Didukung Pemerintah, Apindo akan Ciptakan 3 Juta Lapangan Kerja

NERACA

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berkomitmen menciptakan 3 juta lapangan kerja baru setiap tahun jika mendapat dukungan dari pemerintah pimpina Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). “Perluasan lapangan kerja formal menjadi fokus utama roadmap kami yang akan disampaikan kepada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014 hingga 2019. Peta jalan ini merupakan aspirasi pelaku usaha nasional,” kata Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi di Jakarta, Rabu (17/9).

Secara umum, menurut Sofjan, pihaknya merekomendasikan kebijakan terukur dalam jangka 100 hari, setahun, dan lima tahun untuk pemerintahan mendatang. “Sektor yang disoroti, yaitu pangan dan pertanian, energi, manufaktur, jasa, dan finansial. Selain itu ada item lintas sektor soal kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kebijakan makro, dan infrastruktur,” paparnya.

Penyediaan tiga juta lapangan kerja berkualitas, lanjut Sofjan, masuk dalam poin soal kepastian hukum dan ketenagakerjaan. “Angka tersebut berdasarkan kepada perhitungan penyerapan 8,3 juta tambahan angkatan kerja sampai 2019 plus pengangguran pada 2013 sejumlah 7,2 juta. Dibutuhkan lapangan kerja sebanyak 15,5 juta selama 2014 sampai dengan 2019, artinya setiap tahun harus ada tiga juta lapangan kerja,” ujarnya.

Sofjan menambahkan, ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menunjang aktivitas bisnis sekaligus memperluas peluang kerja di dalam negeri. “Dengan infrastruktur yang memadai, pemerintah tidak perlu repot memberikan insentif fiskal kepada investor,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan M. Chatib Basri menilai, pemerintah harus memiliki program untuk menciptakan lapangan kerja. Untuk menciptakan lapangan kerja baru setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan. “Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan tabungan domestik, membuka lahan untuk investasi asing yang lebih besar, serta melakukan efisiensi ekonomi dan meningkatkan produktivitas. Yang dilakukan kombinasi ketiga hal tersebut," jelas Chatib Basri.

Selain itu, kata Chatib, presiden terpilih harus ramah kepada investasi, baik domestik maupun asing. Menurut Chatib, dengan kondisi Indonesia saat ini perlu pertumbuhan di angka tujuh persen agar lapangan kerja dapat tercipta. “Lapangan kerja bisa tercipta jika ekonomi tumbuh paling tidak 6,5%-7%. Sementara incremental capital output ratio di Indonesia 5,3. Jadi, 1 persen growth butuh sekitar 5,3 persen investment over GDP. Jika mau tumbuh 7%, berarti kalikan dengan 5,3 dan hasilnya 37 persen of GDP investment. Sayangnya, saat ini tabungan domestik hanya 32%. Kita kurang 5%,” kata Chatib.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 18,3 juta angkatan kerja yang berstatus pengangguran, terdiri dari pengangguran terbuka sebesar 7,39 juta, dan pengangguran terselubung sebanyak 10,89 juta.

"Jika asumsinya persoalan pengangguran ini harus dituntaskan dalam jangka waktu lima tahun, maka setiap tahunnya pemerintah harus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja minimal 3,7 juta orang," ujarnya, Kamis (27/3).

Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2010, penciptaan lapangan kerja baru 1 persen dari pertumbuhan ekonomi. Pada saat itu di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 6,1 persen, pertumbuhan lapangan kerja baru sebesar 540.000.

Anehnya, saat pertumbuhan ekonomi 2011 mencapai 6,5 persen, pertumbuhan lapangan kerja baru hanya 215.000. Pada 2012 saat pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7 persen, lapangan kerja baru justru tumbuh hanya 164.000.

Hendri menilai, ada yang salah dalam kebijakan pemerintah dalam memilih sektor mana yang bisa mengerek pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Hendri menambahkan, pemerintah baru harus menetapkan sektor mana yang akan digenjot.

Presiden Boston Institute for Developing Economies, Gustav Papanek menilai, dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, Indonesia harus menciptakan 3 juta lapangan kerja per tahun agar berkontribusi pada peningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 10%.

Dengan mencapai double digit growth per tahun, Indonesia akan meraih pendapatan berlipat ganda dalam 7 tahun. “Pertumbuhan tersebut akan memindahkan 10 juta keluarga miskin ke kelas menengah," ujar Gustav.

BERITA TERKAIT

26 Wilayah Kerja Migas akan Dilelang

      NERACA   Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melelang 26 Wilayah Kerja (WK) atau…

Aspebtindo Komitmen Ciptakan SDM di PBK

NERACA Jakarta - Masih kecilnya penetrasi pasar bursa berjangka di Indonesia tidak lepas dari defisitnya tenaga profesional di industri bursa…

KPK Akan Lelang Barang Rampasan Tiga Koruptor

KPK Akan Lelang Barang Rampasan Tiga Koruptor NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang rampasan negara dari…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Impor Ponsel Turun Drastis - Produksi Nasional Disebut Tembus 60 Juta Unit

NERACA Jakarta – Industri telepon seluler (ponsel) di dalam negeri mengalami pertumbuhan jumlah produksi yang cukup pesat selama lima tahun…

Tekan Produk Ilegal - Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

KKP Fasilitasi Pembudidayan Ikan Berbasis Kemitraan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi peran BUMN dalam mendorong pemberdayaan pembudidaya ikan melalui implementasi program CSR dan…