Presiden Baru Dihantui Defisit BBM

NERACA

Jakarta - Vice Presiden Fuel Marketing and Distribution PTPertamina(Persero), Suhartoko, meminta Presiden Terpilih Joko Widodo untuk merombak aturan yang mengunci kuota BBM subsidi. Saat ini kuota BBM subsidi telah dikunci 46 juta kiloliter dan pemerintah kesulitan dalam pengendalian.

Kuota BBM subsidi yang ditetapkan dalam APBN-P 2014 tersebut dipastikan tidak akan cukup hingga akhir tahun. Namun kuota tersebut tidak boleh ditambah meski konsumsi melebihi angka tersebut. "Undang-Undang itu tidak bisa diapa-apain, sekalipun punya anggram untuk menambah subsidi tapi undang-undang membatasi 46 juta kiloliter," kata Suhartoko di Jakarta, kemarin.

Pemerintah baru akan mulai dilantik 20 Oktober 2014, dipastikan akan mengalami kondisi keterbatasan BBM bersubsidi. Pertamina akan segera melaporkan kondisi ini dan memintaJokowimerubah sistem penguncian kuota.

Sistem ini dinilai menyulitkan karena meski pemerintah mempunyai uang namun tetap tidak bisa menambah kuota. "Pilihannya dua melaporkan ke pemerintah baru kondisi seperti ini, Itu tugas pemerintah baru membongkar, yang dikunci bukan rupiahnya tapi volume subsidinya."

Dia menegaskan perombakan sistem ini bisa dilakukan dalam revisi APBN-P khusus untuk mengubah kuota dengan izin DPR atau pemerintah bisa mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). "Membongkar APBN dirubah lagi khusus volume, atau mengganti dengan Perpu ujung ujungnya dengan DPR," katanya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang APBN Perubahan 2014 yang disepakati DPR dan Pemerintah, kuota BBM subsidi ditetapkan 46 juta kilo liter (KL) tidak boleh lebih. Jika lebih, maka PT Pertamina (Persero) selaku penyalur BBM subsidi tidak akan mendapat tambahan dana subsidi BBM dari pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) APBN Perubahan 2014, program pengelolaan subsidi dalam tahun anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp403.035.574.566.000.Subsidi itu digunakan untuk ; Subsidi energi Rp 350,30 triliun yang terdiri dari subsidi BBM, elpiji dan BBN Rp 246,49 triliun, serta subsidi listrik Rp 103,81 triliun, Subsidi non energi Rp 52,7 triliun.

Namun, anggaran subsidi energi yang dipatok Rp 246,49 triliun dapat disesuaikan atau melebihi dari yang dianggarkan, tetapi penyebabnya karena faktor harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap US$ yang mengalami perubahan.

Seperti tercantum pada Pasal 14 ayat (13) menyatakan, anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.Tetapi jika anggaran subsidi energi melebihi anggaran karena kuota BBM subsidi yang ditetapkan lebih dari 46 juta KL, maka tidak akan ada ruang tambahan anggaran. [agus]

BERITA TERKAIT

Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN Area Sukabumi Gelar Apel Siaga

Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN Area Sukabumi Gelar Apel Siaga NERACA Sukabumi - Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN…

Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN Area Sukabumi Gelar Apel Siaga

Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN Area Sukabumi Gelar Apel Siaga NERACA Sukabumi - Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN…

MDIS Rilis Program Baru Manajemen dan Bisnis - Mendorong Lulusan Siap Kerja

NERACA Jakarta - The Management Development Institute of Singapore (MDIS), sebagai institusi pendidikan nirlaba tertua di Singapura yang berorientasi pada…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kadin Dukung Pemindahan Ibu Kota

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap mendukung rencana pemindahan ibu kota RI…

40% Jembatan Dalam Kondisi Tak Baik

  NERACA   Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sekitar 40 persen jembatan di…

BI Dorong Jakarta Tingkatkan Anggaran Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Anggaran pemerintah DKI Jakarta untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai perlu ditingkatkan karena…