Penduduk Miskin Makin Sulit Dientaskan

Gara-Gara Belanja Pegawai

Rabu, 24/08/2011

NERACA

Jakarta---Postur RAPBN 2012 yang lebih “memihak” Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Karena itu belanja pegawai yang meningkat Rp32,8 triliun diyakini takkan mampu mengurangi kemiskinan 10,5%-11,5%. "Padahal ada 32 juta penduduk miskin, tapi dana yang diberikan hanya Rp5,92 triliun," kata anggota Fraksi PDIP Yasonnah A Laoly dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, 23/8

Karena itulah, kata politisi PDIP, pihaknya mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait belanja pegawai dengan adanya kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta gaji ke-13. Padahal adanya kenaikan gaji dan remunerasi harus didukung dengan nilai positif yang dihasilkan. "Harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat," ungkapnya

Kritik yang sama diungkapkan Fraksi Hanura. Anggota Fraksi Hanura Ali Castela mengatakan, kenaikan gaji serta remunerasi dan juga gaji ke-13 akan membebani anggaran. "Kenaikan belanja pegawai itu dapat meningkatkan inflasi," ujarnya

Menyinggung soal rencana moratorium PNS pada September 2011 guna mengurangi beban APBN, Chief Economist Mandiri Sekuritas Destry Damayanti mengungkapkan ketidaksetujuan terkait moratorium tersebut. Intinya, pemerintah tidak perlu terburu-buru melakukan moratorium PNS. "Sebenarnya begini, kembali ke fungsinya. Pemerintah itu kan agent of development dan agent of employee yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak," ujarnya.

Menurut Destry, pemberian remunerasi ternyata dilakukan dengan alasan peningkatan produktivitas. Tapi sebenarnya hal itu bukan satu-satunya cara. Karena memang keberadaan PNS ini banyak dikritik soal kinerjanya. "Cuma kan yang disoroti kan masalah produktivitas PNS, tapi dengan kebijakan remunerasi harusnya bisa,” paparnya.

Yang jelas, kata Destry, pemberian remunerasi ini bisa membuat merit system menjadi jelas dan lebih baik. Artinya, sebelum ada remunerasi tentu kinerja PNS tak bisa diharapkan. “Dulu kan ada alasan bahwa PNS gajinya kecil, apa yang diharapkan dari gaji sekecil ini, jadi segini saja kerjanya. Tapi dengan penyesuaian itu, bisa dibuat sistem, kalau kamu tidak berprestasi bagus jadi kamu tidak naik," terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah memutuskan untuk melakukan penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan calon pegawai pegeri sipil (CPNS) atau moratorium selama 16 bulan, sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. "Ini adalah salah satu langkah utama program Reformasi Birokrasi," kata Wakil Presiden Boediono dalam keterangan tertulisnya pekan lalu.

Dia menegaskan, bahwa moratorium ini adalah langkah tidak permanen dan selektif dengan beberapa pengecualian, misalnya untuk tenaga pendidik, kesehatan seperti dokter dan perawat, serta petugas keselamatan publik.

Penetapan moratorium ini akan diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seluruh kementerian dan lembaga, dalam koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN), akan merumuskan ketentuan rinci mengenai pelaksanaan moratorium ini. **cahyo