PEMBATASAN pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sempat dilakukan Pertamina beberapa waktu lalu -- serta menguatnya desakan dari sejumlah kalangan ihwal perlunya pemerintah menaikkan harga BBM mengirimkan sinyal bahwa kita harus segera mengambil langkah radikal untuk mengakhiri ketergantungan kita pada BBM fosil.

Alih-alih turun, subsidi BBM di negeri ini justru kian meningkat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, subsidi BBM semula dianggarkan Rp 193,8 triliun. Kenyataannya, subsidi itu melonjak menjadi Rp 210 triliun. Tahun 2014 ini, subsidi BBM kembali meningkat menjadi Rp 350,3 triliun. Kenaikan subsidi ini selain karena pelemahan nilai tukar rupiah, juga karena sebagian BBM harus diimpor serta terus menggelembungnya konsumsi BBM di dalam negeri seiring meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi.

Di  masa depan, bisa saja subsidi BBM ini semakin menggerogoti postur APBN kita, yang membuat keuangan negara bertambah cekak, dan menyulitkan kita untuk melakukan pembangunan di banyak bidang. Pengurangan subsidi atau bahkan pencabutan subsidi atas BBM boleh jadi merupakan langkah yang lantas harus ditempuh. Namun, ibarat buah simalakama, pengurangan subsidi atau pencabutan subsidi BBM juga membawa konsekuensi yang kurang menyenangkan.

Pada tataran ekonomi, pengurangan subsidi atau pencabutan subsidi BBM akan menjadikan harga BBM di negeri ini kian mahal yang membuat inflasi meningkat, harga barang-barang membumbung, angka kemiskinan juga diprediksi bakal naik, sementara pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dan angka pengangguran melonjak. Sedangkan pada tataran politik, selain membuat pemerintah tidak populis, kebijakan pengurangan subsidi atau pencabutan subsidi BBM bisa menjadi amunisi bagi kelompok oposan maupun kelompok oportunis lainnya untuk menyerang dan menggoyang pemerintah, sehingga -- jika tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik -- mungkin dapat melahirkan gonjang-ganjing politik.

Persoalan Besar

Dengan masih adanya subsidi, harga BBM kita sejauh ini memang terbilang murah bila dibandingkan dengan harga BBM di negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai ilustrasi, di Myanmar -- yang tingkat perekonomianya jauh lebih rendah dibanding Indonesia -- harga BBM adalah Rp 10.340 per liter dan tidak disubsidi. Begitu juga di Laos dan Kamboja. Di kedua negara ini BBM dijual masing-masing dengan harga Rp 13.395 per liter dan Rp 13.298 per liter, tanpa ada subsidi.

Dulu, kita sempat beruntung menjadi salah satu negara penghasil minyak yang lumayan besar sehingga masalah subsidi BBM ini tidak membuat persoalan berarti. Di masa jayanya, Indonesia pernah memproduksi minyak hingga 1,68 juta barel per hari, sementara konsumsi BBM domestik saat itu hanya sekitar 300.000 barel per hari. Dengan jumlah produksi minyak yang besar itu, Indonesia sempat masuk menjadi anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Namun, seiring berjalannya waktu, cadangan-cadangan sumber minyak kita ternyata terus melorot yang menyebabkan produksi minyak kita anjlog. Celakanya, konsumsi BBM masyarakat kita semakin meningkat. Sejak tahun 2008, Indonesia sudah tidak lagi menjadi anggota OPEC. Sekarang ini, produksi minyak kita rata-rata hanya 857.000 barel per hari dan cenderung terus turun, sedangkan kebutuhan BBM domestik mencapai 1,5 juta barel per hari. Untuk mencukupi kebutuhan BBM itu, mau tidak mau, Indonesia harus menggantungkan pada pasokan BBM impor.

Inilah persoalan besar yang saat ini sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, sesungguhnya kita tidak boleh terus-menerus menggantungkan sepenuhnya roda kehidupan berbangsa dan bernegara kita kepada BBM fosil.

Selain jumlahnya yang terus menipis dan harganya yang akan kian mahal, BBM fosil juga sangat tidak ramah terhadap lingkungan.

Pada titik inilah betapa pentingnya upaya kita untuk segera berpaling kepada sumber-sumber energi yang terbarukan, sumber-sumber energi yang bukan hanya ramah terhadap lingkungan, tetapi juga murah lantaran jumlahnya melimpah. Biodiesel, bioethanol, biomassa, energi surya, hidrogren, hidropower, panas bumi tenaga ombak dan tenaga angin hanyalah beberapa jenis energi alternatif terbarukan yang sesungguhnya bisa kita eksplorasi untuk menggantikan posisi BBM fosil di masa depan.

Oleh karena itu, selain upaya mengurangi subsidi atau bahkan meniadakan sama sekali subsidi BBM, pemerintah kita perlu segera membuat terobosan-terobosan kreatif di bidang teknologi energi terbarukan yang dibarengi dengan investasi besar-besaran di sektor ini.

Tujuan pokoknya adalah mengakhiri ketergantungan kita kepada BBM fosil, sehingga kita akhirnya mampu menjelma menjadi sebuah negara yang bebas dari BBM fosil.

Beberapa negara saat ini sudah mengupayakan menuju ke arah sana. Contohnya, Denmark dan Swedia. Kedua negara Skandinavia ini telah membuat peta jalan (road map) menuju negara bebas BBM fosil. Keduanya menargetkan bahwa di tahun 2050 nanti akan menjadi negara yang benar-benar bebas dari penggunaan BBM fosil.

Pemerintah Indonesia harus segera memiliki peta jalan serupa, sebagai acuan untuk menentukan langkah-langkah strategis di sektor energi dan transportasi secara nasional, sehingga mampu menjelma sebagai sebuah negara yang bebas dari BBM fosil yang pada gilirannya akan membuat kondisi kas keuangan negara semakin kuat serta lingkungan semakin sehat. (analisadaily.com)