Tantangan Jokowi Berantas Mafia Pangan

NERACA

Jakarta - Capres terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta dapat memberantas mafia di sektor pangan dan pertanian. Pasalnya, keberadaan mafia pertanian membuat petani sulit mencapai kesejahteraan meski hasil produksinya meningkat.

"Jokowi harus berani memberantas mafia ini karena menyangkut kesejahteraan petani, harga pangan di pasaran agar tidak terlalu tinggi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Benny Pasaribu usai diskusi bertajuk 'Membaca Arah Politik Pangan di Era Pemerintahan Jokowi' di Galeri Cafe Cikini, Jakarta Rabu (17/9).

Benny menjelaskan, dalam upaya memberantas mafia pertanian, pemerintahan Jokowi harus benar-benar memperhatikan regulasi dan undang-undang yang berlaku. Saat ini, banyak peraturan yang disalahartikan sehingga berakibat ruginya petani dan konsumen.

"Ada mafia kartel yang memonopoli pangan ini. Beberapa tahun belakangan produktivitas pertanian kita turun drastis karena adanya mafia dan peraturan yang tidak diindahkan. Walaupun ada peningkatan itu sangat kecil," jelas dia.

Karena itu, lanjut dia, pemerintahan Jokowi harus lebih sering mengontrol harga pangan di pasaran. Agar tidak terjadi kenaikan harga di luar akal sehat yang pada akhirnya merugikan konsumen."Agar petani sejahtera dan rakyat juga tidak terbebani dengan harga maka pemerintah harus menerapkan harga dasar. Jika sudah dilakukan maka para mafia itu tidak bisa apa-apa," tambah Benny.

Lebih penting, Jokowi juga harus tepat memilih sosok yang benar-benar berkompeten untuk mengisi kursi menteri di sektor pangan."Masalah pertanian ini adalah hal yang menyangkut seluruh rakyat, jadi jangan dibawa ke ranah politik dan jangan dipolitisasi," tegas dia.

Dia juga menyatakan, bahwa sebetulnya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dua tahun. Benny pun menyebutkan, swasembada itu termasuk beras, jagung, gula, sagu, singkong, kentang, rumput laut, daging dan ikan yang saat ini masih dilakukan impor.

Pasalnya, Benny berpendapat ada lima strategi dasar yang bisa dijalankan Jokowi-JK dalam membangun kedaulatan pangan. Pertama, pengembangan usaha tani berbasis agrobisnis dan agroindustri."Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, revitalisasi dan penguatan kelembagaan petani, pengembangan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal melalui revitalisasi dan penguatan lembaga riset pertanian," kata dia.

Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini juga menyebutkan, untuk menjalankan strategi tersebut harus memperhatikan sasaran kebijakan di level petani, lahan, infrastruktur, teknologi, industri, benih dan kelembagaan.

Dengan strategi dasar tersebut, pemerintahan Jokowi juga diharapkan mampu melakukan perlindungan dari produk impor dan persaingan tidak sehat yang melemahkan petani selama ini.

Selain itu, lanjut Benny, pemerintahan Jokowi juga harus membangun setidaknya 25 buah waduk baru, saluran irigasi baru untuk 3 juta hektare dan sawah baru seluas 1 juta hektare."Reformasi agraria mutlak dilakukan untuk memperbesar akses petani terhadap lahan pangan baru, yakni seluas 9 juta hektare," tegas dia.

Sementara itu, Pengamat Politik Pangan LIPI - peneliti the Indo Strategy Foundation, Pandu Yuhsina mengatakann pemerintahan mendatang perlu menjaga ketahanan pangan. Indonesia masih mempunyai masalah yang besar dalam menjaga swasembada pangan.“Permasalahan itu, Indonesia belum valid di bidang administrasi dan pemetaan pertanahan. Selain itu, tumpang tindih regulasi pertanahan,” jelas dia.

Menyoroti wacana tentang Kementerian Agraria yang akan dibentuk pada pemerintah mendatang.“Kementerian Agraria memiliki peran penting kalau memiliki wewenang dalam koordinasi dengan kementerian lain, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi pertanahan,” kata Pandu.

Namun, kata dia, kalau Kementerian Agraria tidak memiliki koordinasi maka tumpang tindih regulasi akan terus terjadi.

Related posts