Nelayan Diklaim Belum Siap Hadapi MEA

NERACA

Jakarta - Persoalan mendasar di sektor perikanan dan kelautan yang belum dituntaskan pemerintah akan membuat nelayan Indonesia kesulitan menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015."Persoalan mendasar menyangkut ruang kelola sekaligus ruang hidup masyarakat pesisir belum diselesaikan pemerintah sehingga nelayan akan sulit menghadapi MEA 2015," kata Manajer Kampanye Bidang Pesisir dan Kelautan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Edo Rakhman di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan untuk kondisi saat ini, Indonesia seharusnya tidak terlalu terburu-buru untuk berkomitmen soal pasar bebas ASEAN 2015.Tingkat kesejahteraan nelayan yang masih berada di bawah rata-rata akan sulit jika dipaksa bersaing di level MEA."Bagaimana mau bersaing kalau dari sisi pangan saja masih terbilang sulit untuk bisa mapan apalagi berdaulat," ucapnya.

Edo juga menyoroti peluang privatisasi wilayah pesisir oleh investasi asing dan dalam negeri yang dibuka luas oleh pemerintah.Belum lagi soal praktik-praktik "illegal fishing" yang masih merajalela yang tidak didukung dengan penegakan hukum. Diamenilai, Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil justru membuka ruang penguasaan serta pemanfaan sumber daya perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan lebel Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan.

Selain beberapa ketentuan pasal yang diubah, sedikitnya ada 7 pasal sisipan dan salah satunya adalah Pasal 26A yang secara substansi mempertegas peluang pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh korporasi nasional maupun asing.Akibatnya, ada sekitar 6.000 pulau tak berpenghuni yang tersebar di perairan di Indonesia yang berpeluang diprivatisasi. Sementara sejumlah korporasi berniat mengadopsi 20 pulau di Indonesia.

Dari catatan advokasi Walhi, penguasaan wilayah pesisir oleh korporasi dipastikan akan menggangu sumberdaya komunal masyarakat pesisir. Kebijakan yang tumpang tindih atas wilayah pesisir dan kelautan juga turut memperparah situasi.

Aksi protes masyarakat atas kehadiran perusahaan tambang pasir biji besi di wilayah pesisir terjadi di Provinsi Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta."Bagaimana nelayan bisa bersaing di tingkat ASEAN sedangkan ruang kelola mereka atas perairan sudah digadaikan kepada korporasi," kata Edo, menambahkan.

Sebelumnya Direktur Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung mengatakan ada 8.000 tenaga penyuluh perikanan yang akan mensosialisasikan MEA kepada nelayan.Saut mengatakan pengelolaan sumber daya kelautan yang disosialisasikan kepada nelayan mengacu pada konsep ekonomi biru atau "blue growth" yang mengedepankan keberlanjutan dan ramah lingkungan."Alat tangkap ilegal harus ditinggalkan karena konsep ekonomi biru intinya berkelanjutan atau lestari," pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

MDIS Rilis Program Baru Manajemen dan Bisnis - Mendorong Lulusan Siap Kerja

NERACA Jakarta - The Management Development Institute of Singapore (MDIS), sebagai institusi pendidikan nirlaba tertua di Singapura yang berorientasi pada…

Dirut BTN Tegaskan IKA Undip Siap Dukung Program Pemerintah - Terpilih Ketua IKA UNDIP

  NERACA Semarang - Ikatan Alumni Keluarga Universitas Diponegoro (IKA Undip) siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan program pembangunannya seperti infrastruktur…

Produktivitas Tenaga Kerja Diklaim Meningkat

  NERACA   Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan produktivitas tenaga kerja nasional terus mengalami peningkatan dan pada…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…