Proyek Dalam APBN Perlu Diawasi Ketat

NERACA

Jakarta---Proyek-proyek besar yang dibiayai APBN sudah seharusnya dilakukan kontrol dan pengawasan ketat. Hal ini jangan sampai terulang kasus Nazaruddin yang banyak menguras uang negara lewat proyek yang didanai APBN. "Memang Nazaruddin tak mungkin bertindak sendiri dalam menggolkan berbagai proyek yang dananya bersumber dari APBN itu," kata Mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban kepada wartawan di sela-sela buka puasa bersama di Jakarta, Senin,22/8.

Oleh karena itu, Kaban meminta KPK agar lebih banyak lagi menyelematkan uang negara yang bersumber dari APBN. Intinya, KPK jangan ragu menuntaskan kasus itu mengingat hal itu sudah terbuka dari hulu ke hilirnya. Persoalan benar atau tidaknya semua pernyataan Nazaruddin, tinggal dibuktikan saja di pengadilan," tambahnya.

Sementara apabila KPK masih saja ragu dalam menuntaskan kasus Nazaruddin itu, Kaban meyakini kepercayaan masyarakat terhadap KPK bakal semakin sirna. "Semua fakta hukum yang terkuak dibuktikan saja, daripada terus ditutupi. Kasusnya memang belum terkuak, tapi sudah ada korbannya seperti sejumlah pimpinan KPK, Chandra Hamzah, Johan Budi dan Ade Rahardja. Presiden sudah instruksikan untuk dibuka, maka buka saja," ujarnya.

Pada bagian lain, Kaban menuturkan bahwa sistem hukum yang berjalan di negara ini juga masih jauh dari harapan. Orang-orang yang saat ini menjadi tersangka korupsi, hanya apes saja karena masih banyak orang yang melakukan hal serupa. "Kalau kita mau serius, ya harus diperbaiki sistem kita. Sistem sekarang ini memungkinkan adanya manipulasi, rekayasa dan hal-hal lainnya yang sifatnya pembusukan," katanya.

Terkait surat Nazaruddin ke presiden, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini MS Kaban menilai, berbalas surat antara Nazaruddin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terpublikasi luas di masyarakat sangat tidak lazim. "Tidak lumrah. Memang banyak surat yang senada dengan itu tapi tidak dipublikasikan," jelasnya

Menurut Kaban, publikasi itu memunculkan berbagai interpretasi di kalangan masyarakat luas. Ditegaskannya pula bahwa banyak orang berkirim surat kepada Presiden atas masalah yang dihadapinya, tapi respons untuk itu ada yang tertutup dan terbuka.

Sementara untuk persoalan Nazaruddin, Kaban berpendapat, sudah sewajarnya apabila tidak ada lagi yang ditutup-tutupi demi pengungkapan kasus yang telah menjadi sorotan masyarakat tersebut.

Namun demikian, ia menambahkan, kegamangan justru terlihat pada KPK. "Penegakan hukum itu sudah pernah melanda semua partai. Partai Golkar, PDIP, bahkan PBB juga pernah merasakan. Kita berharap penegakan hukum itu tidak pandang bulu," ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Penggunaan Dolar dalam Transaksi Perdagangan Bilateral Dikurangi

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal (local…

BKPM Tawarkan Rp3,9 triliun Proyek Pariwisata

    NERACA   Padang - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Pariwisata menawarkan proyek pariwisata senilai 2,9 miliar…

Optimalisasi LKM/LKMS dalam Pembangunan Daerah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Semenjak diundangkannya Undang – Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro …

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengaruh Pilkada 2018 ke Ekonomi

  NERACA   Jakarta - Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengaruh pemilu kepala daerah…

Negara Berkembang Paling Pesat Pertumbuhan Belanja Online

    NERACA   Jakarta - Survei terbaru Mastercard menyebutkan, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau "mobile shopping" berkembang…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…