Ada Apa dengan Pengumuman Kabinet Jokowi? - Oleh: Amril Jambak, peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi), Senin (14/9/2014), telah mengumumkan komposisi menteri yang akan membantu menjalankan program pemerintahannya dalam periode 2014-2019.

Jokowi mengatakan kabinetnya akan diisi oleh profesional dan profesional-partai. "Ini pembagiannya akan diisi oleh 18 profesional dan 16 profesional-partai," kata Jokowi di Kantor Transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014), seperti dikutip dari detik.com.

Kabinet Jokowi-JK akan memiliki 34 kementerian. Di antaranya, Jokowi tetap mempertahankan 3 kemenko. Jokowi mengumumkan jumlah kementeriannya ditemani oleh wapres terpilih Jusuf Kalla dan Tim Kantor Transisi.

Jumlah kementerian Jokowi-JK ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Jokowi untuk mempertahankan 34 kementerian.

Kalau tidak salah, berdasarkan catatan penulis, enam bulan lalu Jokowi pernah mengungkapkan bahwa ia tidak akan mentoleransi adanya politik transaksional dalam koalisi yang akan dibangun partainya. Jika terpilih menjadi presiden, dia menyatakan tidak akan "memperdagangkan" kursi menteri demi alasan koalisi.

"Saya tidak akan berkoalisi karena hitung-hitungan. Tanpa hitung-hitungan kursi, hitung-hitungan menteri atau uang. Saya pastikan itu tidak terjadi," kata dia, seusai mengunjungi Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Sukabumi, Kamis, 27 Maret 2014 tengah malam.

Menurut dia, PDI-Perjuangan masih membuka diri untuk koalisi dengan partai lain, tetapi hanya dengan partai yang memiliki ideologi dan platform yang sama.

"Tapi koalisi tersebut bukan karena bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri. Tapi dasarnya koalisi untuk perbaikan bangsa, negara, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat," kata dia, kala itu.

Bahkan, menanggapi hal ini, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro yakin kesepakatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasdem untuk berkoalisi berkaitan dengan kursi di lembaga eksekutif.

Siti mengatakan politik adalah tentang siapa mendapatkan apa. "Pasti membicarakan kursi. Karena politik itu tentang who gets what, how, and when. Itu kata Harold Laswell (ilmuwan politik, red)," katanya di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Direktur Eksekutif dari Pol-Track Institute Hanta Yudha AR mengatakan, bentuk koalisi ideal berdasarkan ideologi atau platform hampir mustahil dibentuk. Dengan pragmatisme dan perilaku politisi yang ada, Hanta meyakini koalisi yang dibentuk nantinya akan tetap transaksional.

"Perjalanan koalisi di Indonesia yang ada selama ini, dengan sistem yang ada serta perilaku partai dan elite, sulit sekali melakukan itu. Akan tetap ada koalisi transaksional. Power sharing dan barter kursi di kabinet, akan sulit dihindari," ujar Hanta saat dihubungi, Senin (14/4/2014).

Bahkan, sebelumnya, penulis dalam suatu tulisan dengan judul ‘Mungkingkah Koalisi tak Bagi-bagi Kursi’, juga meragukan ucapan Jokowi tersebut. Nyatanya sekarang ini memang terjadi. Jokowi yang sesumbar tidak akan bagi-bagi kursi pada masa itu, sekarang ini tak kuasa dan harus menarik ucapannya kembali, meski ia menggarisbawahi kabinetnya akan diisi 18 profesional dan 16 profesional partai.

Tapi, buru-buru Jokowi membantah, dirinya telah melakukan politik bagi-bagi kursi dengan partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI. Sebab menurutnya, politik bagi-bagi kursi hanya dapat dilakukan saat pemilihan umum presiden (Pilpres) belum berlangsung.

Baginya, politik yang tengah dilakukannya saat ini sangat jauh berbeda dengan politik bagi-bagi kursi. Sebab dirinya melakukan perhitungan untuk memilih menteri yang akan bekerja bersamanya dalam kabinetnya. Jokowi juga mempersilakan partai politik pendukungnya untuk mengajukan nama kepadanya.

Saat ini Jokowi tengah mempersiapkan kriteria menteri-menteri yang akan mengisi jabatan tersebut sebelum memilih siapa orangnya.

Dia mengungkapkan, penggodokan materi soal kriteria yang harus dipenuhi oleh para kandidat menteri akan dilakukan oleh Tim Transisi. Setelah semua itu jadi, maka Jokowi akan memilih siapa yang paling tepat mengisi posisi menteri tersedia.

Dengan berbagai hal di atas, penulis mencatatkan, bahwa selama perjalanan bangsa dan negara ini, bagi-bagi kursi menteri ini merupakan hal yang lumrah.

Lihat dekade selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun menjadi presiden, bagi-bagi kursi tetap terjadi, kecuali yang tidak memperoleh kursi menteri, adalah parpol yang benar-benar oposisi terhadap pemerintah.

Pertanyaannya, ada apakah dengan Jokowi? Apakah pernyataan Jokowi sebelum pilpres tersebut hanya untuk menarik simpatik belaka. Atau mungkin tekanan dari parpol pendukung agar menempatkan kadernya di posisi menteri.

Yang jelas, karena menteri nantinya berasal dari parpol, Jokowi sudah dinilai gagal buktikan koalisi tanpa syarat, seperti yang dilontarkan Jokowi-JK dan partai pendukungnya dalam deklarasi dan setiap kampanye pasangan ini pada Pilpres lalu.***

BERITA TERKAIT

Menteri LHK: Program Kerja Jokowi Jadi Perhatian di Pertemuan Internasional

Menteri LHK: Program Kerja Jokowi Jadi Perhatian di Pertemuan Internasional NERACA Incheon, Korea Selatan - Berbagai langkah korektif sektor lingkungan…

LG Perkenalkan Monitor dengan Kecepatan 1 Milisecond

    NERACA   Jakarta - LG Electronics (LG) menyatakan kesiapannya untuk segera memasarkan dua monitor gaming terbarunya. Hadir dengan…

Hadapi Revolusi Industri 4.0 - Himpuni Jadi Mitra Strategis Pemerintah

NERACA Jakarta – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), Maryono yang resmi menjadi Kordinator Presidium III Perhimpunan Organisasi…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Komitmen Bersama Melawan Hoax Demi Mencegah Aksi Inkonstitusional

    Oleh : Afi Rahman, Mahasiswa Sospol UNAS Informasi di era sekarang sangat mudah didapatkan melalui jejaring media sosial,…

Maskapai Asing, Solusi Tekan Harga Tiket?

Oleh: Pril Huseno Isu paling panas selain sidang sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini adalah, ide memasukkan…

Para Penunggang Kuda Pemburu BLBI

  Oleh: Maqdir Ismail, Advokat di Jakarta   Perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah termasuk perkara pidana yang cukup…