NERACA

Bogor – Usaha perikanan budidaya di perairan umum merupakan salah satu kegiatan usaha yang mempunyai prospek dan peluang untuk lebih dikembangkan. Saat ini dari luas potensi lahan perairan umum seluas 158.125 ha, pada tahun 2013 kurang lebih baru 1% yang sudah dimanfaatkan. Dari total produksi ikan budidaya air tawar tahun 2012 sebesar 7,12 juta ton, produksi ikan budidaya dari perairan umum memberikan kontribusi sebasar 32% dengan komoditas utama yang dibudidayakan adalah Nila, Mas dan Patin.

“Peningkatan produksi perikanan budidaya dari perairan umum mengalami kenaikan sebesar 17,4% per tahun yang berasal dari budidaya ikan di Karamba dan KJA (Karamba Jaring Apung). Ini akan terus meningkat dan akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ikan yang terus meningkat,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Soebjakto, dalam Seminar Nasional Limnologi VII di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/9).

Lebih lanjut Slamet mengatakan bahwa perikanan budidaya secara global memiliki peningkatan produksi 8,2% per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan perikanan tangkap yang stabil di angka 1,3% per tahun. “Peningkatan produksi ini juga mendorong meningkatnya peningkatan pendapatan dari pelaku usaha perikanan budidaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rumah tangga usaha perikanan budidaya lebih besar di bandingkan dengan usaha pertanian lainnya. Disamping itu, BPS juga menyampaikan bahwa ikan dari usaha budidaya merupakan sumber protein dengan harga yang relative murah dibanding dengan hasil peternakan seperti ayam, sapi, kambing maupun telur,” tambah Slamet.

Sesuai dengan Rancangan Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2015 – 2019, usaha budidaya perikanan di perairan umum merupakan salah satu usaha yang akan dikembangkan melalui kebijakan pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan budidaya. “Penerapan kebijakan ini adalah memalui rehabilitasi lingkungan di sentra produksi perikanan budidaya yang salah satunya adalah perairan umum baik itu di waduk, danau, lingkungan tambak dan juga aliran sungai. Selain itu adalah pengambangan Culture Based Fisheries (CBF) dengan pendekatan komoditas Multi Trophic Level. Melalui kebijakan ini kita harapkan dapat meningkatkan produksi perikanan nasional dengan tetap memeperhatikan lingkungan sehingga dapat berkelanjutan,” ungkap Slamet

Danau dan waduk merupakan salah satu perairan umum yang sudah di manfaatkan untuk kegiatan usaha budidaya perikanan. Di Indonesia terdapat sekitar 76 danau dan waduk dengan total luas 639, 9 ribu ha yang memiliki potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. “Pengelolaan dan pemanfaatan danau dan waduk ini memerlukan sinergi dari semua pihak yang berkepentingan seperti Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Pariwisata, Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Sinergi ini diperlukan sehingga dapat memberikan hasil positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan juga bagi perekonomian nasional,” papar Slamet.

Usaha budidaya perikanan di danau dan waduk menggunakan KJA secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi. “Hal ini dapat dilakukan dengan memilih lokasi budidaya yang tepat dan sesuai aturan, menggunakan konstruksi KJA yang tidak mencemari lingkungan dan jumlahnya tidak melebihi daya dukung perairan yang telah ditetapkan. Kemudian memilih jenis ikan yang tepat, yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan dibudidayakan secara polikultur baik ikan dengan pakan pellet (Mas, Nila dan Patin) dengan ikan plankton feeder (Bandeng dan Mola). Selanjutnya adalah menggunakan pakan berkualitas dan terdaftar dan diberikan dengan tepat jumlah/dosis. Yang terakhir adalah melakukan pengelolaan kesehatan ikan melalui  penerapan Cara  Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan monitoring kesehatan ikan secara periodic,” kata Slamet.

Pentingnya kawasan lingkungan ekosistem perairan umum ini, menuntut pengelolaan yang komprehensif dan optimal. “Untuk itu pemanfaatan perairan umum oleh usaha budidaya perikanan harud diintegrasikan dengan seluruh stake holder. Pemerintah daerah juga harus di dorong dan berinisiatif untuk menerapkan aturan yang jelas dan tegas dalam pemanfaatan perairan umum. Untuk perikanan budidaya dapat dilakukan secara terintegrasi dengan kawasan minapolitan perikanan budidaya. Dengan pengelolaan yang terintegrasi dan terus menerus maka perairan umum akan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan memegang prinsip keberlanjutan,” pungkas Slamet.