Mahal Biaya Pengobatan

Oleh: Kencana Sari

Peneliti Badan Litbang Kesehatan

Bayangan kabinet Jokowi sebagai presiden terpilih sudah diketahui. Pro dan kontra pun bermunculan, terutama karena kabinet yang katanya akan ramping ternyata tak seramping dugaan. Sekarang mari kita kita simak nasib bidang kesehatan di era Jokowi kelak. Dalam visi misinya secara tegas Jokowi menyatakan jika terpilih menjadi presiden RI ke-7, maka anggaran kesehatan akan dialokasikan minimal 5%  untuk meningkatkan pelayanan kesehatan baik pencegahan maupun pengobatan. 

Sesuai dengan amanat UU No. 36 tahun 2009 pasal 171 ayat 1 berbunyi: “Besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji”. Dalam RAPBN 2014 Kementerian Kesehatan mendapatkan anggaran sekitar Rp 44,9 trilliun, hanya berkisar 2,47% dari total RAPBN 2014. Walau ini memang “peninggalan” dari era Presiden SBY yang sulit diotak-atik lagi oleh Jokowi nantinya.

Kemudian perlu dipertegas adalah anggaran mana yang lebih besar apakah untuk pengobatan ataukah pencegahan. Agaknya selama ini paradigma sakit yang dianut. Terbukti dari data pembiayaan kesehatan 1995-2012 ternyata lebih dari 90% terserap untuk program upaya kesehatan perorangan yang berorientasi pengobatan. Kurang dari 10% saja yang merupakan upaya pencegahan. Padahal upaya pencegahan mempengaruhi status kesehatan hingga 70%-80%. Sebaliknya upaya pengobatan hanya mempengaruhi 10%-20% kesehatan masyarakat.

Seorang ahli dari Center for Disease Prevention menyebutkan bahwa adanya penyebaran kasus Ebola merupakan salah satu contoh mandulnya upaya pencegahan dan penularan penyakit. Padahal upaya pencegahan sangatlah mudah dilakukan. Misalnya saja membudayakan cuci tangan dan mengontrol tekanan darah dapat mencegah kita dari berbagai penyakit infeksi maupun kronis. Tapi sedihnya, masih banyak masyarakat yang abai apalagi menjadikannya sebagai budaya.

Tidak hanya itu saja, dari sisi ekonomi pencegahan terhadap risiko timbulnya penyakit akan lebih menguntungkan. Contohnya saja yang simpel bahwa setiap dolar yang dihabiskan untuk imunisasi anak akan memberikan benefit kembali sebesar US$10. Tetapi sayangnya tingkat anak yang tidak diimunisasi semakin meningkat dengan alasan orang tuanya yang tidak mau anaknya diimunisasi. Hal ini perlu penyadaran kembali kepada masyarakat.

Seperti halnya beberapa pakar berpendapat yang penting adalah bagaimana mengubah pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan berupaya untuk hidup sehat. Tapi tentu saja masyarakat perlu disadarkan terlebih dahulu bagaimana hidup yang sehat.

 

 

BERITA TERKAIT

Dilemanya LK Mikro

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Kehadiran lembaga keuangan (LK) mikro atau lembaga keuangan mikro syariah (LKM/LKMS) dipandang sangat strategis.…

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

BERITA LAINNYA DI

Dilemanya LK Mikro

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Kehadiran lembaga keuangan (LK) mikro atau lembaga keuangan mikro syariah (LKM/LKMS) dipandang sangat strategis.…

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…