Proyek Dalam APBN Perlu Diawasi Ketat

NERACA

Jakarta---Proyek-proyek besar yang dibiayai APBN sudah seharusnya dilakukan kontrol dan pengawasan ketat. Hal ini jangan sampai terulang kasus Nazaruddin yang banyak menguras uang negara lewat proyek yang didanai APBN. "Memang Nazaruddin tak mungkin bertindak sendiri dalam menggolkan berbagai proyek yang dananya bersumber dari APBN itu," kata Mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban kepada wartawan di sela-sela buka puasa bersama di Jakarta, Senin,22/8.

Oleh karena itu, Kaban meminta KPK agar lebih banyak lagi menyelematkan uang negara yang bersumber dari APBN. Intinya, KPK jangan ragu menuntaskan kasus itu mengingat hal itu sudah terbuka dari hulu ke hilirnya. Persoalan benar atau tidaknya semua pernyataan Nazaruddin, tinggal dibuktikan saja di pengadilan," tambahnya.

Sementara apabila KPK masih saja ragu dalam menuntaskan kasus Nazaruddin itu, Kaban meyakini kepercayaan masyarakat terhadap KPK bakal semakin sirna. "Semua fakta hukum yang terkuak dibuktikan saja, daripada terus ditutupi. Kasusnya memang belum terkuak, tapi sudah ada korbannya seperti sejumlah pimpinan KPK, Chandra Hamzah, Johan Budi dan Ade Rahardja. Presiden sudah instruksikan untuk dibuka, maka buka saja," ujarnya.

Pada bagian lain, Kaban menuturkan bahwa sistem hukum yang berjalan di negara ini juga masih jauh dari harapan. Orang-orang yang saat ini menjadi tersangka korupsi, hanya apes saja karena masih banyak orang yang melakukan hal serupa. "Kalau kita mau serius, ya harus diperbaiki sistem kita. Sistem sekarang ini memungkinkan adanya manipulasi, rekayasa dan hal-hal lainnya yang sifatnya pembusukan," katanya.

Terkait surat Nazaruddin ke presiden, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini MS Kaban menilai, berbalas surat antara Nazaruddin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terpublikasi luas di masyarakat sangat tidak lazim. "Tidak lumrah. Memang banyak surat yang senada dengan itu tapi tidak dipublikasikan," jelasnya

Menurut Kaban, publikasi itu memunculkan berbagai interpretasi di kalangan masyarakat luas. Ditegaskannya pula bahwa banyak orang berkirim surat kepada Presiden atas masalah yang dihadapinya, tapi respons untuk itu ada yang tertutup dan terbuka.

Sementara untuk persoalan Nazaruddin, Kaban berpendapat, sudah sewajarnya apabila tidak ada lagi yang ditutup-tutupi demi pengungkapan kasus yang telah menjadi sorotan masyarakat tersebut.

Namun demikian, ia menambahkan, kegamangan justru terlihat pada KPK. "Penegakan hukum itu sudah pernah melanda semua partai. Partai Golkar, PDIP, bahkan PBB juga pernah merasakan. Kita berharap penegakan hukum itu tidak pandang bulu," ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Hasil Evaluasi Pengadaan Masih Ada Kelemahan Yang Perlu Diperbaiki - Walikota Sukabumi

Hasil Evaluasi Pengadaan Masih Ada Kelemahan Yang Perlu Diperbaiki Walikota Sukabumi NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menandaskan, hasil…

Bikin JV Proyek Kereta Api - Geliat PTPP Berburu Pendapatan Berulang

NERACA Jakarta – Berhasil memenangkan lelang proyek kerjasama kereta api trans Sulawesi, segmen Makassar –Parepare, mendorong PT PP (Persero) Tbk…

Danai Proyek Meikarta - Mahkota Sentosa Rilis MTN Rp 122,30 Miliar

NERACA Jakarta – Danai proyek pembangunan Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama kembali menerbitkan surat utang jangka menengah alias medium term…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…