RI Sulit Jadi Negara Maju - Kabinet Gemuk

NERACA

Jakarta - Ekonom Senior Christianto Wibisono menyebut kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang terdiri dari 34 kementerian terlalu gemuk. Berdasarkan pengalaman, struktur kabinet seperti itu bakal kontraproduktif dengan upaya peningkatan ekonomi nasional.

"Kabinet itu sudah terlalu gemuk. Melihat negara yang ekonominya maju itu memiliki kabinet ramping," kata pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) itu dalam Seminar Nasional Ikatan Perstatistikan Indonesia, di Jakarta, Jumat (19/9) pekan lalu. Menurut dia,Jokowisulit melaksanakan janjinya membentuk kabinet ramping. Dia tetap harus mengakomodir keinginan partai politik pendukungnya.

"Ada yang ngomong 20, 24, 27 kementerian, tapi toh tetap 34 kementerian karena yang mengantre sudah banyak," ujarnya. Berdasarkan data PDBI, diantara negara anggota G-20, struktur kabinet Indonesia, pada 2013, tergemuk ketiga dengan 62 kementerian/lembaga. Ini di bawah Malaysia (64 kementerian), dan Afrika Selatan (71 kementerian).

Dengan jumlah kementerian sebanyak itu, pendapatan per kapita Indonesia pada periode kedua terendah di atas India. Sedangkan PDB Malaysia dan Afrika Selatan berada di peringkat 18 dan 21. Untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di peringkat 16, Afrika Selatan (21), Malaysia (22).

Bandingkan dengan Australia yang memiliki 19 kementerian, Singapura 32 Kementerian, dan Amerika Serikat 15 kementerian. Namun pendapatan per kapita Australia berada di posisi teratas, diikuti Singapura, dan Amerika Serikat. Sementara PDB Australia peringkat 13, Singapura (23), dan AS (2). "Intinya, makin gede kabinet makin kere," paparnya.

Namun demikian di mata Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, menilai kabinet Joko Widodo lebih bernuansa reformis, meski jumlah kementerian sama dengan bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Membahas kementerian Jokowi tak semata-mata berbicara soal jumlah, namun semangat dan visi-misi yang hendak diwujudkan melalui wajah kabinet itu," kata Ari.

Menurut Ari, Jokowi lebih tegas dalam menentukan prioritas program yang akan dikerjakan. Hal itu tercermin dari sikap presiden dari poros PDI Perjuangan itu untuk mengerjakan setidaknya enam hal utama, yakni sektor maritim, kualitas sumber daya manusia, energi, pangan, dan isu buruh migran."Saya memprediksi sektor-sektor itu yang akan diprioritaskan oleh Jokowi dan menjadi gambaran wajah pemerintahan lima tahun ke depan," papar Ari, menjelaskan. [agus]

BERITA TERKAIT

Produk Indonesia Jelajah Lebih dari 100 Negara

NERACA Jakarta – Presiden Joko Widodo mengaku senang karena ada produk dengan merek asli Indonesia yang telah "menjajah" lebih dari…

Pakar: MLA Langkah Maju Pemberantasan Korupsi

Pakar: MLA Langkah Maju Pemberantasan Korupsi NERACA Jakarta - Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance…

Sulit Bayar Iuran BPJS Kesehatan

Ketika akan membayar iuran BPJS Kesehatan di Indomaret sekitar stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, ternyata pelayan mengatakan jaringan internetnya lagi bermasalah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Benny Tatung Minta Kades Baru Mampu Tingkatkan Perekonomian Desa

  NERACA   Oku Timur - Sebanyak 39 Kepala Desa dari 48 Desa yang telah melakukan pemilihan beberapa waktu lalu…

Astrindo Refinancing Pinjaman Credit Suisse

    NERACA   Jakarta - Pada penghujung tahun 2018, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (Astrindo) berhasil mendapatkan dana US…

Pembangunan Perkebunan Kebijakan Jangka Panjang

      NERACA   Jakarta - Pembangunan perkebunan tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek, namun perlu kebijakan jangka panjang…