NERACA

Jakarta - Ekonom Senior Christianto Wibisono menyebut kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang terdiri dari 34 kementerian terlalu gemuk. Berdasarkan pengalaman, struktur kabinet seperti itu bakal kontraproduktif dengan upaya peningkatan ekonomi nasional.

"Kabinet itu sudah terlalu gemuk. Melihat negara yang ekonominya maju itu memiliki kabinet ramping," kata pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) itu dalam Seminar Nasional Ikatan Perstatistikan Indonesia, di Jakarta, Jumat (19/9) pekan lalu. Menurut dia, Jokowi sulit melaksanakan janjinya membentuk kabinet ramping. Dia tetap harus mengakomodir keinginan partai politik pendukungnya.

"Ada yang ngomong 20, 24, 27 kementerian, tapi toh tetap 34 kementerian karena yang mengantre sudah banyak," ujarnya. Berdasarkan data PDBI, diantara negara anggota G-20, struktur kabinet Indonesia, pada 2013, tergemuk ketiga dengan 62 kementerian/lembaga. Ini di bawah Malaysia (64 kementerian), dan Afrika Selatan (71 kementerian).

Dengan jumlah kementerian sebanyak itu, pendapatan per kapita Indonesia pada periode kedua terendah di atas India. Sedangkan PDB Malaysia dan Afrika Selatan berada di peringkat 18 dan 21. Untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di peringkat 16, Afrika Selatan (21), Malaysia (22).

Bandingkan dengan Australia yang memiliki 19 kementerian, Singapura 32 Kementerian, dan Amerika Serikat 15 kementerian. Namun pendapatan per kapita Australia berada di posisi teratas, diikuti Singapura, dan Amerika Serikat. Sementara PDB Australia peringkat 13, Singapura (23), dan AS (2). "Intinya, makin gede kabinet makin kere," paparnya.

Namun demikian di mata Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, menilai kabinet Joko Widodo lebih bernuansa reformis, meski jumlah kementerian sama dengan bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  "Membahas kementerian Jokowi tak semata-mata berbicara soal jumlah, namun semangat dan visi-misi yang hendak diwujudkan melalui wajah kabinet itu," kata Ari.

Menurut Ari, Jokowi lebih tegas dalam menentukan prioritas program yang akan dikerjakan. Hal itu tercermin dari sikap presiden dari poros PDI Perjuangan itu untuk mengerjakan setidaknya enam hal utama, yakni sektor maritim, kualitas sumber daya manusia, energi, pangan, dan isu buruh migran. "Saya memprediksi sektor-sektor itu yang akan diprioritaskan oleh Jokowi dan menjadi gambaran wajah pemerintahan lima tahun ke depan," papar Ari, menjelaskan. [agus]