NERACA

Bandung -  Sejalan dengan fungsi lembaga legislative, yaitu fungsi anggaran dalam pertengahan tahun ini, DPRD Jabar kembali menyetujui Raperda APBD Perubahan Tahun 2011 menjadi Perda. Sehubungan dengan penetapan Raperda tersebut menjadi Perda. DPRD Jabar memberikan beberapa rekomendasi.

Badan Anggaran  Raperda APBD Perubahan tahun 2011 yang dibacakan Lalu Suryade mengungkapkan,  dalam melaksanakan pembahasan APBD Perubahan tahun 2011, Badan Anggaran (Bangar) telah memfokuskan pembahasan secara cermat, teliti dan mendalam terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2011 yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Berdasarkan hasil pembahasan Bangar bersama TAPD telah disepakati beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan PAD telah mengalami kenaikan sebesar Rp.625,1 miliar lebih, dari semula Rp.6,3 triliun lebih menjadi sebesar Rp.6,9 triliun lebih. Dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp.149,9 miliar lebih dari semula Rp.2,096 triliun lebih menjadi  sebesar Rp.2,2 triliun lebih.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp. 967,3 juta lebih dari semula Rp.12,1 miliar lebih menjadi sebesar Rp.13,1 miliar lebih sehingga total pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 2011 me ngalami peningkatan  sebesar Rp.775,9 miliar lebih dari semula Rp.8,4 triliun lebih menjadi sebesar Rp.9,2 triliun lebih.

Kedua, berkaitan dengan belanja daerah telah mengalami kenaikan sebesar Rp.1,3 triliun lebih dari semula Rp.9,8 triliun lebih menjadi sebesar Rp.11,2 triliun lebih. Sementara itu, untuk belanja pegawai mengalami pengurangan sebesar Rp.121,9 miliar lebih sebagai bagian dari upaya perencanaan yang matang dalam perencanaan pengalokasian belanja pegawai.

Ketiga, berkaitan dengan pembiayaan netto mengami peningkatan sebesar Rp.574,093 miliar lebih dari semula Rp.1,4 triliun lebih menjadi sebesar Rp.2,03 miliar lebih sehingga volume APBD tahun anggaran 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp.1,7 triliun lebih dari semula Rp.9,9 triliun lebih menjadi sebesar Rp.11,65 triliun lebih.

Keempat, beberapa program dan kegiatan yang telah disepakati : tambahan 2.000 RKB untuk SMP/SMK/SMA sederat sebesar Rp.176,66 miliar lebih sehingga menjadi 5.000 RKB, anggaran untuk pengadaan tanah bagi PTS yang berubah menjadi PTN masing-masing Unsil, Unswagati dan Unsika sebesar Rp.60 miliar.

Atas hal tersebut, DPRD Jabar merekomendasikan Pemprov. Jabar dapat melaksanakan perubahan APBD Tahun 2011 dengan sebaik-baiknya sehingga target kinerja dapat tercapai. Disamping itu, ujar Lalu realisasi anggaran tahun 2011 diharapkan SILPA akan lebih kecil dari tahun kemarin, kecuali SILPA yang betul-betul hasil penghematan dan over target dari pendapatan yang telah direncanakan secara matang.