NERACA

Jakarta – Para pengusaha yang bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta jaminan hukum dalam berinvestasi dan mengoptimalkan sistem otonomi daerah, terutama dalam bidang hukum. "Kami minta kepastian hukum berinvestasi sebab banyak peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan peraturan daerah," kata Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi di Jakarta, Jumat.

Dikatakan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden dan Waklil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan melakukan reformasi bidang hukum dan birokrasi. Saat ini kata dia, dengan sistem otonomi daerah sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah kurang optimal. "Kami harapkan koordinasi ini lebih baik di bawah pemerintahan baru," ucap Sofjan, dikutip dari Antara, Minggu.

Secara khusus, Sofjan juga meminta pemerintah memberikan kepastian kontrak energi. Secara khusus kontrak minyak dan gas yang akan berakhir dalam lima tahun ke depan agar diberikan kejelasan.

Sebelumnya Presiden Terpilih Joko Widodo mengatakan perizinan usaha dari seluruh kementerian akan melalui satu pintu dengan membentuk lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Industri.

"Perizinan dari seluruh kementerian akan terpusat di lembaga BKPM dan Perizinan Industri, sehingga geraknya cepat," katanya saat memberikan tanggapan atas peta jalan perekonomian yang disusun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Kamis malam.

Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menerima dokumen peta jalan perekonomian yang disusun Apindo dengan melibatkan pakar ekonomi dan teknokrat. Menurutnya Jokowi, perizinan menjadi salah satu keluhan para investor. Proses perizinan yang berbelit-belit dan lama telah menghambat investasi dalam negeri. "Ada yang mengurus izin selama enam tahun dan bahkan ada yang mengurus selama delapan tahun, ini harus diselesaikan," katanya.

Ia mengatakan proses perizinan yang selama ini diterapkan yakni masing-masing kementerian memberi izin, yang kemudian menimbulkan konflik atau tumpang tindih di lapangan. Contohnya di salah satu provinsi di Kalimantan, ada 857 konflik lahan akibat tumpang tindih izin yang dikeluarkan masing-masing kementerian. Karena itu ke depan, proses perizinan dan peta yang digunakan setiap kementerian adalah peta yang sama dengan bantuan teknologi yang sudah maju.

Jauh sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menjelaskan dari 524 pemerintah kabupaten kota, sebanyak 435 pemerintah daerah telah memiliki pelayanan terpadu satu pintu dalam proses perizinan investasi untuk kemudahan berusaha. Namun, lanjut Mahendra, dari jumlah tersebut, baru setengah pemerintah daerah yang menggunakan perizinan elektronik. “Kami akan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, yang ingin membangun pelayanan perizinan elektronik," kata Mahendra.

Saat ini, menurut Mahendra, perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sangat pesat dan mampu bersaing dengan investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Jika lima tahun lalu posisinya 1:6, maka memasuki 2013 investasi PMDN sudah mencapai setengah dari PMA. “Ini perkembangan yang luar biasa," ujar Mahendra.

Menurut Mahendra, peningkatan koordinasi dan kerja sama antara BKPM dengan pemerintah daerah menjadi pendorong investor dalam negeri makin meningkat. Mahendra mengharapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas untuk perbaikan kualitas iklim investasi ini akan disepakati oleh Dewan Pengupahan Nasional dan perumusan ide tersebut selesai pada Oktober-November, sebelum akhir tahun. "Mudah-mudahan ini disetujui pada Oktober-November. Saat ini, kita sedang sama-sama merumuskan dan memperbaiki iklim investasi. Ini tantangan tersendiri," katanya.

Sepanjang 2014 BKPM, menargetkan realisasi total investasi mencapai sekitar Rp450 triliun, naik sekitar 15% dibanding realisasi tahun 2013 sebesar Rp390 triliun. "Angka 15 persen itu netral, tidak terlalu berlebihan optimistis-nya tapi juga tidak pesimis, karena peningkatan tidak akan terlalu luar biasa seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Mahendra dalam kesempatan sebelumnya.

Disinggung target yang cukup besar itu, Mahendra optimistis bisa mencapainya. Keyakinannya itu dilandasi beberapa kebijakan dan program pemerintah, termasuk di antaranya yang berhubungan dengan hilirisasi industri mineral beberapa aturan.

Mehendra mencontohkan, hilirisasi mineral yang berlangsung saat ini, BKPM sudah menerbitkan izin untuk sejumlah perusahaan yang nilai investasinya kurang lebih mencapai Rp150 triliun. Angka tadi tidak semata-mata akan direalisasikan pada 2014, tapi akan dilangsungkan beberapa tahun ke depan.

BKPM juga sudah menerbitkan izin untuk investasi yang berkaitan dengan program pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri minyak kelapa sawit guna mendukung ketahanan energi.

Mahendra juga mengatakan investasi dari hilirisasi minerba dan minyak kelapa sawit saja sudah menyumbang sekitar Rp180 triliun, belum lagi dari lima sektor lain yakni tanaman pangan dan perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, peternakan, dan jasa.

Jika dipilah, sektor manufaktur dan jasa memberikan kontribusi besar yang cukup konsisten sejak 2010 dan merupakan nilai penting dalam menciptakan lapangan kerja. Dari dua sektor tersebut, menyumbang 80%atau Rp102,5 triliun.

"Itu lah alasan mengapa perkiraan 15% pertumbuhan cukup optimistis karena kinerja 2013 baik. Terutama perusahaan investasi baru semakin besar di lima plan real tersebut," jelasnya.