NERACA

Jakarta – Guna meningkatkan daya saing pasar modal menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 nanti dan pasar global, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama lembaga SRO lainnya terus bekerja keras meningkatkan jumlah pasar modal dan juga emiten. Diharapkan, dengan pemerintahan baru bisa mendukung pertumbuhan pasar modal dan mendorong industri ekonomi kreatif melantai di bursa dengan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Ito Warsito menyampaikan harapannya, kedepan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla bisa mendorong lebih banyak industri kreatif go public.
Seperti diketahui, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan formasi kabinet dengan membentuk 34 kementerian, salah satunya Kementerian Ekonomi Kreatif,”Kalau pemerintah baru mendirikan atau concern di industri kreatif, maka akan mempermudah untuk IPO. Sehingga orang yang mendirikan perusahaan di luar negeri akan kembali ke Indonesia," ujarnya, di Jakarta, Rabu (17/9).

Menurutnya, kendala industri ekonomi kreatif tidak berkembang selama ini lantaran dukungan pemerintah terbilang sedikit. Akibatnya, banyak industri kreatif Indonesia yang justru mendirikan usahanya di negara-negara tetangga,”Banyak orang pintar di Indonesia yang buat sofware, game dan animasi di Singapura. Karena mendirikan PT di Singapura gampang dapat uang. Di Indonesia sangat sulit karena panjang dan rumit prosesnya," jelas dia.

Padahal, lanjut Ito, minat investor terhadap ekonomi kreatif cukup tinggi. Namun sayangnya proses perizinan di Indonesia masih cukup sulit,”Keinginan investornya sangat tinggi. Sayang, proses perizinan di Indonesia sulit. kita akan mendukung perusahaan besar untuk mudah melantai bursa dan melakukan IPO di Indonesia," pungkasnya.

Relaksasi Aturan

Sementara anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengaku akan berupaya mencari terobosan lain agar jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia terus bertambah. Untuk itu, OJK tengah menggodok sejumlah peraturan baru untuk meningkatkan likuiditas pasar modal di Indonesia.

Menurutnya, adanya peraturan baru tersebut diharapkan dapat mendongkrak jumlah emiten dan investor dalam negeri,”Kita harus meningkatkan jumlah emiten ke depan, salah satu dampak peraturan baru adalah peningkatan sinergi antara pasar modal, perbankan, serta asuransi," katanya.

Nurhaida mengatakan, sejak akhir 2013 OJK tengah berencana mempermudah peraturan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) guna mendorong calon emiten go public. Hal yang perlu dilakukan yakni menyederhanakan proses IPO agar menjadi lebih mudah untuk melakukan IPO. Selain itu meningkatkan jumlah produk, OJK akan memudahkan pelaku untuk menerbitkan produk-produk baru.

Selain itu, juga meningkatkan jumlah investor di pasar modal. Pasalnya, untuk meningkatkan investor di pasar modal perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pihaknya juga membangunan sistem e-registration untuk calon emiten yang hendak mengurus izin penawaran umum. Sistem online adalah upaya perampingan prosedur pendaftaran yang selama ini dianggap rumit,”Bakal emiten yang ingin mendaftar diharapkan mendapat kemudahan dan penghematan biaya lewat prosedur baru tersebut," tandasnya. (bani)