NERACA

Jakarta – Pemerintah menargetkan besaran pembebasan pajak atau "tax holiday" untuk pembangunan kilang pengolahan minyak mentah sudah diputuskan pada Oktober 2014. Pelaksana Tugas Menteri ESDM sekaligus Menko Perekonomian Chairul Tanjung saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu mengatakan persoalan "tax holiday" kilang hingga kini memang belum tuntas. "Kami janjikan pada Oktober, sebelum pemerintahan ini berakhir, persoalan 'tax holiday' kilang ini sudah diputus," katanya, dikutip dari Antara, Rabu.

Menurut dia, besaran "tax holiday" menjadi penting diputuskan dikarenakan marjin kilang yang cukup kecil. Ia mengatakan dirinya selaku Menko Perekonomian akan melakukan rapat pembahasan untuk memutuskan "tax holiday" kilang tersebut. "Di negara lain, 'tax holiday' dipimpin Perdana Menteri," ujarnya.

Chairul menambahkan pemerintah melihat setidaknya dua lokasi sudah siap dibangun kilang yakni Bontang, Kaltim dan Arun, Aceh. "Bontang dan Arun, dua-duanya 'ready' menjadi tempat kilang," katanya.

Di luar kilang baru, lanjutnya, pemerintah juga merencanakan penambahan kapasitas kilang yang sudah beroperasi. Pemerintah merencanakan pembangunan kilang baru dengan skema kemitraan pemerintah dan swasta (KPS). Kilang direncanakan berkapasitas 300.000 barel per hari.

Tidak dibangunnya kilang minyak di Indonesia menjadi masalah pelik dalam industri migas di tanah air. Jauh sebelumnya, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyarankan agar masyarakat bisa memberikan dukungan bagi calon presiden yang berkomitmen untuk membangun kilang minyak dalam rangkan mewujudkan ketahanan energi nasional.

Menurut dia, kilang minyak menjadi sangat penting karena bisa sebagai pondasi ketahanan energi nasional. Selain itu, kilang minyak juga bisa menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini menjadi biang kerok karena telah menggerus APBN. “Sampai saat ini belum mendapat perhatian serius dari kedua pasangan calon. Padahal, kilang BBM sebagai penopang ketahan energi merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi yang saat ini sedang digembar gemborkan,” kata Sofyano.

Menurutnya, pembangunan kilang terakhir sejak 1990. Setelah itu, tidak ada lagi progres serius pembangunan kilang. “Jangan dilihat dari nilai keekonomian atau keuntungan bagi investor saja, tapi harus diutamakan sebagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia. Sehingga tergantung dengan negara lain dan menekanlarinya devisa ke luar negeri serta mengurangi pengangguran,” kata dia.

Seharusnya, lanjut Sofyano, pemerintah iri dengan Singapura yang tidak memiliki sumur minyak tapi mempunyai banyak kilang BBM. Namun yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya harus membeli BBM dari Singapura. “Artinya, kebutuhan BBM kita terus bergantung dengan luar yang dibeli NOC (National Oil Company) dan menimbulkan dugaan BBM kita dikuasai mafia. Tapi anehnya kemudian yang menjadi sasaran tembak adalah Pertamina bukan pemerintah,” ujarnya.

Sofyano menjelaskan, untuk membangun kilang membutuhkan dana besar. Peramina tidak mungkin bisa mewujudkan pembangunan kilang jika pemerintah tidak memberikan dorongan dan persetujuan. Adapun kapasitas kilang saat ini sekitar 1,2 juta barel per hari (bph). Sementara produksi minyak Indonesia yang dapat diolah di kilang dalam negeri hanya sekitar 649.000 bph masih jauh di bawah konsumsi bahan bakar domestik sekitar 1,5 juta bph.

Bahkan, dibandingkan Malaysia, produksi BBM dari kilang Indonesia masih lebih rendah. Malaysia kini mampu memproduksi di atas 800.000 bph, padahal tingkat konsumsi BBMnya hanya sekitar 600.000 bph. “Untuk itu, sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi proyek pembangunan kilang di dalam negeri kembali tertunda atau mengalami kendala teknis. Misalnya, rencana pembangunan kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur yang saat ini masih dalam proses harus bisa direalisasikan,” katanya.

Selain itu, mendesaknya pembangunan kilang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diiringi dengan tingginya konsumsi BBM. Kondisi itu harus segera disikapi serius dan diselesaikan oleh pemerintahan baru hasil Pilpres 2014. “Berdasarkan BPS, Indonesia mengimpor minyak pada Maret 2014 sebesar 2,3 miliar atau naik 11,51% atau US$3 juta, dibandingkan dengan Februari 2014 yang mencapai US$2 miliar sehingga akan terus menggrogoti ketahanan ekonomi negara,” katanya.

Dia mengatakan, harapan rakyat bertumpu kepada pemimpin baru hasil Pilpres 9 Juli 2014, yang mungkin dapat merealisasikan pembangunan kilang baru di dalam negeri. “Kemandirian energi dan martabat bangsa, hendaknya tidak hanya pemanis kampanye para capres. Tetapi akan ditinggalkan ketika mereka terpilih,” tukasnya.