Pemerintah Minta Newmont Bikin Smelter Sendiri - Tidak “Numpang” ke Freeport

NERACA

Jakarta – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar meminta kepada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk mengkaji pembangunan pabrik pengolahan (smelter) tambang sendiri di luar kerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Sukhyar mengatakan pemerintah tidak ingin Newmont bergantung smelter pada Freeport. “Kami melihat kalau Newmont bergantung pada Freeport, sementara kuota sepenuhnya diambil Freeport, maka akan menjadi masalah bagi Newmont,” katanya di Jakarta, Senin (15/9).

Ia mengakui, Newmont sudah melakukan kajian pembangunan smelter dan hasilnya tidak ekonomis. Pemerintah, lanjutnya, juga sudah memutuskan Newmont menumpang smelter Freeport karena kendala keekonomian tersebut. “Namun, kami minta Newmont mengkaji lagi kemungkinan membangun smelter dengan mencari mitra lain di luar Freeport,” katanya.

Dalam nota kesepahaman (MoU) renegosiasi kontrak karya, lanjutnya, juga disebutkan Newmont akan bekerja sama dengan pihak lain termasuk Freeport. Apalagi, lanjutnya, Newmont berencana melanjutkan investasi di Elang Dodo, sehingga perlu kepastian keberlanjutan pasokan ke smelter. “Sekarang teknologi semakin maju, sehingga Newmont bisa mengkaji lagi apakah ekonomis kalau membangun smelter,” katanya.

Pada 3 September 2014, pemerintah dan Newmont menandatangani nota kesepahaman (MoU) poin-poin renegosiasi kontrak pertambangan Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat. Salah satu klausul MoU adalah Newmont akan memakai smelter yang dibangun Freeport. NNT menandatangani Kontrak Karya Generasi IV yang pada 2 Desember 1986.

Sebanyak 56% sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership BV yang dikuasai Newmont Mining Corporation dan Nusa Tenggara Mining Corporation of Japan. Pemegang saham lainnya adalah PT Pukuafu Indah 17,8%, PT Multi Daerah Bersaing 24%, dan PT Indonesia Masbaga Investama 2,2%.

Kajian Ekonomi

Sementara itu, pihak PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yaitu Manager Procesing and Powerplant PT NTT Ilyas Yamin mengungkapkan alasan mengapa Newmont membangun pabrik pemurnian atau smelter bekerjasama dengan Freeport yaitu beberapa kajian menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi, Newmont tidak layak untuk membangun smelter sendiri. “Kami bukannya tidak mau tetapi secara kajian tidak bisa kita bangun smelter sendiri,” kata Ilyas.

Ilyas mengungkapkan ada dua alasan utama mengapa Newmont tidak mampu membangun smelter sendiri dan harus menggandeng pihak lain. Alasan pertama didasari laporan Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) kebutuhan konsentrat untuk 1 unit smelter yaitu 1,2 juta ton. Sedangkan produksi konsentrat Newmont hanya 300.000-500.000 ton.

Alasan yang kedua adalah masalah keuangan (financial). Sebagai gambaran menurut catatan pihak Newmont, di tahun 2011 perusahaan ini meminjam modal dari beberapa sindikasi bank sebesar US$ 600 juta dan hingga kini belum terbayar. “Karena cadangan di Batu Hijau tidak cukup untuk dibangun satu smelter bisa bikin sendiri, kondisi financial terbatas. Salah satu item kita bangun smelter dengan Freeport,” cetusnya.

Seperti diketauhi, dalam laporan tertulisnya, Newmont telah melakukan negosiasi dan menandatangani perjanjian bersyarat pasokan konsentrat tembaga dengan dua perusahaan Indonesia yang telah mengumumkan rencananya kepada publik untuk membangun fasilitas pemurnian tembaga sendiri di dalam negeri dan juga sedang menyelesaikan perjanjian ketiga dengan pihak lain tentang hal yang sama.

“Nilai tambah yang dihasilkan dari pabrik pengolahan Batu Hijau meningkatkan mutu bijih tembaga yang ditambang sampai lebih dari 50 kali, sehingga PTNNT berhasil melakukan sekitar 95% rangkaian kegiatan penambahan nilai keseluruhan di Indonesia,” jelas Newmont.

Pihak Newmont juga telah mendukung kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam negeri selama bertahun-tahun dengan mengirimkan konsentrat tembaga ke PT Smelting di Gresik, satu-satunya smelter tembaga di Indonesia, sebanyak yang dapat ditampung oleh pabrik tersebut dari tambang Batu Hijau.

Menurut Newmont, proyek tambang tembaga dan emas Batu Hijau di NTB dibangun berdasarkan suatu perjanjian kerjasama investasi yang disebut Kontrak Karya (KK). KK dirancang untuk memberikan jaminan dan stabilitas guna mendorong investasi jangka panjang dan signifikan, karena mendapatkan dukungan DPR dan persetujuan dari Presiden.

KK juga memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban PT NNT termasuk kewajiban memproduksi dan hak mengekpor konsentrat tembaga juga secara jelas mengatur semua pajak dan bea yang wajib dibayar oleh Perusahaan. Meski terjadi perubahan peraturan perundangan selama beberapa tahun terakhir, kewajiban-kewajiban dan hak-hak PTNNT sebagaimana tercantum di dalam KK tetap mengatur operasional tambang.

BERITA TERKAIT

Menkeu: Penerimaan Negara Harus Lebih Besar - MASIH ADA 4 POIN PROSES NEGOSIASI RI-FREEPORT

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih harus memastikan empat poin dalam proses negosiasi dengan Freeport tercapai. Salah satunya soal…

Wakil Presiden RI - KPK Banyak "Pasien", BPKP Tidak Efektif

Jusuf Kalla Wakil Presiden RI KPK Banyak "Pasien", BPKP Tidak Efektif  Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla…

Pemerintah Siapkan Intervensi Pasar Jika Harga Telur Bertahan - Niaga Domestik

NERACA Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya untuk menurunkan harga daging ayam ras dan telur secara bertahap dalam waktu…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Mentan Akan Bagikan Satu Juta Bibit Jeruk Koprok

NERACA Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, akan membagikan satu juta bibit jeruk keprok kepada masyarakat pada 2018…

Industri Sawit RI-India Jalin Kerjasama Produksi

NERACA Jakarta – Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), The Solvent Extractors' Association (SEA) India, dan Solidaridad Network Asia Limited (SNAL) menandatangani…

Strategi Niaga - Pemerintah Perlu Lobi Amerika Terkait Ancaman Pencabutan GSP

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu melobi pemerintah Amerika Serikat terkait potensi pencabutan fasilitas…