Presiden Baru Dihantui Defisit BBM

NERACA

Jakarta - Vice Presiden Fuel Marketing and Distribution PTPertamina(Persero), Suhartoko, meminta Presiden Terpilih Joko Widodo untuk merombak aturan yang mengunci kuota BBM subsidi. Saat ini kuota BBM subsidi telah dikunci 46 juta kiloliter dan pemerintah kesulitan dalam pengendalian.

Kuota BBM subsidi yang ditetapkan dalam APBN-P 2014 tersebut dipastikan tidak akan cukup hingga akhir tahun. Namun kuota tersebut tidak boleh ditambah meski konsumsi melebihi angka tersebut. "Undang-Undang itu tidak bisa diapa-apain, sekalipun punya anggram untuk menambah subsidi tapi undang-undang membatasi 46 juta kiloliter," kata Suhartoko di Jakarta, kemarin.

Pemerintah baru akan mulai dilantik 20 Oktober 2014, dipastikan akan mengalami kondisi keterbatasan BBM bersubsidi. Pertamina akan segera melaporkan kondisi ini dan memintaJokowimerubah sistem penguncian kuota.

Sistem ini dinilai menyulitkan karena meski pemerintah mempunyai uang namun tetap tidak bisa menambah kuota. "Pilihannya dua melaporkan ke pemerintah baru kondisi seperti ini, Itu tugas pemerintah baru membongkar, yang dikunci bukan rupiahnya tapi volume subsidinya."

Dia menegaskan perombakan sistem ini bisa dilakukan dalam revisi APBN-P khusus untuk mengubah kuota dengan izin DPR atau pemerintah bisa mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). "Membongkar APBN dirubah lagi khusus volume, atau mengganti dengan Perpu ujung ujungnya dengan DPR," katanya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang APBN Perubahan 2014 yang disepakati DPR dan Pemerintah, kuota BBM subsidi ditetapkan 46 juta kilo liter (KL) tidak boleh lebih. Jika lebih, maka PT Pertamina (Persero) selaku penyalur BBM subsidi tidak akan mendapat tambahan dana subsidi BBM dari pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) APBN Perubahan 2014, program pengelolaan subsidi dalam tahun anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp403.035.574.566.000.Subsidi itu digunakan untuk ; Subsidi energi Rp 350,30 triliun yang terdiri dari subsidi BBM, elpiji dan BBN Rp 246,49 triliun, serta subsidi listrik Rp 103,81 triliun, Subsidi non energi Rp 52,7 triliun.

Namun, anggaran subsidi energi yang dipatok Rp 246,49 triliun dapat disesuaikan atau melebihi dari yang dianggarkan, tetapi penyebabnya karena faktor harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap US$ yang mengalami perubahan.

Seperti tercantum pada Pasal 14 ayat (13) menyatakan, anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.Tetapi jika anggaran subsidi energi melebihi anggaran karena kuota BBM subsidi yang ditetapkan lebih dari 46 juta KL, maka tidak akan ada ruang tambahan anggaran. [agus]

BERITA TERKAIT

MRT Simbol Peradaban Baru Indonesia

  Oleh : Anisa Rahmawati, Mahasiswa PTN di Jakarta   Salah satu primadona dalam pelaksanaan Nawacita di bawah pemerintahan Presiden…

HSF Resmi Jadi Pengendali Baru Saham KMTR

HSF (S) Pte. Ltd. (HSF) tercatat menjadi pengendali saham baru PT Kirana Megatara Tbk (KMTR) melalui penerapan penerbitan saham baru…

Masyarakat Apresiasi Turunnya Harga BBM Non-Subsidi

Oleh : Rika Prasetya, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Masyarakat Indonesia patut bergembira karena awal tahun 2019…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…