Proyek Dalam APBN Perlu Diawasi Ketat

NERACA

Jakarta---Proyek-proyek besar yang dibiayai APBN sudah seharusnya dilakukan kontrol dan pengawasan ketat. Hal ini jangan sampai terulang kasus Nazaruddin yang banyak menguras uang negara lewat proyek yang didanai APBN. "Memang Nazaruddin tak mungkin bertindak sendiri dalam menggolkan berbagai proyek yang dananya bersumber dari APBN itu," kata Mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban kepada wartawan di sela-sela buka puasa bersama di Jakarta, Senin,22/8.

Oleh karena itu, Kaban meminta KPK agar lebih banyak lagi menyelematkan uang negara yang bersumber dari APBN. Intinya, KPK jangan ragu menuntaskan kasus itu mengingat hal itu sudah terbuka dari hulu ke hilirnya. Persoalan benar atau tidaknya semua pernyataan Nazaruddin, tinggal dibuktikan saja di pengadilan," tambahnya.

Sementara apabila KPK masih saja ragu dalam menuntaskan kasus Nazaruddin itu, Kaban meyakini kepercayaan masyarakat terhadap KPK bakal semakin sirna. "Semua fakta hukum yang terkuak dibuktikan saja, daripada terus ditutupi. Kasusnya memang belum terkuak, tapi sudah ada korbannya seperti sejumlah pimpinan KPK, Chandra Hamzah, Johan Budi dan Ade Rahardja. Presiden sudah instruksikan untuk dibuka, maka buka saja," ujarnya.

Pada bagian lain, Kaban menuturkan bahwa sistem hukum yang berjalan di negara ini juga masih jauh dari harapan. Orang-orang yang saat ini menjadi tersangka korupsi, hanya apes saja karena masih banyak orang yang melakukan hal serupa. "Kalau kita mau serius, ya harus diperbaiki sistem kita. Sistem sekarang ini memungkinkan adanya manipulasi, rekayasa dan hal-hal lainnya yang sifatnya pembusukan," katanya.

Terkait surat Nazaruddin ke presiden, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini MS Kaban menilai, berbalas surat antara Nazaruddin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terpublikasi luas di masyarakat sangat tidak lazim. "Tidak lumrah. Memang banyak surat yang senada dengan itu tapi tidak dipublikasikan," jelasnya

Menurut Kaban, publikasi itu memunculkan berbagai interpretasi di kalangan masyarakat luas. Ditegaskannya pula bahwa banyak orang berkirim surat kepada Presiden atas masalah yang dihadapinya, tapi respons untuk itu ada yang tertutup dan terbuka.

Sementara untuk persoalan Nazaruddin, Kaban berpendapat, sudah sewajarnya apabila tidak ada lagi yang ditutup-tutupi demi pengungkapan kasus yang telah menjadi sorotan masyarakat tersebut.

Namun demikian, ia menambahkan, kegamangan justru terlihat pada KPK. "Penegakan hukum itu sudah pernah melanda semua partai. Partai Golkar, PDIP, bahkan PBB juga pernah merasakan. Kita berharap penegakan hukum itu tidak pandang bulu," ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

OBOR Dalam Sudut Pandang Awam

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   OBOR dalam kamus bahasa Indonesia yang berlaku umum adalah suluh atau…

Menteri Dalam Negeri - Jangan Ada Lobi-Lobiu Anggaran Dengan DPRD

Tjahjo Kumolo  Menteri Dalam Negeri Jangan Ada Lobi-Lobiu Anggaran Dengan DPRD Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memperingatkan seluruh…

Perusahaan Indonesia Perlu Tingkatkan Sistem Pencegahan Korupsi

Perusahaan Indonesia Perlu Tingkatkan Sistem Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Berbagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik itu swasta maupun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Holding Migas jadi Tujuan Berikutnya Pemerintah

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan pembentukan Holding BUMN Migas terwujud pada triwulan-I tahun…

Pemerintah Pastikan Pajak E-Commerce Tak Rugikan WP

  NERACA   Jakarta - Pemerintah memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) nantinya tidak akan merugikan Wajib Pajak (WP)…

Pemerintah Pastikan Stok Pangan Akhir Tahun Aman

  NERACA   Jakarta - Kementerian Pertanian menjamin stok pangan jelang perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 aman. Kepala…