Proyek Dalam APBN Perlu Diawasi Ketat

NERACA

Jakarta---Proyek-proyek besar yang dibiayai APBN sudah seharusnya dilakukan kontrol dan pengawasan ketat. Hal ini jangan sampai terulang kasus Nazaruddin yang banyak menguras uang negara lewat proyek yang didanai APBN. "Memang Nazaruddin tak mungkin bertindak sendiri dalam menggolkan berbagai proyek yang dananya bersumber dari APBN itu," kata Mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban kepada wartawan di sela-sela buka puasa bersama di Jakarta, Senin,22/8.

Oleh karena itu, Kaban meminta KPK agar lebih banyak lagi menyelematkan uang negara yang bersumber dari APBN. Intinya, KPK jangan ragu menuntaskan kasus itu mengingat hal itu sudah terbuka dari hulu ke hilirnya. Persoalan benar atau tidaknya semua pernyataan Nazaruddin, tinggal dibuktikan saja di pengadilan," tambahnya.

Sementara apabila KPK masih saja ragu dalam menuntaskan kasus Nazaruddin itu, Kaban meyakini kepercayaan masyarakat terhadap KPK bakal semakin sirna. "Semua fakta hukum yang terkuak dibuktikan saja, daripada terus ditutupi. Kasusnya memang belum terkuak, tapi sudah ada korbannya seperti sejumlah pimpinan KPK, Chandra Hamzah, Johan Budi dan Ade Rahardja. Presiden sudah instruksikan untuk dibuka, maka buka saja," ujarnya.

Pada bagian lain, Kaban menuturkan bahwa sistem hukum yang berjalan di negara ini juga masih jauh dari harapan. Orang-orang yang saat ini menjadi tersangka korupsi, hanya apes saja karena masih banyak orang yang melakukan hal serupa. "Kalau kita mau serius, ya harus diperbaiki sistem kita. Sistem sekarang ini memungkinkan adanya manipulasi, rekayasa dan hal-hal lainnya yang sifatnya pembusukan," katanya.

Terkait surat Nazaruddin ke presiden, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini MS Kaban menilai, berbalas surat antara Nazaruddin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terpublikasi luas di masyarakat sangat tidak lazim. "Tidak lumrah. Memang banyak surat yang senada dengan itu tapi tidak dipublikasikan," jelasnya

Menurut Kaban, publikasi itu memunculkan berbagai interpretasi di kalangan masyarakat luas. Ditegaskannya pula bahwa banyak orang berkirim surat kepada Presiden atas masalah yang dihadapinya, tapi respons untuk itu ada yang tertutup dan terbuka.

Sementara untuk persoalan Nazaruddin, Kaban berpendapat, sudah sewajarnya apabila tidak ada lagi yang ditutup-tutupi demi pengungkapan kasus yang telah menjadi sorotan masyarakat tersebut.

Namun demikian, ia menambahkan, kegamangan justru terlihat pada KPK. "Penegakan hukum itu sudah pernah melanda semua partai. Partai Golkar, PDIP, bahkan PBB juga pernah merasakan. Kita berharap penegakan hukum itu tidak pandang bulu," ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal NERACA Jakarta - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 Deddy Mizwar menyatakan proyek…

Persepsi Masyarakat Tentang Partai Antikorupsi Perlu Dibuktikan

Persepsi Masyarakat Tentang Partai Antikorupsi Perlu Dibuktikan NERACA Jakarta - Pengamat gerakan antikorupsi, Sapto Waluyo, mengatakan persepsi publik tentang partai…

Atasi Tumpang Tindih Lahan, Kementerian dan Pemda Perlu Kerjasama

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) dapat bekerja…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…