Berbagai tanggapan bermunculan dan mayoritas menolak wacana tersebut. Demokrasi menjadi alasan penolakan karena pemilukada melalui DPRD dinilai sebagai kemunduran.
Koalisi Merah Putih mengusung wacana itu karena prihatin dengan fenomena banyaknya kepala daerah yang tersangkut pidana korupsi. Menurut data Kemendagri, sejak 2005 sampai Februari 2014, sebanyak 318 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi. Angka yang cukup fantastis tentunya di tengah upaya pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan. Mereka juga beralasan, pemilukada langsung mempunyai ongkos ekonomi dan sosial-politik yang sangat besar. Argumen ini menjadi mantra untuk mengembalikan pemilukada secara tidak langsung melalui DPRD.
Pemilukada langsung dilakukan pertama kali pada 2005 pascapengesahan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sudah dilakukan ratusan kali di tengah pemekaran daerah yang tanpa ujung. Pelaksanaan pemilukada langsung merupakan pergeseran dari pemilihan pemimpin dari model yang sifatnya elitis ke model yang bersifat populis. Pemilukada langsung pun menjadi rona dalam pembangunan demokrasi di Indonesia dan rakyat diharapkan bisa berpartisipasi aktif.
Pelaksanaan pemilukada langsung erat dengan implementasi otonomi daerah. Pemilukada langsung diharapkan menjadi katalis menuju konsolidasi demokrasi dan pemberdayaan politik lokal. Sayangnya, tujuan ini jauh pangggang daripada api. Pemilukada langsung tidak lagi menjadi sarana untuk demokrasi partisipatoris. Elite politik menggesernya menjadi patronage democracy dengan menggunakan isu agama, etnis, keluarga, dan kelompok sebagai instrumen hegemoninya (van Klinken, 2009). Alhasil, pemilukada langsung pun bukan jadi pesta rakyat, tapi pesta elite dan patron-patronnya.
Pemilukada langsung juga mengandung paradoks dari tujuan awal desentralisasi. Dalam pemilukada, partai politik mempunyai peran sangat penting dalam mengusung calon pemimpin di daerah meski saat ini memungkinkan adanya calon independen. Ironisnya, desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah di bidang politik berjalan diametral dengan peran partai politik di daerah. Partai politik cenderung sentralistis karena besarnya kekuasaan dan intervensi elite politik di tingkat pusat dalam rekrutmen calon pemimpin daerah (Ismanto, 2011; Faguet, 2014).
Celah dalam pemilukada langsung ini harus segera diperbaiki guna meminimalkan distorsi demokrasi. Jika tak diperbaiki, sistem ini akan terus dijalankan dan tetap memberikan peluang bagi elite politik daerah untuk terus menghegemoni politik lokal. Korupsi, dinasti politik, politik patronase, dan eksploitasi sumber daya alam secara masif akan menjadi sulit dikendalikan karena kompleksitas permasalahan.
Pemilukada tidak langsung melalui DPRD bukanlah tanpa masalah. Sejarah membuktikan, pemilukada dengan model ini mempunyai kekurangan yang cukup besar pula. Hal ini harus diletakkan dalam konteks besarnya kekuasaan partai politik dalam penentuan kebijakan daerah. Pemilukada melalui DPRD juga akan semakin mengukuhkan fenomena legislative heavy yang sekarang sedang melanda. Masyarakat akan semakin sulit mengontrol kinerja DPRD karena kekuasaan mereka semakin besar.
Perubahan dari pemilukada langsung ke tak langsung hanya akan melahirkan pergeseran kekuasaan dalam pengelolaan daerah. Parpol akan semakin kuat posisinya dalam penentuan kebijakan di daerah. Ruang politik bagi calon independen pun bakal tertutup rapat. Kita tak akan melihat lagi adanya calon independen yang bertarung dalam pemilukada jika DPRD yang memilih kepala daerah.
Revitalisasi pemilukada langsung
Mencari jalan ketiga di tengah dilema politik seperti ini merupakan keharusan. Jalan ketiga ini bukan hanya mengambil sisi ekletik dari masing-masing kutub pertentangan. Perlu terobosoan dengan segala risikonya guna merevitalisasi desentralisasi, khususnya pemilukada langsung. Partai politik sebagai salah satu tiang utama demokrasi harus dapat perhatian serius. Keberadaan mereka mempunyai peran sangat signifikan dalam membangun ruang publik dan membangkitkan partisipasi politik masyarakat.
Hal pertama yang bisa dilakukan terkait partai politik, yakni mengubah model koalisi dalam setiap pemilukada. Model koalisi cair di daerah perlu diubah dengan mengikuti aras politik nasional. Koalisi yang dibangun di pusat harus jadi panutan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi deviasi implementasi kebijakan dan dualisme "loyalitas" kepala daerah. Juga bisa berfungsi untuk meminimalkan munculnya dinasti dan patronase politik di daerah serta sinkronisasi program kerja.
Partai politik di daerah harus juga diberi otonomi dalam menentukan calon kepala daerah. Bukan lagi bergantung pada keputusan final dari pimpinan nasional partai yang mengusung calon kepala daerah.
Partisipasi politik masyarakat merupakan kunci perubahan di daerah. Pembukaan ruang-ruang politik masyarakat akan menciptakan kontrol yang kuat dan pembangunan sesuai kebutuhan daerah. Rapat umum maupun tanya jawab secara nirkabel bisa menjadi solusi. Ada hal lain juga sangat penting, yaitu penguatan sistem desentralisasi secara komprehensif. Penguatan ini bisa menjadi problem solver terhadap parasit dalam demokrasi lokal yang sedang mendera saat ini. (haluankepri.com)
