BI Dukung Pemangkasan Anggaran

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia menyambut baik jika memang pemerintah baru nanti ada pemangkasan anggaran kembali.Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo mengatakan, pemangkasan anggaran langkah yang tepat dimana situasi perekonomian tahun depan diperkirakan tidak lah mudah.

"Kalau seandainya ada rencana pemangkasana anggaran, saya kalau ditanya, saya sambut baik, karena pada saat sekarang ini tidaklah mudah. Kita juga sedang menyoroti fiskal.Tentu tujuannya agar bagaimana anggaran pendapatan belanja negara pendapatanya semakin besar dan belanjanya bisa dikurangi," kata Agus Marto di Jakarta, Rabu (17/9).

Namun, sambung dia, pemangkasan anggaran yang dipotong adalah anggaran yang dinilai yang tidak produktif sehingga dapat menaikan pendapatan."Tapi kalau pendapatan yang besar itu tentu adalah pendapatan yang rutin supaya makin besar. Dan kalau belanja itu yang dipotong adalah tentu belanja yang tidak produktif yang dipotong. Maka itu tentu baik," katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah telah mengajukan APBN-Perubahan 2014 ke DPR. Dalam waktu dekat, pemerintah akan membahasnya bersama DPR dan mengesahkannya.Presiden melalui Inpres No 4/2014, telah mengamanatkan pemotongan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dengan nilai total Rp 100 triliun. Langkah ini dilakukan untuk menghemat belanja negara agar defisit bisa terjaga di 2.5% dari PDB.

Di antara kementerian, hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mengalami pemotongan anggaran. Kementerian ini tetap mengelola anggaran sebesar Rp 80,7 triliun. Ini karena anggaran pendidikan dikecualikan dari pemotongan.

Pada kesempatan berbeda, Pengamat Ekonomi dari UGM,Tony Prasetiantono, menuturkan bahwa ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menutup defisit anggaran. Pertama, subsidi khususnya BBM harus dikurangi.

Dalam pembahasan RAPBN, diajukan kenaikan anggaran subsidi BBM sebesar Rp246,49 triliun. Anggaran tersebut naik Rp35,79 triliun dari APBN 2014 yang sebesar Rp 210,73 triliun.

"Caranya tidakfairkalau harga BBM subsidi untuk orang yang punya mobil dan punya motor sama," ujarnya.

Cara kedua, defisit anggaran yang ditetapkan pemerintah jangan dipatok tidak boleh melebihi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan demikian meski subsidi masih tetap diberikan, agenda pembangunan tidak terganggu.

Kemudian cara terakhir yang dapat dilakukan adalah pemotongan anggaran pemerintah."Ini kalau terpaksa baru dipotong APBN-nya, asalkan tidak mengganggu pembangunan infrastruktur," katanya. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Mayoritas Kepala Daerah Dukung Jokowi, Koalisi Prabowo Makin Panik

Mayoritas Kepala Daerah Dukung Jokowi, Koalisi Prabowo Makin Panik NERACA Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin,…

Siloam Terus Dukung Pemerintah Perangi Stunting

Upaya pembangunan manusia Indonesia terancam oleh masih tingginya anak penderita gagal tumbuh akibat kurang gizi kronis atau stunting. Badan Kesehatan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…