Di tengah problem makin meningkatnya rasio kredit bermasalah (non performing loan-NPL) di beberapa bank pelaksana kredit usaha rakyat (KUR), persoalan ini menunjukkan betapa rentannya kredit program pemerintah meski sudah ada penjaminnya PT Askrindo. Padahal bantuan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah itu, bukanlah kebijakan pemerintah yang pertama kali. Program sejenis telah pernah digulirkan oleh pemerintah seperti Kredit Usaha Tani (KUT), pola dana bergulir, program Inpres Daerah Tertinggal (IDT) dan bentuk lainnya. Semua bentuk program tersebut telah menjadi warna umum dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Namun kenyataannya, program pemerintah tersebut tampaknya belum menghasilkan sesuatu sebagaimana yang diharapkan. Kalaupun tampak seperti sudah berhasil, namun akan hilang lagi pada saat terjadi guncangan seperti dampak terpicu oleh kenaikan harga BBM.

Sayangnya, program bagus (KUR) yang digulirkan pemerintah sejak 2005 itu hingga akhir 2013,  sudah dicairkan mencapai Rp 137 triliun untuk 10,42 juta nasabah se-Indonesia. Bahkan angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan target pemerintah untuk mencapai 2%  jumlah pengusaha di Indonesia.

Namun di sisi lain, potret kegagalan penyaluran kredit kecil ini juga tidak kecil. Misalnya dari 560 ribu UMKM di Sumbar, sekitar 84% di antaranya tidak layak mendapat kredit dari bank karena dianggap belum bankable.

Tidak hanya itu. Berdasarkan data Komite KUR Kemenko Perekonomian per Juli 2014, NPL KUR Bank Jabar Banten (BJB) sudah mencapai 18,9% per Juli 2014, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu tercatat 9,6%. Di Bank BTN, kenaikan NPL KUR dari semula 6,9% (Mei 2013) menjadi 10,2% (Mei 2014). Ini pertanda penyaluran KUR sekarang menghadapi problem yang tidak ringan. Hal ini dapat membuat denyut nadi perbankan nasional setiap saat bisas terganggu oleh munculnya kredit bermasalah di sektor ini.

Pada sisi lain, KUR sebenarnya hanya merupakan sebuah rangsangan untuk bergeraknya ekonomi rakyat. Tapi, sama seperti program-program bantuan sebelumnya, KUR juga dipersepsikan oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Namun, benarkah persepsi yang demikian, masih perlu dikaji secara serius dan berkelanjutan?

Yang jelas, apakah KUR mampu meningkatkan ekonomi rakyat (UMKM) atau tidak, KUR telah bergulir. Masih banyak hal lain yang ikut serta di dalam setiap persepsi tadi. Ini masih perlu dibuktikan dengan banyaknya pengamat yang memberi komentar atas program KUR itu. Ada yang setuju, ada yang tidak, yang pasti UMKM adalah pihak yang menjadi objek kajian yang berakhir pada kebijakan yang terkesan oleh khalayak ramai sebagai bentuk “perhatian” pada UMKM. Sementara UMKM sendiri masih berjalan di tempat dan bahkan cenderung mundur, tidak seperti pelaku-pelaku ekonomi yang berkapasitas besar alias non UMKM.

Artinya, bentuk perhatian yang selama ini diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, belum memberi makna yang signifikan pada peran yang dimainkan oleh UMKM dalam skenario ekonomi nasional. Walau dalam angka, bentuk perhatian itu besar, dalam kenyataannya lagi-lagi UMKM tidak bisa bangkit.

Kalaupun bangkit hanya ada di kisaran 5%-10% dari total pelaku UMKM yang ada. Selain dipertontonkan dengan gaya bermain para pelaku ekonomi yang berkapasitas besar, pelaku UMKM juga “dipaksa” untuk ikut dalam satu skenario sistem ekonomi global yaitu arena bersaing, dimana faktor finansial adalah sebagai “panglima”  lapangannya. Ini merupakan suatu skenario besar yang tersistematis untuk menahan kondisi UMKM berada pada level yang sulit  untuk meningkat pesat pada jangka menengah dan panjang.