Inefektivitas Pengelolaan Defisit

Oleh : Tumpal Sihombing

CEO – Bond Research Institute

Nominal ULN (utang luar negeri) yang besar belum tentu buruk. Namun hingga saat ini masih banyak mispersepsi bahkan di kalangan ekonom sekalipun. Ada banyak indikator ekonomi yang wajib masuk dalam pertimbangan sebelum menyimpulkan bahwa ULN atau defisit adalah hal yang buruk dalam perekonomian. Contoh klise adalah Jepang, dimana ULN nya 227% dari PDB, indeks produktivitas 99,20 (skala 100) dan tingkat pengangguran 3,80%. Tak heran jika peringkat sovereign Jepang level AAA. Sementara ULN Indonesia masih relatif kecil, yaitu 26% dari PDB. Namun karena rendahnya kualitas pengelolaan di sisi fiskal, tak heran jika peringkat RI masih di level BBB (level investasi terendah).

ULN akan berdampak positif bagi perekonomian jika dan hanya jika dana digunakan untuk membiayai belanja modal yang mengakumulasi aset negara kontributif. Contoh terapan: belanja modal untuk implementasi sistem transportasi ala tol-laut dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional dalam long-term karena bakal meningkatkan kapasitas ekonomi baik di sisi supply maupun demand. Contoh lainnya : Investasi negara di sektor publik khusus pendidikan dan kesehatan bakal efektif meningkatkan produktivitas dan mengurangi pengangguran.

Defisit anggaran merupakan suatu perangkat pemerintah dalam mengelola tingkat permintaan agregat. Penambahan ULN dapat menstimulus permintaan agregat dengan prekondisi khusus. Prinsipnya adalah pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan fiskal untuk mempertahankan PDB riil agar tetap dekat dengan potensialnya dalam rangka menghindari selisih output agregat yang besar. Tingkat permintaan agregat yang tinggi dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi tingkat pengangguran. Singkat kata defisit anggaran seharusnya merupakan perangkat handal pemerintah dalam mengelola dinamika perekonomian. Dalam level tertentu, defisit dapat dimanfaatkan untuk mem-fine-tune aktivitas perekonomian. Di titik inilah kebijakan makroekonomi dan manajemen fiskal membutuhkan koordinasi yang solid dan baik.

Ada tiga masalah potensial signifikan dalam jangka pendek jika pola manajemen defisit anggaran masih tetap dalam lingkaran setan roda perekonomian. Ketiga masalah tersebut adalah dampak pembiayaan defisit: Jika defisit melebar, pemerintah cenderung menawarkan kupon tinggi untuk menarik perhatian investor obligasi. Dalam jangka panjang ini akan menambah beban bunga dan pajak yang tidak perlu;

Kedua, opportunity cost besar: ini pasti muncul karena adanya pembayaran beban bunga dan pokok besar yang seharusnya dapat dialokasikan untuk tujuan yang lebih cost-efective dan produktif (belanja sektor publik); Ketiga, inefektivitas pembelanjaan: Dalam 1(satu) dekade terakhir, pemerintah terlalu sentris pada upaya kelembagaan dan penataan soft-infrastructure di tingkat pusat berbiaya besar. Pengembangan kapasitas di tingkat daerah menjadi kurang dalam hal skala prioritas.

BERITA TERKAIT

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik - HLH Sedunia di Ramadan

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik HLH Sedunia di Ramadan NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Kartu Kredit Pemerintah, Model Baru Pengelolaan Keuangan Negara

Oleh : Budi Lesmana, Staf Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu *) Ditjen Perbendaharaan (DJPB) beberapa waktu lalu mengeluarkan kebijakan uji coba penggunaan…

Defisit Transaksi Berjalan 2018 Diprediksi 2,3% dari PDB

  NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengungkapkan defisit transaksi berjalan sepanjang 2018 akan mencapai 23 miliar…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pemudik Kampungan

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca   Meski klaim pemerintah bahwa angka kecelakaan mudik tahun ini menurun cukup…

OTT Lagi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang lebaran lalu KPK kembali melakukan OTT untuk…

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…