Perikanan Butuh Invonasi dan Infrastruktur

NERACA

Jakarta- Ketua Dewan Pengurus YSNB Iman Sunario mengingatkan seluruh komponen bangsa bahwa diskursus kelautan dan kemaritiman yang terus menguat belakangan terakhir harus menukik pada perubahan perilaku membangun Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat dan mandiri. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Diskusi Panel Serial ke-11 atau yang terakhir dengan tema “Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Maritim” di Jakarta, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Senin.

“Kita (YSNB) telah melewati 11 seri diskusi dalam setahun terakhir. Pengetahuan ini tidak boleh berhenti sebatas gagasan. Harus dapat berjalan operasional untuk membenahi kelautan kita. Kesadaran untuk berberbenah adalah mutlak karena masa depan Indonesia sesungguhnya ada di laut,” ucap Iman.

Susi Pudjiastuti menyebut bahwa pengelolaan sektor perikanan seharusnya dapat memberi kontribusi ekonomi bagi rakyat jauh lebih besar dan berkelanjutan ketimbang pertambangan. Namun perlu inovasi dan infrastruktur yang memadai.

“Butuh 4 tahun kami baru mendapatkan dukungan permodalan untuk menyiapkan armada pesawat dan infrastruktur pendukungnya hingga dapat beroperasi menghubungkan pulau-pulau kecil dan daerah terisolir. Susi Air menjawab kebutuhan pasar dari hasil tangkapan ikan nelayan sehingga keuntungan nelayan lebih baik,” tegas Susi.

“Pembangunan kelautan harus memiliki visi besar dan tidak tersandera dengan keterbatasan APBN dalam mendukung pembiayaan. Oleh karena itu, terobosan dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal dan swasta. Pemerintah cukup memberi kepastian tidak terjadi praktik manipulatif yang merugikan para pihak, termasuk negara,” tambah Son Diamar.

Secara lebih mendasar, Chandra Motik mengingatkan perlunya UU Kelautan untuk menyinergikan kelembagaan dan pengaturan laut Indonesia. Meski pembahasannya telah begitu panjang (sejak 2002), namun substansinya tidak boleh keluar dari semangat untuk menyelesaikan tumpangtindih kewenangan di laut.

Iman menambahkan, pihaknya segera melakukan harmonisasi semua bahan yang telah diperoleh dari 11 DPS. “Selanjutnya akan dijadikan dokumen rekomendasi yang disebut Visi Kelautan Indonesia untuk diserahkan kepada presiden terpilih setelah 20 Oktober akan datang. Semoga kita tidak berhenti pada ide, tapi dapat segera bekerja, bekerja, dan bekerja!,” tutur Iman.

Sebelumnya, Iman menyatakan, ambivilensi pembangunan yang berorientasi darat telah menyebabkan Indonesia semakin jauh dari cita-cita tercapainya masyarakat adil dan makmur. Jika tidak ingin menjadi negara gagal, Indonesia perlu melakukan perubahan mendasar: pertama, semua rakyat Indonesia harus memahami dan bersepakat bahwa pembangunan beorientasi darat yang secara intensif dijalankan sejak 1970-an adalah pangkal soalnya.

“Kedua, diperlukan upaya rintisan untuk memikirkan alternatif pembangunan jangka panjang berdasarkan realita geografis nusantara dan realitas kemajemukan sosial-budaya masyarakat bangsa. Ketiga, merubah orientasi ekonomi dari darat ke laut," ujar Iman.

Sementara itu, tantangan terbesar bangsa Indonesia ke depan adalah mewujudkan kedaulatan pangan dan energi. Presiden terpilih 2014 dituntut untuk mensinergikan budaya luhur nusantara, baik maritim maupun agraris. “Kita menyaksikan pembangunan kian timpang. Meski eksploitasi sumberdaya di darat kian akut, pelayanan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah tercukupi. Pangkal soalnya, ketika pembangunan ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosio-ekologis,” ucap Iman.

Seperti diketahui, Indonesia akhir-akhir ini semakin bergantung pada produk impor. Hal ini menyebabkan semakin rentannya ekonomi Indonesia terhadap defisit perdagangan. Sama halnya di 2013, neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2014 mencatat defisit sebesar US$ 0,43 miliar sebagai konsekuensi tingginya nilai impor produk migas dan non migas. Kemudahan impor tidak lepas akibat harmonisasi sejumlah undang-undang nasional dengan pelbagai instrumen perjanjian investasi dan perdagangan di level regional dan internasional.

“Sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah baik di darat maupun lebih luas lagi di laut, Indonesia sepatutnya menjadi negara yang dekat dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Ke depan, Indonesia penting memperkuat konektivitas antarpulau sebagai satu kesatuan pembangunan. Sama halnya mensinergikan pengelolaan sumberdaya di darat dan laut. Dengan strategi tersebut, infiltrasi pengaruh dari luar, baik berupa arus barang, jasa, modal, hingga ideologi yang membahayakan Indonesia dapat dicegah," tegas Iman.

BERITA TERKAIT

Ini Tanda Tubuh Kurang Tidur dan Butuh Istirahat

Tidur merupakan kebutuhan yang mesti dipenuhi untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Namun, sering kali orang-orang abai pada tanda-tanda tubuh yang…

Operator Seluler Tambah Kapasitas Jaringan - Mudik dan Lebaran 2018

Dalam menghadapi lonjakan akses di musim mudik dan lebaran 2018 membuat masing-masing operator telekomunikasi mulai menyiapkan bahkan sudah melakukan optimalisasi…

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…