NERACA

Jakarta – Menyikapi penyampaian Arsitektur Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disampaikan pada Senin (15/9) malam, Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) yang merupakan konfederasi dari 8 organisasi perikanan nasional mendukung rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Untuk itu MPN mengusulkan agar Kabinet Jokowi-JK mempertahankan dan memperkuat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) Muhamad Taufik secara tertulis kepada Neraca, Rabu (17/9). MPN sendiri beranggotakan Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO), Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI), Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (PERHIPTANI), Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI), dan BUMN Perikanan.

Menurut Taufik, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sejalan dengan keinginan kembali menuju kejayaan masa lalu pada saat Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menguasai dan memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan dalam memenuhi berbagai aspek kepentingan. Keberadaan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih luas dari daratan (perairan Indonesia 3,25 juta km2, ZEEI 2,55 juta km2, daratan 2,01 juta km2) dan jumlah pulau 17.504 (bernama 13.466), memerlukan manajemen atau pengelolaan sumberdaya yang lebih fokus, terarah dan efektif.

“Keberadaan sektor perikanan sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional memiliki peluang ekonomi sangat besar, memerlukan penanganan yang mampu memanfaatan sumberdaya ikan dapat lebih optimal, termasuk dalam bidang akuakultur dan bioteknologi.  Perikanan sebagai sebuah system, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pengelolaannya dalam beberapa kementerian,” ujarnya.

Isu-isu kelautan, lanjut Taufik, menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Indonesia bersama-sama negara lain di kawasan regional dan internasional. Isu global menjadi tantangan Indonesia diantaranya sumberdaya perikanan terancam punah, kemiskinan masyarakat pantai dan pesisir, rusaknya terumbu karang dan mangrove, pencemaran di laut akibat meningkatnya industri migas lepas pantai, konservasi dan perlindungan terhadap masyarakat dan ekosistem di pulau-pulau kecil dan pesisir, dampak perubahan iklim di laut yang mengakibatkan naiknya suhu dan permukaan laut diikuti pengasaman di laut dan lain-lain.

“Kesemuanya ini memerlukan penanganan pengelolaan kelautan yang terintegrasi, fokus, terarah dan saling menunjang. Penanganan kelautan yang baik dan benar, tepat arah akan memudahkan Indonesia menjawab tantangan ke depan menghadapi berlakunya ASEAN Economic Community (AEC) yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah perekonomian dan isu kemiskinan yang terjadi di Indonesia dan kawasan regional,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan adanya rencana perubahan nomenklatur Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kemaritiman, Taufik menilai langkah tersebut tidaklah tepat apabila merujuk Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. “Menempatkan kemaritiman hanya setingkat kementerian teknis, akan mengecilkan kebijakan besar yang telah disuarakan Presiden-Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Jusuf Kalla, mengingat persoalan maritim adalah persoalan koordinasi yang melibatkan kerjasama dan dukungan lintas sektoral,” jelasnya.

Perubahan nomenklatur, sambung Taufik, juga akan berdampak biaya tinggi, tidak semata mengubah nama, tetapi akan berdampak terhadap biaya dan waktu untuk melakukan penataan administrasi, sosialisasi dan promoso kementerian maupun penataan ulang koordinasi antara Pusat dan Daerah.

“Dalam rangka percepatan kerja kabinet baru dan percepatan proses pembangunan perikanan sebagai penggerak ekonomi nasional, kami mendorong agar kelembagaan dalam kabinet yang mengelola sektor perikanan adalah tetap mempertahankan keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disertai penguatan struktur organisasi birokrasinya sehingga dapat lebih efektif dan produktif untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata dia.

Untuk meningkatkan efektifitas dan sinergitas pencapaian tujuan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, MPN mengusulkan agar Dewan Keluatan Indonesia dapat dikembangkan menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, agar persoalan kemaritiman menjadi arus baru pembangunan ekonomi nasional dan menjadi fokus bersama seluruh kementerian dalam kabinet presiden terpilih, Jokowi-Jusuf Kalla dalam pembangunan lima tahun kedepan.