Tiga Tugas Utama Pemerintah Baru

NERACA

Jakarta - Ekonom The Royal Bank of Scotland (RBS) menginginkan pemerintahan baru membenahi tiga hal di 100 hari setelah pelantikan 20 Oktober 2014 dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia.Kepala Ekonom untuk Asia Tenggara dari The Royal Bank of Scotland (RBS), Vaninder Singh tiga prioritas utama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yaitu efisien sistem pemerintahan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan infrastruktur.

"Pertama, Jokowi perlu memperbaiki sistem pemerintahan yang sudah berjalan karena selama ini kurang efisien. Birokrasi Kementerian/Lembaga ditata ulang agar tidak tumpang tindih. Ini sesuai janji Pak Jokowi," ujar Singh di Jakarta, Selasa (16/9).

Sedangkan yang kedua, kata Vaninder, dengan mengurangi subsidi BBM. Langkah ini, sambungnya, dapat menekan beban subsidi yang menyebabkan defisit pada anggaran negara.

"Menurut saya tahun ini kalaupun ada kenaikan harga BBM subsidi paling banyak 10 persen. Padahal idealnya 20 persen. Tapi penyesuaian harga akan lebih maksimal dan diperkirakan setelah kuartal I 2015," katanya.

Apabila penyesuaian harga direalisasikan di tahun depan, Vaninder memprediksi inflasi yang ditimbulkan akan berada dalam kisaran normal 0,5 persen-1 persen MoM. "Jadi perkiraan kenaikan inflasi menjadi 6,5 persen pada 2015," ucapnya.

Selain itu, Ia menjelaskan hal ketiga menyangkut infrastruktur. Peningkatan porsi infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. "Apalagi para pelaku ekonomi sedang mengamati prospek pertumbuhan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi," jelasnya.

Sebelumnya Institute for Development of Economics (Indef) merilis sepuluh persoalan krusial yang perlu menjadi perhatian khusus pemerintahan baru.

Pertama, tekanan sektor moneter dengan anjloknya nilai tukar rupiah hingga level Rp12 ribu per US$ bulan Juni ini. Kemudian potensi inflasi yang diprediksi kembali meninggi menjelang puasa, depresiasi rupiah, rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada Juli mendatang, serta tingginya suku bunga sebagai cerminan kebijakan likuiditas ketat.

Pekerjaan rumah kedua yakni terkait stimulasi kebijakan fiskal yang mandul. "Fiskal semakin miskin stimulus. Postur anggaran masih terbelenggu belanja birokrasi dan subsidi, sehingga ruang fiskal untuk menstimulus perekonomian sangat sempit. Selain itu melesatnya asumsi makro nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia menyebabkan subsidi membengkak," ungkap Direktur Indef Enny Sri Hartati.

Ketiga yakni adanya perlambatan investasi. Investasi masih didominasi oleh sektor capital intensive (padat modal) yang berbahan baku impor tinggi. Keempat, menurunnya daya saing industri.

Menurut Enny sebagian besar produk lokal dihasilkan oleh industri berbasis teknologi rendah sehingga nilai tambah yang dihasilkan juga rendah.

"Lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir disebabkan belum berkembangnya industri bahan baku dan industri penunjang di dalam negeri. Lebih parahnya kita masih lemah dalam penguasaan teknologi industri," ucapnya.

Kelima, ketergantungan impor energi yang semakin hari semakin meningkat, seperti bahan bakar minyak (BBM). Enny menjelaskan Indonesia sebagai negara net importer minyak, tentu mengalami dekade defisit minyak.

"Hal ini tentu didominasi karena kebutuhan konsumsi energi dan minyak bumi menyebabkan ketergantungan terhadap impor minyak bumi. Besaran impor ini yang menjadi resiko defisit neraca perdagangan yang akan menggerogoti stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Keenam, selain ketergantungan terhadap impor energi kata Enny, Indonesia juga tergantung pada impor bahan pangan. Padahal, dalam UU No.18 Tahun 2012 telah dijelaskan bahwa kedaulatan pangan harus dirasakan oleh semua pihak.

Ketujuh, infrastruktur yang masih tertinggal. Enny menjelaskan, alokasi belanja infrastruktur di dalam APBN tidak pernah mencapai porsi ideal, yakni minimal 5% terhadap produk domestik bruto (PDB). Bahkan, katanya setelah mendapat tekanan publik yang masif pun, belanja infrastruktur 2014 hanya mencapai Rp206 triliun atau hanya 2,13% dari PDB.

"Anggaran infrastruktur selalu lebih rendah dari subsidi energi hingga menyedot Rp282,1 triliun," ucapnya.

Kedelapan, masih ada ancaman defisit perdagangan yang ditandai dengan kinerja perdagangan luar negeri yang masih belum mengalami perbaikan, malah berpotensi terjebak middle income trap. Tekanan migas masih mengancam risiko defisit neraca perdagangan.

"Meski nilai defisit neraca perdagangan di triwulan I/2014 mengecil jika dibandingkan pada kuartal sebelumnya, namun bukan kabar baik. Karena penurunan impor justru terjadi pada impor bahan baku dan modal, sementara impor barang konsumsi malah semakin meningkat," ucap Ekonom IPB ini.

Sembilan, peran intermediasi perbankan terbatas. Seharusnya, peran perbankan dalam membiayai dunia usaha bisa lebih optimal dibandingkan sekarang ini. Tercatat, secara makro alokasi kredit perbankan masih tergolong rendah, di mana rasio kredit terhadap PDB baru 30%.

Sepuluh, pertumbuhan yang tidak berkualitas akibat dari fundamental yang rapuh. Ini terbukti pada triwulan pertama tahun ini perekonomian hanya mampu tumbuh 5,2%, jauh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya tahun 2013 yang mencapai 6,02%.

"Apalagi pertumbuhan hanya didominasi oleh sektor perdagangan, sehingga peningkatan kesejahteraan tidak terealisasi. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan distribusi hasil pembangunan yang merata," ucapnya. [agus]

BERITA TERKAIT

ADHI Baru Serap Obligasi Rp 966,73 Miliar

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) baru menggunakan dana hasil penerbitan obligasi berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp966,73 miliar…

Indonesia – Arab Saudi Sepakat Bikin Sistem Baru - Penyaluran TKI

  NERACA   Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia sepakat menyusun sistem baru bagi warga negara Indonesia…

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Ancaman Serangan Siber ke Industri Keuangan Meningkat

    NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengingatkan ancaman serangan siber terhadap sistem…

BTN Siapkan 2.000 Unit Apartemen di Kawasan Undip

      NERACA   Semarang - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar kemitraan dengan Ikatan Keluarga Alumni Universitas…

Bank Mandiri Incar Fintech Potensial

      NERACA   Jakarta - Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengembangan industri kreatif di tanah air untuk menciptakan…