RI Sulit Jadi Negara Maju - Kabinet Gemuk

NERACA

Jakarta - Ekonom Senior Christianto Wibisono menyebut kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang terdiri dari 34 kementerian terlalu gemuk. Berdasarkan pengalaman, struktur kabinet seperti itu bakal kontraproduktif dengan upaya peningkatan ekonomi nasional.

"Kabinet itu sudah terlalu gemuk. Melihat negara yang ekonominya maju itu memiliki kabinet ramping," kata pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) itu dalam Seminar Nasional Ikatan Perstatistikan Indonesia, di Jakarta, Jumat (19/9) pekan lalu. Menurut dia,Jokowisulit melaksanakan janjinya membentuk kabinet ramping. Dia tetap harus mengakomodir keinginan partai politik pendukungnya.

"Ada yang ngomong 20, 24, 27 kementerian, tapi toh tetap 34 kementerian karena yang mengantre sudah banyak," ujarnya. Berdasarkan data PDBI, diantara negara anggota G-20, struktur kabinet Indonesia, pada 2013, tergemuk ketiga dengan 62 kementerian/lembaga. Ini di bawah Malaysia (64 kementerian), dan Afrika Selatan (71 kementerian).

Dengan jumlah kementerian sebanyak itu, pendapatan per kapita Indonesia pada periode kedua terendah di atas India. Sedangkan PDB Malaysia dan Afrika Selatan berada di peringkat 18 dan 21. Untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di peringkat 16, Afrika Selatan (21), Malaysia (22).

Bandingkan dengan Australia yang memiliki 19 kementerian, Singapura 32 Kementerian, dan Amerika Serikat 15 kementerian. Namun pendapatan per kapita Australia berada di posisi teratas, diikuti Singapura, dan Amerika Serikat. Sementara PDB Australia peringkat 13, Singapura (23), dan AS (2). "Intinya, makin gede kabinet makin kere," paparnya.

Namun demikian di mata Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, menilai kabinet Joko Widodo lebih bernuansa reformis, meski jumlah kementerian sama dengan bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Membahas kementerian Jokowi tak semata-mata berbicara soal jumlah, namun semangat dan visi-misi yang hendak diwujudkan melalui wajah kabinet itu," kata Ari.

Menurut Ari, Jokowi lebih tegas dalam menentukan prioritas program yang akan dikerjakan. Hal itu tercermin dari sikap presiden dari poros PDI Perjuangan itu untuk mengerjakan setidaknya enam hal utama, yakni sektor maritim, kualitas sumber daya manusia, energi, pangan, dan isu buruh migran."Saya memprediksi sektor-sektor itu yang akan diprioritaskan oleh Jokowi dan menjadi gambaran wajah pemerintahan lima tahun ke depan," papar Ari, menjelaskan. [agus]

BERITA TERKAIT

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara NERACA Bogor - Sekretaris Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Letjen TNI…

Utang Negara Masih Aman

Menyimak ancaman krisis global belakangan ini, ada baiknya kita melihat kondisi sejumlah negara lain yang kondisinya tidak lebih baik dari…

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…