Pemerintah Harus Serius Garap Energi Terbarukan

NERACA

Jakarta - Greenpeace mengimbau pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk serius menangani sumber energi terbarukan sebagai pembangkit listrik dan tidak bergantung lagi pada batu bara."Hingga kini pemerintah masih belum menunjukkan keseriusannya untuk menerjemahkan visi energi terbarukan," kata juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Arif Fiyanto di Jakarta, kemarin.

Jika pemerintah, lanjut dia, terus bergantung pada batu bara, bukan hanya semakin meningkatkan emisi karbon penyebab perubahan iklim namun juga berdampak bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat di sekitar PLTU batu bara.Arif mengatakan ketergantungan sumber energi yang tidak terbarukan itu juga akan melukai perekonomian nasional jangka panjang.

"Tren global sekarang, banyak negara di dunia yang sudah meninggalkan batu bara sebagai sumber energinya, dan Indonesia rupanya masih menggunakan cara pemikiran yang agak kuno," ucapnya.Menurut dia, belum ada kebijakan dan implementasi yang berpihak pada pengembangan energi terbarukan padahal Indonesia punya potensi energi terbarukan yang melimpah dan beraneka ragam.

Dia menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyaknya pulau-pulau kecil memiliki potensi dan karakteristik pengembangan energi terbarukan yang berbeda-beda dan hal itulah yang mesti dikembangkan."Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan listrik di pulau-pulau kecil, jangan hanya di pulau-pulau besar, dan itu dapat diatasi dengan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan," ujarnya.

Maka dari itu dia menyarankan pemerintah agar mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan pengembangan sumber energi terbarukan yang dinilai berpotensi dikembangkan di Indonesia."Pengembangan sumber energi terbarukan di Indonesia masih dinilai mahal, itu karena belum adanya kebijakan dari pemerintah untuk pengembangannya," tuturnya.

Menurut dia, sumber energi fosil masih menjadi prioritas sehingga mendapatkan subsidi yang besar dari pemerintah. Dia menambahkan sejak tahun 2007 hingga 2014 sumbangan energi terbarukan terhadap bauran energi di Indonesia tidak meningkat masih lima persen dan 95 persen berasal dari bahan bakar fosil.

"Sumber energi terbarukan masih dianaktirikan, jangankan dikasih subsidi, sumber energi ini malah tidak mendapatkan insentif fiskal," katanya.Arif mencontohkan panel surya sebagai pembangkit listrik dari tenaga matahari yang di Indonesia masih dianggap sebagai barang yang mewah.

"Panel surya itu terkena pajak, itulah yang seharusnya dikurangi misalnya dengan subsidi," katanya. Arif punberharap visi dan misi terkait pengembangan sumber energi baru terbarukan tidak cuma menjadi sekedar cetak biru tetapi harus diwujudkan dan diterjemahkan kedalam aksi nyata. [agus]

BERITA TERKAIT

APBN 2019: Pesan Keadilan Pemerintah

Oleh: Muhammad Yoga Pratama, Mahasiswa PKN STAN Apakah semua fraksi menyetujui RUU APBN 2019 untuk disahkan menjadi UU?" Tanya pimpinan…

Pemerintah Kucurkan KUR Khusus Peternakan

    NERACA   Wonogiri – Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikhususkan peternakan rakyat. Hal itu sebagai implementasi…

Rutin Kritik Pemerintah, Masyarakat Maklumi Kinerja DPR Jeblok

  Oleh : Sapri Rinaldi, Pemerhati Sosial Politik   Tak terasa beberapa minggu lagi tahun 2019 akan mengganti tahun 2018.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…