2015, Subsidi Energi Dipatok Rp344,7 Trilliun

NERACA

Jakarta - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyetujui besaran subsidi untuk energy sebesar Rp 344,7 trilliun. Subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam RAPBN 2015 Rp 194,2 triliun atau turun Rp4,6 triliun. Sebelumnya pemerintah mengajukan besaran subsidi BBM sekira Rp198,8 triliun.

"Dalam rapat ini disetujui besaran subsidi BBM Rp 194,2 triliun. Atau ada penghematan Rp4,6 triliun," ucap Pimpinan Rapat Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung, di Jakarta, Senin (22/9).

Sedangkan untuk kuota BBM subsidi tetap dipatok 46 juta kilo liter. Kemudian untuk subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilo gram (kg) sekira Rp55,1 triliun, Liquified Gas Vehicle (LGV) Rp4,2 triliun. Selain itu ada Pajak Penambahan Nilai (PPN) atas BBM jenis tertentu sekira Rp25,3 triliun.

Sehingga total untuk subsidi BBM dan LPG sekira Rp276 triliun. Dengan asumsi kurs Rp11.900 per USD dan ICP USD105 per barel. Padahal sebelumnya angka yang diajukan pemerintah sekira Rp280,6 triliun.

Sedangkan subsidi listrik untuk tahun 2015 dipatok Rp68,69 triliun sudah termasuk incentif untuk investasi PLN. Angka ini turun dari pengajuan sebelum Rp72,4 triliun.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Edy Hermantoro mengatakan, persetujuan ini dengan menggunakan angka konservatif yakni penghitungan MOPS plus Alpha BBM terendah.

"Dalam konteks ini, masih ada hitung-hitungan dari pihak kementerian keuangan, bahwa kita diminta adakan semacam efisiensi lagi dari Rp10 triliun diharapkan tadi disepakati jadi Rp14 triliun dari APBN-P 2014 jadi RAPBN 2015.Tambahan Rp4 triliun dari asumsi prediksi MOPS plus alpha yang kita pakai. Itu harga perdagangan premium minyak tanah solar jadi betul-betul konservatif," tegasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono menilai, subsidi energi Indonesia merupakan sentimen di dalam negeri yang negatif bagi nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Saking besarnya, subsidi ini dinilainya sudah membahayakan.

"Subsidi energi mengerikan. Dari tahun 2009 hingga 2014 subsidi energi meningkat. Tahun ini subsidi energi Rp 349,5 triliun dan tahun depan masih di atas Rp 300 triliunan," katanya.

Subsidi energi yang terlalu besar ini, lanjut Tony, dipandang investor tidak sustain dan membuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia buruk. Oleh karena itu, pola seperti ini harus diubah.

"Sebenarnya momentum baik bagi SBY untuk mengubah ini, tapi tampaknya dia punya kalkulasi lain. Kalau subsidi dipangkas, bisa membuatchaos(kekacauan). Padahal subsidi energi mencapai 19 sampai 20 persen terhadap APBN," ujar Tony. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Ditaksir Gelontorkan Subsidi Solar Rp16 triliun

      NERACA   Jakarta - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyatakan, PT Pertamina (Persero) berpotensi…

Pendapatan Medco Energi Tumbuh 54,32%

Di semester pertama 2017, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berhasil mencatat kenaikan pendapatan dobel digit. Kenaikan top line ini diikuti…

Antisipasi Krisis dan Darurat Energi

Oleh: Sampe L Purba, Praktisi Global Energi, Alumni Lemhannas RI Dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi ada beberapa pasal…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

Pariwisata Digadang-gadang Bakal jadi Penyumbang Terbesar Devisa

    NERACA   Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada…

LTC Glodok Sediakan Layanan SIM dan STNK Keliling

  NERACA   Jakarta – Pusat perbelanjaan Lindeteves Trade Center Glodok (LTC Glodok) bekerjasama dengan Polda Metro Jaya mengadakan pelayanan…