Mahal Biaya Pengobatan

Oleh: Kencana Sari

Peneliti Badan Litbang Kesehatan

Bayangan kabinet Jokowi sebagai presiden terpilih sudah diketahui. Pro dan kontra pun bermunculan, terutama karena kabinet yang katanya akan ramping ternyata tak seramping dugaan. Sekarang mari kita kita simak nasib bidang kesehatan di era Jokowi kelak. Dalam visi misinya secara tegasJokowi menyatakan jika terpilih menjadi presiden RI ke-7, maka anggaran kesehatan akan dialokasikan minimal 5% untuk meningkatkan pelayanan kesehatan baik pencegahan maupun pengobatan.

Sesuai dengan amanat UU No. 36 tahun 2009 pasal 171 ayat 1berbunyi:“Besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji”. Dalam RAPBN 2014 Kementerian Kesehatan mendapatkan anggaran sekitar Rp 44,9 trilliun, hanya berkisar 2,47% dari total RAPBN 2014. Walau ini memang “peninggalan” dari era Presiden SBY yang sulit diotak-atik lagi oleh Jokowi nantinya.

Kemudian perlu dipertegas adalah anggaran mana yang lebih besar apakah untuk pengobatan ataukah pencegahan. Agaknya selama ini paradigma sakit yang dianut. Terbukti dari data pembiayaan kesehatan 1995-2012 ternyata lebih dari 90% terserap untuk program upaya kesehatan perorangan yang berorientasi pengobatan. Kurang dari 10% saja yang merupakan upaya pencegahan. Padahal upaya pencegahan mempengaruhi status kesehatan hingga 70%-80%. Sebaliknya upaya pengobatan hanya mempengaruhi 10%-20% kesehatan masyarakat.

Seorang ahli dari Center for Disease Prevention menyebutkan bahwa adanya penyebaran kasus Ebola merupakan salah satu contoh mandulnya upaya pencegahan dan penularan penyakit. Padahal upaya pencegahan sangatlah mudah dilakukan. Misalnya saja membudayakan cuci tangan dan mengontrol tekanan darah dapat mencegah kita dari berbagai penyakit infeksi maupun kronis. Tapi sedihnya, masih banyak masyarakat yang abai apalagi menjadikannya sebagai budaya.

Tidak hanya itu saja, dari sisi ekonomi pencegahan terhadap risiko timbulnya penyakit akan lebih menguntungkan. Contohnya saja yang simpel bahwa setiap dolar yang dihabiskan untuk imunisasi anak akan memberikan benefit kembali sebesar US$10. Tetapi sayangnya tingkat anak yang tidak diimunisasi semakin meningkat dengan alasan orang tuanya yang tidak mau anaknya diimunisasi. Hal ini perlu penyadaran kembali kepada masyarakat.

Seperti halnya beberapa pakar berpendapat yang penting adalah bagaimana mengubah pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan berupaya untuk hidup sehat. Tapi tentu saja masyarakat perlu disadarkan terlebih dahulu bagaimana hidup yang sehat.

BERITA TERKAIT

Biaya Kesehatan Lebih Tinggi Dibandingkan Inflasi

    NERACA   Palembang - Perusahaan asuransi AXA Mandiri mengungkapkan laporan sebuah survei menjelaskan biaya kesehatan di Indonesia meningkat…

Perbanas: NFC Gratiskan Biaya “Top-Up” - PERATURAN BI JANGAN HANYA UNTUNGKAN BANK DAN PEMERINTAH

Jakarta-Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) mendorong industri sistem pembayaran dapat segera mengadaptasi teknologi "near-field communication (NFC)" atau konektivitas jarak dekat yang…

Polemik Biaya Top-Up

Bank Indonesia akhirnya resmi menerbitkan kebijakan tentang biaya isi ulang (top-up) uang elektronik yang besarannya bervariasi tergantung on-us atau off-us…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Belum Seutuhnya Merdeka

Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF Sudah 72 tahun Republik ini memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Namun, seiring nafas perubahan…

Optimalisasi LKM/LKMS dalam Pembangunan Daerah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Semenjak diundangkannya Undang – Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro …

Menyoal Kebijakan Umrah

  Oleh: Izzudin Al Farras Adha Peneliti INDEF   Beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan dengan mencuatnya kasus PT First Anugerah…