Harga Jual Bank Mutiara Diharapkan Rp 8 Triliun - DPR SIAP PANGGIL LPS

NERACA

Jakarta - PT Bank Mutiara Tbk (dahulu bernama Bank Century) secara resmi dibeli perusahaan investasi asal Jepang, J Trust Co. Ltd, oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan divestasi 99,96% saham. Beragam komentar pun menyeruak terkait pembelian bank yang telah disuntik modal dua kali tersebut.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, meskipun telah resmi dibeli proses penjualan Bank Mutiara harus berlangsung baik dan benar. Dalam artiannya sesuai prosedur yang berlaku. “Kami berpendapat, yang terpenting dari dinyatakannya J Trust sebagai pemenang tender kepemilihan saham Bank Mutiara adalah semua proses dilakukan dengan benar dan baik itu sudah cukup,” ungkapnya di Jakarta, Senin (15/9).

Hal itu, kata Agus Marto, karena Bank Mutiara memang sudah saatnya harus dijual dengan harga yang terbaik. Bank Indonesia sudah menduga akan ada investor asing yang membeli Bank Mutiara dan hal itu, lanjut dia, memang dimungkinkan oleh aturan.

"Jadi saya yakin Lembaga Penjamin Simpanan sudah memperhitungkan itu dan nanti akan direspon Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator industri keuangan nasional," kata Agus Marto, menjelaskan. Sementara itu, Komisi XI DPR berniat akan memanggil Lembaga Penjamin Simpanan untuk meminta penjelasan mengenai harga penjualan Bank Mutiara.

Hal ini terkait belum adanya pernyataan pasti dari LPS soal penjualan bekas Bank Century itu oleh J Trust Co. Ltd. “Kita akan minta penjelasan soal itu, kita akan ajukan pada pimpinan untuk panggil LPS terkait penjualan Bank Mutiara,” ujar Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait.

Lebih lanjut dia berharap, agar penjualan Bank Mutiara kepada perusahaan asal Jepang tersebut sesuai dengan penggelontoran Penyertaan Modal Sementara (PMS) baik dari pemerintah maupun LPS. Mengingat pada 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 Bank Mutiara yang dahulu bernama Bank Century mendapat suntikan modal hingga Rp6,762 triliun.

Lalu pada Desember 2013 bank itu kembali mendapat suntikan dana mencapai Rp1,249 triliun, sehingga total dana suntikan Bank Mutiara mencapai Rp8 triliun. “Harapan kami harus sesuai dengan harga, tentunya sesuai dengan suntikan yang diberikan dari keuangan negara yang dikeluarkan itu sekitar Rp8 triliun, maka kita dengarkan dulu mereka (LPS) nanti, soal harapan kami seperti itu,” tukasnya.

Menurut Maruarar, pemanggilan LPS oleh DPR tersebut tentunya tidak terlepas dengan panjangnya proses penjualan bank tersebut, baik saat masih bernama Bank Century maupun sudah berganti nama menjadi Bank Mutiara. “Bank itukan sudah di bailout besar, jadi tentu perlu dijelaskan, kita mengingat bank itu punya probelem persoalan hukum dan politik, dan ada timwasnya,” ucap Maruarar, yang juga politisi PDI Perjuangan ini.

Lembaga Penjamin Simpanan telah menetapkan calon investor pemenang dari proses penawaran terbuka penjualan saham PT Bank Mutiara Tbk, yaitu J Trust Co Ltd. "Proses penawaran penjualan saham Bank Mutiara yang berlangsung terbuka dan kredibel kini sudah memasuki tahap penetapancalon investor pemenang," kata Sekretaris Lembaga Lembaga Penjamin Simpanan, Samsu Adi Nugroho, dalam siaran resmi LPS, di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan J Trust adalah perusahaan holding investasi yang tercatat di Bursa Saham Tokyo (Tokyo Stock Exchange) danmembawahi bisnis-bisnis di berbagai sektor.Beberapa segmen bisnis yang ditangani J Trust diantaranya; perbankan, perusahaan pembiayaan, pinjaman konsumer, kartu kredit, dan penjamin kredit.

Selanjutnya, jelas Samsu, calon investor pemenang masih harus mengikuti fit and proper test sebagai calon pemilik di OJK. Kini Bank Mutiara dapat fokus pada pengembangan bisnis di masa mendatang.

Proses penetapan calon investor pemenang memperhatikan faktor-faktor harga penawaran yang baik dan di atas harga dasar penjualan, persyaratan jual beli yang baik dan tidak memberatkan LPS, serta rencana bisnis untuk pengembangan Bank Mutiara ke depan yang memadai.

Tahap selanjutnya adalah fit and proper test J Trust sebagai calon pemilik Bank Mutiara oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "LPS akan memberikan informasi mengenai perkembangan dan kemajuan proses penjualan saham ini secara reguler sesuai dengan kemajuan proses transaksi," tutur Samsu Adi. ardi

per lantai mencapai 2.200 meter persegi, South Quarter menjadi salah satu gedung perkantoran yang memiliki luasan lantai terbesar di kawasan TB Simatupang. “Kami juga membangun jalan baru selebar 30 meter yang menghubungkan jalan RA Kartini dan jalan Lebak Bulus I. Akses baru ini akan menjadi jalan utama yang mempermudah masuk ke kawasan South Quarter sekaligus memperlebar muka kawasan memberikan nilai tambah komersial bagi SQ,” kata Hendro S. Gondokusumo. Ke depan, pengembangan properti Intiland akan fokus pada pembangunan kawasan terpadu dengan beragam fungsi dan peruntukan di lokasi-lokasi strategis. South Quarter menjadi salah satu pengembangan proyek utama yang memberikan kontribusi signifikan bagi Intiland.

BERITA TERKAIT

Mahasiswa GenBI Diharapkan jadi Garda Terdepan

      NERACA   Bogor - Bank Indonesia (BI) meminta kepada seluruh mahasiswa penerima beasiswa BI dapat mendedikasikan ilmu…

Bank Dunia Proyeksikan Pertumbuhan 5,3% di 2018

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 sebesar 5,3 persen, lebih tinggi dari…

BCA Salurkan Kredit Rp2 Triliun ke Pegadaian

  NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyadari pentingnya pelayanan gadai untuk masyarakat di Indonesia, terutama…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Skema Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tidak Efektif

  NERACA Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan distribusi gula rafinasi melalui mekanisme lelang dinilai tidak…

DAMPAK KENAIKAN SUKU BUNGA THE FED - BI Pertahankan Bunga Acuan 4,25%

Jakarta-Meski Bank Sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya 0,25%, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan "7-Day Reverse…

PENGELOLAAN SEKTOR ENERGI - BUMN Migas Vs BUK Migas, Mana Lebih Efisien?

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru merealisasikan pembentukan induk usaha…