NERACA

Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi optimistis target menciptakan lapangan kerja sebanyak tiga juta orang per tahun dapat terealisasi dengan dukungan pemerintah dan syarat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun.

"Kami optimistis mampu menciptakan tiga juta lapangan kerja per tahun, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil," katanya saat peluncuran peta jalan perekonomian Apindo yang diserahkan ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (18/9).

Ia mengatakan target menciptakan tiga juga lapangan kerja baru tersebut masuk dalam peta jalan perekonomian Apindo yang sudah diserahkan kepada pemerintahan baru. Jumlah pengangguran di Tanah Air pada 2013 kata dia, sebanyak 7,2 juta orang. Sementara angkatan kerja selama periode 2014 hingga 2019 diperkirakan sebanyak 8,3 juta orang.

Dengan demikian terdapat 15,5 juta orang yang membutuhkan lapangan kerja, sehingga target menciptakan lapangan kerja sebanyak 3 juta orang per tahun akan tuntas selama lima tahun.

Menurutnya, sektor manufaktur merupakan bidang yang ditargetkan dapat menyerap tenaga kerja non-produktif seperti pada sektor pertanian. Para pekerja informal berkesempatan meningkatkan pendapatan dan perlindungan tenaga kerja.

Terkait hal itu, untuk kebijakan jangka panjang, Apindo memberikan rekomendasi mekanisme penentuan upah minimum yang dilaksanakan secara teknokratis oleh lembaga independen dan penetapannya tidak dapat diubah kepala daerah.

Sementara penentuan upah minimum sektoral, penentuannya dilakukan secara tripartit antara pengusaha, pemerintah dan tenaga kerja.

Salah seorang penyusun peta jalan perekonomian Apindo, Djisman Simanjuntak mengatakan bahwa untuk menciptakan tiga juta lapangan kerja berkualitas, diperlukan pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu 2014 hingga 2019.

"Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2015, kemudian pada 2016 menjadi 7 persen dan sebesar 7,5 persen pada 2017 hingga 2019," katanya.

Pada kesempatan sebelumnya, Apindo berkomitmen menciptakan 3 juta lapangan kerja baru setiap tahun jika mendapat dukungan dari pemerintah pimpina Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). “Perluasan lapangan kerja formal menjadi fokus utama roadmap kami yang akan disampaikan kepada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014 hingga 2019. Peta jalan ini merupakan aspirasi pelaku usaha nasional,” kata Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi di Jakarta, Rabu (17/9).

Secara umum, menurut Sofjan, pihaknya merekomendasikan kebijakan terukur dalam jangka 100 hari, setahun, dan lima tahun untuk pemerintahan mendatang. “Sektor yang disoroti, yaitu pangan dan pertanian, energi, manufaktur, jasa, dan finansial. Selain itu ada item lintas sektor soal kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kebijakan makro, dan infrastruktur,” paparnya.

Penyediaan tiga juta lapangan kerja berkualitas, lanjut Sofjan, masuk dalam poin soal kepastian hukum dan ketenagakerjaan. “Angka tersebut berdasarkan kepada perhitungan penyerapan 8,3 juta tambahan angkatan kerja sampai 2019 plus pengangguran pada 2013 sejumlah 7,2 juta. Dibutuhkan lapangan kerja sebanyak 15,5 juta selama 2014 sampai dengan 2019, artinya setiap tahun harus ada tiga juta lapangan kerja,” ujarnya.

Sofjan menambahkan, ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menunjang aktivitas bisnis sekaligus memperluas peluang kerja di dalam negeri. “Dengan infrastruktur yang memadai, pemerintah tidak perlu repot memberikan insentif fiskal kepada investor,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan M. Chatib Basri menilai, pemerintah harus memiliki program untuk menciptakan lapangan kerja. Untuk menciptakan lapangan kerja baru setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan. “Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan tabungan domestik, membuka lahan untuk investasi asing yang lebih besar, serta melakukan efisiensi ekonomi dan meningkatkan produktivitas. Yang dilakukan kombinasi ketiga hal tersebut," jelas Chatib Basri.

Selain itu, kata Chatib, presiden terpilih harus ramah kepada investasi, baik domestik maupun asing. Menurut Chatib, dengan kondisi Indonesia saat ini perlu pertumbuhan di angka tujuh persen agar lapangan kerja dapat tercipta. “Lapangan kerja bisa tercipta jika ekonomi tumbuh paling tidak 6,5%-7%. Sementara incremental capital output ratio di Indonesia 5,3. Jadi, 1 persen growth butuh sekitar 5,3 persen investment over GDP. Jika mau tumbuh 7%, berarti kalikan dengan 5,3 dan hasilnya 37 persen of GDP investment. Sayangnya, saat ini tabungan domestik hanya 32%. Kita kurang 5%,” kata Chatib.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 18,3 juta angkatan kerja yang berstatus pengangguran, terdiri dari pengangguran terbuka sebesar 7,39 juta, dan pengangguran terselubung sebanyak 10,89 juta.

"Jika asumsinya persoalan pengangguran ini harus dituntaskan dalam jangka waktu lima tahun, maka setiap tahunnya pemerintah harus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja minimal 3,7 juta orang," ujarnya, Kamis (27/3).

Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2010, penciptaan lapangan kerja baru 1 persen dari pertumbuhan ekonomi. Pada saat itu di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 6,1 persen, pertumbuhan lapangan kerja baru sebesar 540.000.

Anehnya, saat pertumbuhan ekonomi 2011 mencapai 6,5 persen, pertumbuhan lapangan kerja baru hanya 215.000. Pada 2012 saat pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7 persen, lapangan kerja baru justru tumbuh hanya 164.000.

Hendri menilai, ada yang salah dalam kebijakan pemerintah dalam memilih sektor mana yang bisa mengerek pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Hendri menambahkan, pemerintah baru harus menetapkan sektor mana yang akan digenjot.