Lanjutkan Program MP3EI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan agar program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) terus dilanjutkan oleh pemerintahan baru, mengingat strategisnya program pembangunan Indonesia berjangka panjang itu.

Pemerintah optimistis, bahwa dengan berjalannya proyek-proyek dalam MP3EI, keinginan untuk menembus ekonomi ke-7 terbesar di dunia dapat diwujudkan di 2045 atau seabad setelah kemerdekaan. Target pendapatan per kapita pada akhir program MP3EI di 2025 diperkirakan mampu mencapai US$15.000 dan produk domestik bruto (PDB) berada di US$4,5 triliun.

Memang benar, semangat percepatan dan perluasan pembangunan dalam program MP3EI ditujukan untuk memperkuat ekonomi domestik melalui konektivitas nasional dan sekaligus mengantisipasi integarsi ekonomi global. Melalui program MP3EI, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru (selain Jawa) diharapkan dapat semakin mendorong kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita pembangunan nasional. Dengan konektivitas nasional, pembangunan daya saing nasional dapat ditingkatkan dan disebar ke seluruh wilayah Indonesia.

Konektivitas nasional ini sekaligus memperkokoh struktur ekonomi nasional melalui jalur distribusi yang lebih efisien dan berdaya saing. Di sisi lain, konektivitas nasional juga akan membantu perluasan pembangunan di luar Jawa sekaligus mengantisipasi tidak hanya sebaran penduduk, tetapi juga sebaran industri dan sumber daya lainnya. Secara mendasar, program MP3EI merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia.

Tidak salah jika program ini sekaligus merupakan wujud perhatian besar pemerintah, baik secara ekonomi maupun sosial politik kepada masyarakat khususnya di luar Jawa sehingga pertumbuhan nasional tidak lagi bertumpu pada satu pulau saja. Ke depan, kita berharap koridor- koridor ekonomi selain Jawa dapat menjadi motor pertumbuhan nasional dan bertransformasi sebagai kekuatan ekonomi baru penopang ekonomi nasional.

Tentunya ini sudah bisa dirasakan dalam beberapa waktu terakhir, misalnya bagaimana daerah di luar Jawa seperti Makassar di Sulawesi Selatan yang mampu tumbuh hingga 9% jauh melebih pertumbuhan nasional. Dengan sejumlah pertimbangan, pengembangan infrastruktur di 6 koridor khususnya di luar Jawa menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Bagaimanapun, percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur perlu untuk terus dilakukan hingga mencapai apa yang telah dicita-citakan selama ini. Pembangunan infrastruktur menjadi keniscayaan bagi pemerintahan mendatang untuk terus mendorong kesejahteraan yang berkeadilanbagi seluruhmasyarakat Indonesia.

Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam MP3EI menjadi wujud nyata keinginan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan yang berkualitas. Di tengah proses transisi kepemimpinan nasional, kita berharap program MP3EI ini dapat terus berjalan mengingat besarnya harapan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga!

BERITA TERKAIT

BPHN – Kemenhan Jalin Kerjasama Program Bela Indonesiaku

  NERACA Jakarta - Sebagai komitmen antar lembaga dalam ikut serta menyukseskan program Bela Indonesiaku yang merupakan program sosialisasi resmi…

Peradi Dukung Program Bantuan Hukum Rakyat Miskin

Peradi Dukung Program Bantuan Hukum Rakyat Miskin NERACA Jakarta - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah Ketua Umum Fauzie Yusuf…

BTN Kucurkan Kredit Lebih Dari Rp155 triliun - Dukung Program Sejuta Rumah

  NERACA Ambarawa - Di tengah dinamika perekonomian dalam kurun 3 tahun terakhir, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. konsisten…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Apresiasi Kinerja Jokowi-JK

Memasuki usia ke-3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat sudah merasakan dinamika pembangunan yang positif. Tidak heran jika pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi,…

Komitmen Anies-Sandi Ditunggu

  Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya resmi memegang tampuk kepemimpinan birokrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kita mendukung…

Manfaat Laporan BPK?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sepanjang semester I-2017. Dari pemeriksaan itu ditemukan 1.137 ketidakpatuhan…