NERACA

Jakarta - Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, menegaskan bahwa Indonesia masih membutuhkan sumber dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur. "Kita butuh alokasi dana yang fantastis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintahan pak Jokowi nanti. Maka sangat penting untuk memiliki tambahan sumber dana baik dari investasi dalam negeri maupun luar negeri," ujar Wahyu di Jakarta, Kamis (18/9).

Wahyu menjelaskan bahwa pada penerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, ada target pertumbuhan ekonomi yang mencapai tujuh persen, sehingga menurut Wahyu Indonesia masih membutuhkan alokasi dana yang sangat besar. "Pada saat ini anggaran pembangunan Infrastruktur adanal senilai 330 dolar AS," terangnya.

Indonesia sendiri mencatat pertumbuhan 16,4% di kuartal II 2014. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai investasi asing dari Asia Tenggara mencapai Rp116,2 triliun, sementara Singapura telah menyumbang sebesar 112,8 juta dolar AS. Sedangkan dari Eropa dan Inggris menanamkan investasi di Indonesia senilai 401,5 juta dolar AS.

Wahyu kemudian menambahkan bahwa kondisi Indonesia yang mengalami defiait di bidang pembangunan infrastruktur konstruksi, sesungguhnya menjadi kesempatan bagi sektor swasta untuk bekerjasama dengan pemerintah. "Mulai 2015 tahap pembangunan infrastruktur akan dimulai dari bagaimana mengintegrasikan infrastruktur antar negara tetangga," tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM, Endang Aloysia, menyebutkan bahwa iklim investasi asing harus terus dijaga demi meningkatkan aliran investasi asing. "Terdapat dua elemen utama untuk iklim investasi yang baik, yakni infrastruktur dan regulasi yang mendukung," tutur dia.

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Dedy Supriadi Priyatna mengatakan, kebutuhan anggaran infrastruktur 2015 mencapai sekitar Rp320 triliun. Tapi dana yang disediakan untuk membangun infrastruktur hanya Rp196 triliun, nilai ini lebih kecil dibanding pagu anggaran 2014 yang mencapai Rp206 triliun. Bila dibanding dengan kebutuhan pembangunan, tentu anggaran Rp 196 tersebut jauh dari cukup. "Saya akui apabila dibanding 2014 itu (anggaran) lebih kecil karena baru baseline," ujarnya.

Baseline menjadi alasan pemerintahan sekarang menaruh anggaran infrastruktur lebih kecil pada tahun depan. Pemerintahan baru di bawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat menentukan sendiri arah pembangunan serta biaya yang diperlukan untuk infrastruktur.

Lebih lanjut, Dedy menjelaskan ada 25 proyek strategis yang diberikan kepada pemerintahan Jokowi karena tidak bisa dibangun selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nilai 25 proyek tersebut mencapai lebih dari Rp300 triliun. Satu proyek di antaranya adalah Pelabuhan Cilamaya. Pelabuhan yang memakan biaya Rp14,9 triliun ini tadinya menjadi 15 proyek strategis yang mesti diselesaikan SBY dalam masa sisa pemerintahannya. [agus]