Jakarta - Problem kredit macet dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di beberapa bank menunjukkan kondisi yang semakin parah. Ini terlihat dari rasio kredit bermasalah (non performing loan-NPL) yang cenderung meningkat hingga semester I-2014. Sementara PT Askrindo sebagai pihak penjamin KUR tampaknya kedodoran kekurangan suntikan modal dari pemerintah.

NERACA

Berdasarkan data Komite KUR Kemenko Perekonomian per Juli 2014, NPL KUR Bank Jabar Banten (BJB) sudah mencapai 18,9% per Juli 2014, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu tercatat 9,6%. Nilai KUR yang disalurkan BJB mencapai Rp 3,38 triliun atau tumbuh 23,80% dibanding Juli 2013 Rp 2,73 triliun. Sedangkan rata-rata kredit yang diterima setiap debitur mencapai Rp 111,1 juta.

Di Bank BTN, kenaikan NPL KUR dari semula 6,9% (Mei 2013) menjadi 10,2% (Mei 2014).Jumlah KUR yang telah dikucurkan BTN mencapai Rp 4,43 triliun. Tumbuh 18,76% dibanding April 2013 yang mencapai Rp 3,73 triliun (yoy). Adapun rata-rata KUR yang dikucurkan juga meningkat dari Rp 174,8 juta menjadi Rp 180,7 juta per debitur.

Menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, semakin tinggi penyaluran KUR akan semakin berisiko juga terhadap kenaikan kredit bermasalah (NPL) di perbankan. Pasalnya, debitur KUR didominasi oleh para pelaku usaha mikro kecil dan meningah (UMKM)

Destry mengatakan jumlah kredit yang tinggi juga harus dibarengi dengan kualitas penyerapannya. Tanpa kualitas yang bagus, jumlah kredit yang tinggi justru bisa mendorong NPL atau kredit macet. "Kualitas harus dilihat dari NPL-nya. Performa KUR juga harus bagus. NPL yang rendah menunjukkan pemanfaatan KUR yang optimal karena keuangan debitur yang membaik," tutur dia kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Meski nilai NPL KUR masih dibawah kredit komersial, Destry menilai risiko kenaikan NPL KUR patut diwaspadai. Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan perlu membikin mekanisme yang bisa menjamin komitmen debitur KUR membayar cicilan. "OJK perlu mengawasi perbankan yang NPL meningkat karena KUR. Selain itu, bank juga diharapkan menerapkan asas prudential," ucapnya.

Dia mengakui secara rata-rata NPL sektor UMKM berada di bawah threshold yang mencapai 5%. Namun, dirinya menegaskan agar perbankan dapat berhati-hati dalam menyalurkan kredit UMKM-nya, sehingga dengan begitu NPL UMKM tidak meningkat.

Destry pun menyatakan bahwa program KUR ini cukup baik dalam rangka memberdayakan UMKM. Karena sektor UMKM juga menjadi penggerak roda perekonomian. "Banyak juga yang awalnya menggunakan kredit KUR, namun sekarang naik kelas menjadi kredit komersil. Artinya program KUR berhasil. Yang perlu diperhatikan adalah asas kehati-hatian bank," pungkasnya.

Penyaluran KUR sendiri diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan PMK No. 10/PMK.05/2009.

Sejauh ini KUR disalurkan oleh enam bank, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri. Saat ini sekitar 74% pangsa pasar KUR dikuasai BRI disusul Mandiri (9%), BNI (9%), BTN (2%), Bukopin (4%), dan BSM (2%).

Harus Lebih Selektif

Pengamat perbankan dari UI Lana Soelistianingsih mengatakan, program untuk kredit untuk rakyat golongan bawah sudah dilakukan sejak eranya Orde Baru mulai dari Kredit Usaha Tani (KUD), Kredit Usaha Desa (KUD), dan kini Kredit Usaha Rakyat (KUR) tapi semua program dari itu gagal bayar. Ini dikarenakan kurangnya selektifitas dari pihak perbankan dalam menyaring penerima kredit. "Program kredit yang bersentuhan dengan masyarakat bawah harus tetap ada, tapi memang prosesnya yang harus lebih selektif," katanya.

Karena apa, kalau kita melihat dari program kredit mikro Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) program kredit mikronya berjalan. Kenapa KUR tidak bisa berjalan pasti ada yang salah dalam proses realisasinya. "Jika ingin program KUR berhasil coba banyak belajar dari BRI dan BTN dalam penyaluran kredit mikronya karena itu segmentasinya sama," ujarnya.

Kegagalan dari program KUR lanjut Lana lagi, ini dikarenakan program pemerintah sehingga implementasi dilapangannya tidak diperhatikan. Banyak penerima KUR ini tidak dimanfaatkan untuk usahanya sehingga gagal bayar. Lebih baik penyalurannya sedikit, tapi pengembaliannya 100 persen. Dari pada dikejar target tinggi penyaluran KUR nya tapi tidak ada yang kembali. "Karena target yang tinggi, kadang penerimanya tidak tepat sasaran sehingga tidak produktif. Lebih baik sedikit tapi produktif," tegasnya.

Meski demikian, Lana menilai masih pentingnya masyarakat terutama golongan bawah dapat menerima program bantuan kredit. Hanya saja memang seleksinya harus diperbaiki, kolektifitasnya juga diperbaiki sehingga program ini benar-benar berhasil menyentuh masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional. "Untuk pemerintah baru, program kredit untuk rakyat harus tetap ada. Hanya saja pelaksanaan, sistem, dan realisasi dilapangannya harus diperbaiki," tuturnya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya A. Prasetyantoko mengatakan dalam memberikan KUR memerlukan pengawasan yang ketat dari pihak perbankan, kemudian memperketat sistem perbankan demi mencegah lonjakan non performing loan (NPL). Bila kondisi perekonomian Indonesia masih lemah seperti ini maka secara umum akan terjadi kredit macet yang berakibat buruk bagi perbankan, bahkan ancaman kenaikan NPL juga dihadapi bank kecil.

"Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan kreditur untuk membayar angsuran sehingga bisa menimbulkan resiko kredit macet yang tinggi. Membatasi ekspansi kredit adalah langkah paling efektif yang akan dipilih perbankan untuk menstabilkan likuiditas," kata dia.

Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah penunggak KUR maka harus melihat dari sisi soal perjanjian atau pemberian kredit antara perbankan dengan nasabah, dengan demikian, apabila pihak perbankan dan nasabah telah ada kesepakatan, namun terjadi kredit macet, maka kedua belah pihak harus tunduk pada isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian kredit bank merupakan kontrak yang objeknya kredit bank. Dalam menjalankan bisnis kredit, bank biasanya menerapkan suatu prosedur baku yang mengacu pada prinsip kehati-hatian (prudential banking).

"Jika bank berbentuk PT yang memberikan kredit kepada debitur, maka direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila terjadi kredit macet. Bahkan, bila kredit macet terjadi, barang-barang agunan debitur bisa langsung dieksekusi karena perjanjian hak tanggungan, fidusia dan gadai melahirkan hak yang diutamakan bagi kreditur,” jelas Prasetyantoko.

Prasetyantoko menambahkan program KUR ini masih perlu dilanjutkan, meskipun masih banyak penyalurannya terjadi kredi macet. Peran kredit usaha rakyat sudah banyak tersalurkan lewat kredit mikro. Dengan lewat kredit mikro dapat membantu masyarakat miskin untuk memperoleh pinjaman lewat kredit mikro.

Sementara itu, sumber Neraca lainnya mengungkapkan PT Askrindo selaku penjamin KUR belakangan ini lambat menyelesaikan klaim yang diajukan bank pelaksana KUR. “Ini disebabkan beban Aksrindo cukup besar dan memerlukan tambahan suntikan modal pemerintah, jika proses penjaminan KUR dilanjutkan” ujarnya. bari/agus/mohar