Awasi BBM Subsidi - Lusa, Uji Coba RFID Diberlakukan

NERACA 

Jakarta---Pemerintah segera memberlakukan penggunaan Radio Frequency Identification (RFID) untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan BBM bersubsidi pada 25 Agustus 2011 mendatang. "Nanti tanggal 25 Agustus 2011, Kamis ini, itu mulai berlaku FRID untuk satu SPBU dan 50 mobil dulu," kata Dirjen Migas ESDM Evita Legowo kepada Senin (22/8)

 

Evita mengakui meski baru ditetapkan bagi satu SPBU, dan 50 mobil. Namun diharapkan dalam satu sampai dua bulan ke depan akan bertambah banyak. "Nanti mudah-mudahan di bulan September atau Oktober kita bisa jadi empat SPBU dan 300 mobil," tambahnya

 

Lebih jauh kata Evita, pembatasan penggunaan BBM subsidi baru sekedar sosialisasi, tetapi pihaknya akan berusaha menggunakan berbagai teknologi agar masyarakat dapat mengerti siapa-siapa saja yang berhak menggunakan BBM subsidi.

 

Seperti diketahui, penggunaan FRID adalah salah satu dari tiga opsi pembatasan BBM subsidi seperti yang diketuai oleh Anggito Abimanyu. Uji coba pembatasan BBM subsidi menggunakan FRID dilakukan pemerintah dengan memberlakukan uji coba pemasangan RFID untuk angkutan umum dengan trayek Senin-Kampung Melayu, sebanyak 200 unit angkutan umum.

 

Dengan uji coba RFID ini, pemerintah ingin mengetahui seberapa efektif sistem tersebut dan terus mengevaluasinya setiap satu minggu sekali. Uji coba pemasangan RFID ini karena rekomedasi dari tim kajian pembatasan BBM subsidi menyatakan, sistem RFID belum teruji dan membutuhkan jaringan internet yang baik. Ditambah dengan masih adanya potensi penumpukan kendaraan jika ada sistem yang bermasalah.         

 

Ditempat terpisah, Chief Economist Mandiri Sekuritas Destry Damayanti menilai waktu yang tepat jika pemerintah ingin menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 2012. "Kalau 2013 sudah susah karena sudah dekat pemilihan umum (pemilu). Tidak usah tahun ini, tahun depan adalah last change pemerintah kalau berani menaikkan harga," ujarnya

 

Sementara, untuk kenaikan Tarif dasar Listrik (TDL), pemerintah juga sedang mengkaji adanya kenaikan sekira 10 persen. Destry memprediksi jika memang itu diterapkan, tidak dalam waktu yang bersamaan, antara kenaikan BBM dan kenaikan TDL. "Saya rasa ada jeda, tidak bersamaan," jelasnya singkat.

 

Sebelumnya, dirinya memprediksi jika inflasi bisa berada di level tujuh persen pada 2012. Hal tersebut terjadi jika diberlakukan kenaikan listrik sekira 10 persen tersebut. "Tahun depan jika memang ada kenaikan harga listrik sekira 10 persen, maka akan ada tambahan kenaikan inflasi 0,3 persen. Jika ditambah juga ada kenaikan BBM 10 persen, maka inflasi bisa berada di level tujuh persen," jelasnya.

 

Namun, jika seandainya pemerintah hanya memberlakukan pembatasan BBM, maka inflasi bisa berada di level 6,3 persen saja. "Jadi, banyak skenario yang bisa digunakan, serta tergantung akan menggunakan skenario yang mana. Tujuh persen sebenarnya tidak tinggi. Karena secara historis rata-rata inflasi Indonesia delapan persen," tandasnya. **cahyo

 

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…