Mahal Biaya Pengobatan

Oleh: Kencana Sari

Peneliti Badan Litbang Kesehatan

Bayangan kabinet Jokowi sebagai presiden terpilih sudah diketahui. Pro dan kontra pun bermunculan, terutama karena kabinet yang katanya akan ramping ternyata tak seramping dugaan. Sekarang mari kita kita simak nasib bidang kesehatan di era Jokowi kelak. Dalam visi misinya secara tegasJokowi menyatakan jika terpilih menjadi presiden RI ke-7, maka anggaran kesehatan akan dialokasikan minimal 5% untuk meningkatkan pelayanan kesehatan baik pencegahan maupun pengobatan.

Sesuai dengan amanat UU No. 36 tahun 2009 pasal 171 ayat 1berbunyi:“Besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji”. Dalam RAPBN 2014 Kementerian Kesehatan mendapatkan anggaran sekitar Rp 44,9 trilliun, hanya berkisar 2,47% dari total RAPBN 2014. Walau ini memang “peninggalan” dari era Presiden SBY yang sulit diotak-atik lagi oleh Jokowi nantinya.

Kemudian perlu dipertegas adalah anggaran mana yang lebih besar apakah untuk pengobatan ataukah pencegahan. Agaknya selama ini paradigma sakit yang dianut. Terbukti dari data pembiayaan kesehatan 1995-2012 ternyata lebih dari 90% terserap untuk program upaya kesehatan perorangan yang berorientasi pengobatan. Kurang dari 10% saja yang merupakan upaya pencegahan. Padahal upaya pencegahan mempengaruhi status kesehatan hingga 70%-80%. Sebaliknya upaya pengobatan hanya mempengaruhi 10%-20% kesehatan masyarakat.

Seorang ahli dari Center for Disease Prevention menyebutkan bahwa adanya penyebaran kasus Ebola merupakan salah satu contoh mandulnya upaya pencegahan dan penularan penyakit. Padahal upaya pencegahan sangatlah mudah dilakukan. Misalnya saja membudayakan cuci tangan dan mengontrol tekanan darah dapat mencegah kita dari berbagai penyakit infeksi maupun kronis. Tapi sedihnya, masih banyak masyarakat yang abai apalagi menjadikannya sebagai budaya.

Tidak hanya itu saja, dari sisi ekonomi pencegahan terhadap risiko timbulnya penyakit akan lebih menguntungkan. Contohnya saja yang simpel bahwa setiap dolar yang dihabiskan untuk imunisasi anak akan memberikan benefit kembali sebesar US$10. Tetapi sayangnya tingkat anak yang tidak diimunisasi semakin meningkat dengan alasan orang tuanya yang tidak mau anaknya diimunisasi. Hal ini perlu penyadaran kembali kepada masyarakat.

Seperti halnya beberapa pakar berpendapat yang penting adalah bagaimana mengubah pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan berupaya untuk hidup sehat. Tapi tentu saja masyarakat perlu disadarkan terlebih dahulu bagaimana hidup yang sehat.

BERITA TERKAIT

Ombudsman Soroti Biaya Transaksi Kartu Debit

      NERACA   Jakarta - Ombudsman RI menyoroti pembebanan biaya transaksi kartu debit di "electronic data capture" (EDC)…

Bank Diminta Tak Beratkan Biaya Transaksi

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan industri perbankan untuk tidak mengenakan biaya transaksi yang…

Transportasi Berbasis Online: Penurunan Biaya Transaksi dan Proses Destruksi Kreatif

Oleh: Yeremia L. Kusumanto, Staf Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Setjen Kemenkeu *) Dalam lima tahun terakhir, laju perkembangan teknologi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Harbolnas

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro Dosen Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Solo   Dunia maya dan dunia nyata nampaknya kini semakin…

Peluang Bisnis Ritel Syariah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Bisnis ritel di Indonesia—dalam beberapa tahun  akhir  ini mengalami kelesuan yang luar  biasa,…

Industri Plastik Dihadang Cukai

    Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF   Industri plastik masuk dalam kategori supporting industry terpenting baik dari segi…