Kuota BBM Subsidi Diprediksi Jebol 1,62 Juta KL - Jatah Hanya 46 Juta KL Sepanjang 2014

NERACA

Jakarta - PT Pertamina (Persero) memperkirakan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi bakal berlebih 1,62 juta kiloliter dari kuota APBN Perubahan 2014 sebesar 46 juta kiloliter. Wakil Presiden Senior Pemasaran dan Distribusi BBM Pertamina Suhartoko mengatakan, sampai 31 Agustus 2014, konsumsi BBM subsidi sudah mencapai 30,884 juta kiloliter. “Sementara, sampai akhir 2014, konsumsi diperkirakan mencapai 46,976 juta kiloliter atau berlebih 1,62 juta kiloliter,” katanya di Jakarta, Kamis (18/9).

Menurut dia, dengan kondisi tersebut, Pertamina memprediksi kuota premium habis pada 24 Desember 2014 dan solar pada awal Desember 2014. “Sesuai UU APBN, maka setelah kuota habis, maka BBM dijual dengan harga nonsubsidi,” katanya.

Kecuali, lanjutnya, pemerintah dan DPR baru memutuskan perubahan UU APBN yang memungkinkan penyaluran BBM subsidi melebihi kuota 46 juta kiloliter. “Kelebihan kuota sebesar 1,6 juta kiloliter tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan 'over kuota' per 31 Juli 2014 yang 1,39 juta kiloliter,” ujarnya.

Hal itu dikarenakan pengendalian konsumsi BBM subsidi dengan pengitiran tidak berjalan sesuai rencana. Di tambah lagi, menurut dia, pengendalian BBM subsidi sesuai aturan BPH Migas juga tidak berjalan efektif. “Akibatnya, konsumsi melebihi kuota,” ujarnya. Suhartoko menambahkan, kelebihan kuota 1,62 juta kiloliter terjadi pada semua jenis BBM.

Konsumsi premium bersubsidi sampai 31 Desember 2014 diperkirakan mencapai 29,811 juta kiloliter yang berarti berlebih 521 ribu kiloliter atau 1,8 persen di atas kuota 29,29 juta kiloliter. Lalu, konsumsi solar diperkirakan 16,243 juta kiloliter yang berarti berlebih 1,078 juta kiloliter atau 7,1 persen di atas kuota 15,165 juta kiloliter dan minyak tanah akan mencapai 921 ribu atau berlebih 21 ribu atau 2,4 persen di atas kuota 900 ribu kiloliter.

Sementara, realisasi konsumsi sampai 31 Agustus 2014 terdiri atas premium 19,747 juta kiloliter, solar 10,518 juta kiloliter, dan minyak tanah 619 ribu kiloliter. Pertamina memprediksi konsumsi premium pada September mencapai 2,494 juta kiloliter, Oktober 2,559 juta kiloliter, November 2,427 juta kiloliter, dan Desember 2014 2,585 juta kiloliter.

Untuk solar, pertamina memprediksi konsumsi pada September mencapai 1,422 juta kiloliter, Oktober 1,464 juta kiloliter, November 1,433 juta kiloliter, dan Desember 2014 1,405 juta kiloliter. Sedangkan konsumsi minyak tanah pada September-Desember 2014 diprediksi sama 75.540 kiloliter per bulan.

Suhartoko mengatakan, kelebihan BBM jenis premium dan solar dikarenakan pertumbuhan kendaraan. Sementara, untuk minyak tanah disebabkan realisasi konversi tidak sesuai target akibat pencacahan masyarakat berhak mendapat elpiji subsidi yang dilakukan Kementerian ESDM juga meleset.

Larang Konsumsi BBM

Guna mengantisipasi jebolnya kuota BBM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan kepada pemerintah agar melarang mobil pribadi menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 2015. Kepala BPH Migas Andy N Sommeng mengatakan, larangan mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi akan menekan pemakaian BBM subsidi sampai menjadi 30 juta kiloliter pada 2015. “Kami optimistis dengan dukungan semua pihak pengendalian BBM tersebut bisa dijalankan,” katanya.

Mekanisme pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil pribadi, menurut dia, bisa dilakukan secara manual dan tanpa memakai kartu pintar. Ia yakin model pengendalian itu tidak akan menimbulkan kekacauan di lapangan asal didahului dengan sosialisasi secara tepat dan masif. "Jangan terlalu didramatisir. Masyarakat kita sebenarnya bisa diberi pengertian asalkan tujuannya untuk kebaikan," ujarnya.

Andy menambahkan, penghematan BBM subsidi dengan melarang mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi bisa mencapai 15-20 juta kiloliter. Kalau besaran subsidi BBM per liter sekitar Rp 4.000, maka penghematan yang bisa dilakukan pada 2015 dengan menerapkan mekanisme itu bisa mencapai Rp 60 triliun sampai Rp 80 triliun. "Uang penghematan bisa digunakan untuk program-program pemerintahan mendatang seperti kartu pintar dan infrastruktur," katanya.

Apalagi, lanjutnya, kalau pengendalian di sisi konsumen tersebut ditambah program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) dan bahan bakar nabati (BBN). "Nilai penghematannya makin banyak dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang lebih penting," ujarnya.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Edy Hermantoro mengatakan, pemerintah akan membahas usul BPH Migas tersebut bersama PT Pertamina (Persero) dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). “Kami bahas semua opsi-opsi pengendalian yang mungkin dan tepat dilakukan agar kuota BBM tahun depan bisa 46 juta kiloliter,” katanya.

Sementara, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha mengatakan, pemerintah harus melakukan distribusi secara tertutup untuk melarang mobil memakai BBM subsidi. "Segera buat aturan, bisa UU atau peraturan menteri soal distribusi tertutup itu," katanya.

BERITA TERKAIT

Industri Tekstil Indonesia Bidik Ekspor Senilai US$14 Miliar - Sepanjang 2018

NERACA Jakarta – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa dari ekspor…

CPRO Incar Penjualan Ekspor US$ 100 Juta

NERACA Jakarta – Sampai dengan akhir tahun 2018, PT Central Proteina Prima Tbk (CPRO) menargetkan penjualan ekspor udang olahan mencapai…

Naik Rp1,25 Triliun, Banggar Tetapkan Anggaran Subsidi Energi Rp157,79 Triliun

      NERACA   Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Niaga Online - Regulator Terus Dorong Usaha Mikro Terapkan Usaha E-Commerce

NERACA Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) turut membangun dan menggerakkan…

RI-Ceko Incar Peningkatan Investasi dan Ekspor di Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Ceko tengah menjajaki peluang kerja sama ekonomi khususnya di sektor industri. Potensi kolaborasi kedua negara…

CIPS: Lindungi Petani, Waktu Impor Beras Harus Tepat

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan waktu impor beras…