Di tengah hiruk pikuknya pengusaha menghadapi pemberlakuan pakta Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, pemerintah Indonesia ternyata baru menerbitkan aturan tentang standarisasi produk yang dikenal dengan nama Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). Ini disusun untuk langkah antisipasi negeri ini sebagai anggota WTO memasuki pasar bebas ASEAN  pada tahun depan.

Dengan adanya UU tersebut, diharapkan pe­merin­tah dan pelaku usaha di Indonesia memiliki payung dari semua pelaksanaan Stan­dardisasi dan Penilaian Kese­suaian, sehingga dapat secara profesional maupun ke­lem­bagaan menghadapi serbuan barang dan jasa asing yang tidak berkualitas. Bahkan sebaliknya, bisa mendorong pengu­saha lokal mengem­bangkan produk memasuki pasar ekspor.

Undang-Undang yang ter­diri dari 11 Bab dan 76 pasal ini juga memberi ruang yang cukup kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perencanaan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini sangat dimengerti banyak usahawan berasal dari berbagai daerah serta mengingat bahwa secara teknis Pemerintah Daerahlah yang lebih mengetahui menge­nai kebutuhan dan kondisi daerahnya.

Setidaknya nanti akan tumbuh pengusaha-pengusaha lokal yang sadar arti penting standardisasi dalam setiap tahapan proses maupun kualitas produknya bersaing secara sehat dengan produk impor yang belakangan ini membanjiri pasar namun tidak jelas kualitasnya.

Selain itu, UU ini juga memberi dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pelatihan serta bantuan biaya pengurusan dan pemeliharaan sertifikasi yang dananya berasal dari APBN. Keluhan yang acap didengar tentang tiadanya dana pengusaha skala kecil mengurus kelengkapan standar hendaknya tidak lagi terjadi.

Sejalan dengan makin terbukanya informasi dia­komodir oleh UU yang berintikan aturan tentang kesehatan, keselamatan dan mutu produk ini di pasal khusus tentang Sistem Infor­matika Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Ini bertujuan agar masyarakat dan pihak yang membutuhkan informasi me­nge­­nai standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat dibuka akses seluas-luasnya. Lalu diharapkan tumbuh lapisan kon­sumen kritis yang akan menuntut setiap produk yang dikonsumsi me­me­nuhi standar kua­litasnya ma­­sing-ma­sing, sehingga men­d­orong pro­dusen mem­asarkan pro­duk ber­kualitas.

Yang juga meng­gem­birakan dalam rangka mendukung Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) ini adalah dengan di­­­per­­­­­hati­kan­n­ya ke­ya­kinan beraga­ma, bu­da­ya dan kea­ri­fan lokal se­hing­ga di­­h­a­rapkan pro­ses pene­rapan SNI sesuai dengan keragaman budaya dan Bhinneka Tunggal Ika yang ada.

Salah satu efek nyata bagi masyarakat adalah, adanya kepastian Produk Halal bagi penganutnya, dan kewajiban kepada negara untuk bertang­gungjawab terhadap kepastian produk halal. Dengan demi­kian keya­kinan dan ketenangan kon­sumen pada produk yang dikon­sum­sinya menjadi hasil ikutan dari disah­kan­­nya Un­dan­g-Undang ini. Masya­­rakat bisa me­milih secara be­bas setiap produk yang akan digu­na­kan­nya.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Inpres kepada semua kementerian dan instansi terkait untuk saling mendukung dalam menghadapi MEA. Namun semua ini sangat tergantung pada efektivitas sosialisasi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyebarluaskan segala macam aturan ini sampai ke masyarakat tepat pada waktunya.