Rencana Kenaikkan Tarif Tol Berkisar 10%-13%

NERACA

Jakarta--Kementerian Pekerjaan Umum terus mematangkan rencana kenaikkan tarif pada 3 ruas tol hingga 13% pada bulan September 2011. Dalam kajian BPJT kemungkian kenaikkan tarif tol akan disesuaikan dengan tingkat inflasi. "Masalah tarif memang sudah waktunya kan sesuai aturan 2 tahunan yang disesuaikan dengan inflasi," kata Kepala BPJT Achmad Gani Gazali kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/8)

Menurut Gazali, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 38/2004 tentang Jalan dimana kenaikan tarif tol dilakukan setiap dua tahun dan disesuaikan dengan inflasi. Kenaikan dilakukan untuk mempertahankan internal rate of return atau pengembalian investasi.

Adapun kenaikan tol ini akan terjadi di 13 ruas. Gani menambahkan kenaikan akan terjadi maksimal hingga 13%. "Iya, kenaikannya antara 11% sampai 13%," jelas Gani.

Berikut 13 ruas tol yang bakal naik antara lain, Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bogor-Ciawi, Pondok Aren-Ulujami, Tdalam kota Jakarta, lingkar luar Jakarta, Semarang Seksi A, B, C, Padalarang-Cileunyi, Semarang-Gempol, Palimanan-Kanci, Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Serpong-Pondok Aren, Ujungpandang tahap I dan II.

Sebelumnya, Gazali engakui isyarat kenaikkan tarif tol. Hanya saja kenaikan pada September 2011 itu belum jelas besarannya. "Saya tak bisa bilang akhir September, tapi kenaikannya yang pasti bulan September,” ujarnya

Namun saat ditanya lebih detail terkait besaran kenaikan tersebut, Achmad Gani mengaku tak bisa memastikan. Masalahnya hal itu bukan kewenanganya. Tapi kemungkinan perkiraan kenaikan itu antara 7%-10%. Soal besaran saya tak bisa bilang 10%, nanti kalau 7% bagaimana. Untuk ruas-ruasnya semua tol milik Jasa Marga naik," tambahnya

Ketika didesak kapan kepastian kenaikkan tarif tol itu, Gani juga tak dapat memastikan kapan tanggal resmi pengumuman kenaikkan tersebut. Masalahnya kewenangan itu ada pada Menteri Pekerjaan Umum. "Soal jadwalnya tergantung pak menteri (Djoko Kirmanto), nanti akhir Agustus akan disampaikan," ujarnya

Lebih jauh kata Gani, BPJT saat ini masih melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan minimum (SPM) operator-operator tol tersebut. Disisi lain, pihaknya juga masih menunggu besaran kenaikan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar besaran kenaikan. "Evaluasi SPM sedang berlangsung, sedang melakukan pengecekan. Misalnya ada ruas tol yang masih ada lubang satu dua, kita minta suruh betulin, akan dibuat berita acaranya," terangnya

Bahkan kata Gani, pengecekan akan tetap dilakukan menjelang ada kenaikan tarif tol. Menurutnya operator-operator tol yang akan mengalami kenaikan adalah kelompok yang masuk tahun ganjil seperti 2009 lalu.

Seperti diketahui, pada 2009 lalu kenaikan tariff mencakup 14 ruas tol yang berlaku 28 September 2009. Kenaikan tarif ini mengacu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 514/KPTS/2009. Dasar mengenai kenaikan tarif tol selama ini mengacu pada UU No 38 Tahun 2004 mengenai Jalan, yaitu pasal 48 tentang tarif tol dan penyesuaiannya.

Selain itu ada Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 mengenai jalan tol, dimana pasal 68 mengatur soal penyesuaian tarif yaitu melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif 2 tahun sekali yang disesuaikan dengan inflasi.

Ditempat terpisah, Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengungkapkan pada 2011 ini dari target penerimaan negara Rp 1.100 triliun, Indonesia cuma bisa membangun 120 km jalan.

"Penerimaan tahun ini dari perpajakan yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, jumlahnya Rp 875 triliun, ditambah penerimaan bukan pajak menjadi Rp 1.100 triliunan. Nah dengan dana sebesar itu saja kita cuma bisa bangun jalan 120 km," tutur Fuad. **cahyo

BERITA TERKAIT

SP JICT Pertanyakan Rencana Peralihan Operator RTGC

SP JICT Pertanyakan Rencana Peralihan Operator RTGC NERACA Jakarta - Ketua Umum Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT)…

Regulator Minta Pelanggan Listrik Tak Khawatir - TERKAIT RENCANA KEBIJAKAN GOLONGAN TARIF

NERACA Jakarta – Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan program penyederhanaan golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) belum dijalankan dan masih…

Pelayanan Publik Dinilai Masih Buruk - YLKI NILAI KENAIKAN TARIF TOL TIDAK ADIL

Jakarta- Hasil survei dan observasi Ombudsman RI mengungkapkan, pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara keseluruhan masih buruk. Sementara…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kadin Dukung Pemindahan Ibu Kota

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap mendukung rencana pemindahan ibu kota RI…

40% Jembatan Dalam Kondisi Tak Baik

  NERACA   Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sekitar 40 persen jembatan di…

BI Dorong Jakarta Tingkatkan Anggaran Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Anggaran pemerintah DKI Jakarta untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai perlu ditingkatkan karena…