saat ini pada kuartal I-2014 saja baru 5,21%. Karena apa, Untuk dapat mencapai lompatan dari 5,21% ke 7% bukan suatu hal yang mudah dapat dikerjakan oleh presiden terpilh dalam jangka pendek. “Kalau sekarang-sekarang masih sangat sulit, tapi kalau akhir tahun 2015 atau 2016 itu bisa mungkin terjadi,” katanya kemarin.

Itu pun harus dilakukan dengan kerja keras dan ekstra cepat seperti permasalahan dasar yang memang harus dikejar oleh presiden terpilih. Seperti masalah subsidi BBM, pembangunana infrastruktur pendukung yang merata diseluruh daerah guna menggencot produksi dalam negeri lebih produktif, belum lagi masalah pengentasan kemiskinan guna meningkatkan daya beli masyarakat. “Banyak hal yang harus dikejar oleh presiden terpilih kita, makanya jika ingin pertumbuhan ekonomi tinggi harus banyak gerak, dan kerja cepat,” ujarnya.

Apalagi, untuk dapat bekerja dan gerak cepat juga harus dapat dukungan kurang dari perlemen. Tapi sayangnya sampai dengan saat ini koalisi dari presiden terpilih saja belum mencapai 50% di parlemen jadi bisa menghambat program kerja yang akan dilakukan presiden terpilih yang sudah disusun secara apik.

“Cara kerja pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,, meski presiden terpilih punya program yang bagus, jika parlemen tidak mendukung juga sama saja program tidak berjalan. Makanya perlu ada sinergitas antara presiden dan parlemen agar kerja cepat bisa lebih mudah direalisasikan,” paparnya. agus/bari/mohar